PALU -- Kodam VII/Wirabuana berhasil menciduk seorang warga
negara asing yang tengah memprovokasi masyarakat di Kabupaten Tanah
Toraja dan Palopo, Sulawesi Selatan, guna menciptakan permusuhan
antarpemeluk agama setempat.
''Selain orang asing itu, juga tertangkap basah sedang memprovokasi
massa seorang penduduk setempat,'' kata Pangdam VII Wirabuana (Wilayah
Sulawesi) Mayjen TNI Slamet Kirbintoro kepada Antara di Palu,
Sabtu (10/6).
Pangdam mengaku tidak ingat nama serta waktu dan tempat penangkapan
provokator asing dan penduduk lokal tersebut, kecuali menyatakan salah
seorang provokator lokal berhasil melarikan diri, namun identitasnya
sudah diketahui aparat keamanan.
''Silahkan anda publikasikan masalah ini dan untuk kejelasan
informasinya nanti hubungi Komandan Korem Parepare di Sulawesi
Selatan,'' pinta jenderal berbintang dua itu.
Danrem Parepare Kol Inf Soeharnanto yang dihubungi Antara dari
Palu hari Senin per telepon di Makale (ibukota Kabupaten Tanah Toraja)
menjelaskan provokator asing asal Jerman yang tertangkap itu bernama
Karl Heinz Reiche.
''Ia ditangkap petugas di Kabupaten Palopo pada 5 Juni lalu, setelah
sebelumnya berhasil melarikan diri dari Makale,'' ujar Soeharnanto.
Soeharnanto juga mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara
aparat keamanan, Reiche mengaku sempat mondar-mandir dan melakukan
kegiatan serupa di wilayah Sulawesi Tengah, terutama Palu, Poso, dan
Tentena (kota kecil di tepian Danau Poso).
''Kegiatan tersebut Reiche lakukan beberapa saat sebelum pecah
kerusuhan bernuansa SARA fase ketiga yang melanda kota Poso tanggal 23
Mei lalu,'' kata Danrem.
Pertikaian yang berlanjut dengan kerusuhan di Poso itu sendiri hingga
Senin ini dilaporkan telah menelan korban jiwa lebih 200 orang, dan
hampir 3.000 bangunan penduduk dan fasilitas umum terbakar.
Berkaitan dengan kerusuhan di Poso, anggota Komisi I DPR RI Permadi
mengaku kecewa atas respon Pemerintah menangani kerusuhan bernuansa SARA
di daerah itu. Anggota Dewan dari FPDI-P ini menjelaskan kegagalan
Pemerintah mengatasi kerusuhan Poso lebih disebabkan karena perbedaan
visi antara Pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan TNI dan TNI
dengan rakyat.
''Di antara rakyat, pemerintah dan TNI tidak ada kesatuan sikap.
Tidak heran, jika respons mereka sangat lambat dan tidak serius,'' kata
Permadi di Gedung MPR/DPR kemarin.
Kekecewaan senada juga dikemukakan Abdul Qadir Djaelani. Anggota
Komisi I dari Fraksi Partai Bulan Bintang ini mengatakan terus
berlarutnya kasus Poso lebih disebabkan karena terlalu lunaknya aparat
kepolisian. TNI yang saat ini telah diposisikan kembali ke barak, ulas
Djaelani, tidak bisa bertindak kecuali diminta oleh aparat kepolisian.
''Keterlambatan bantuan baik dari Palu maupun Ujung Pandang menunjukkan
kurang tanggapnya aparat,'' katanya.
Seperti kasus Ambon, Djaelani memperkirakan kerusuhan sosial di Poso
terus berlarut-larut karena ketidakmampuan aparat. Masyarakat, tegasnya,
akan bertindak sendiri untuk menyalurkan dendamnya.