|
BERITA UTAMA WASPADA
RABU, 15 SEPTEMBER 1999
_________________________________________________________________
Komisi Independen Aceh
Tolak Intervensi Militer
BANDA ACEH (Waspada): Sejak dua bulan terbentuk, Komisi Independen
Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh telah berhasil mendata 7.580
kasus masa dan paska DOM di Aceh, ungkap Ir A.Gani Nurdin khusus
kepada Waspada di Banda Aceh Selasa 50 (14/9).
Angka pelanggaran HAM tersebut, kata Ketua Tim Testimoni
(kesaksian) Komisi Independen, ini jumlahnya bisa bertambah dua
kali lipat karena data yang dikumpulkan baru 50 persen.
Direktur Yadesa Aceh yang ditemui saat menjelang dilakukan rapat
Intern Komisi Independen di Hotel Sultan menyebutkan, sebanyak
7.580 kasus pelanggaran HAM itu sudah dibawa pulang ke Sidang
pleno II, tanggal 22 Agustus lalu di Jakarta.
Dalam pleno tersebut, kata dia, para peserta menyepakati untuk
menyeleksi ribuan data dan bukti pelanggaran HAM dan tindak
kekerasan dibagi menjadi enam bagian penting, yaitu tiga kasus
dalam kategori pelanggaran masa DOM dan tiga kasus paska DOM.
Khusus semasa DOM, jelas Gani Nurdin, prioritas utama kasus
perkosaan. Sedangkan paska DOM yaitu kasus pembantaian terhadap
Tgk Bantaqiah beserta pengikutnya, kasus Simpang KKA dan kasus Idi
Cut, Aceh Timur.
Menurut dia, data tersebut akan diserahkan kepada Komisi
Verifikasi yang diketuai Prof Dr H.Hakim Nyak Pha, SH, DEA. "Kita
besok akan melakukan Pleno III, disini, sekaligus menyerahkan data
tersebut," katanya.
Sedangkan untuk melengkapi data hasil pengumpulan TIm Testimoni,
kata Gani Nurdin, masih akan dilengkapi dengan terjun ke lapangan
oleh Tim Verifikasi.
Rencananya, kata dia, Tim Verifikasi akan terjun ke lapangan 17
September mendatang yaitu ke Beutong Ateuh, Aceh Timur, Aceh Utara
dan Pidie.
Kemudian hasil Tim Verifikasi yang diperkirakan berlangsung 2
pekan itu, akan diserahkan kepada Tim Pengusutan. "Data yang
diberikan nanti merupakan fakta dan bukti yang otentik."
Prof. Hakim Nyak Pha di tempat yang sama kepada Waspada
menyatakan, dari bukti dan data yang sudah cukup lengkap itu, tim
pengusutan dan menindaklanjuti dan sekaligus membuat berita acara
yang kemudian diserahkan kepada instansi terkait, yaitu
kepolisian, kejaksaan maupun POM.
Guru Besar dan pakar hukum Unysiah ini menambahkan, kerja tim
Independen mempunyai tiga misi besar. Pertama, mengangkat kasus ke
permukaan yang berdampak langsung kepada masyarakat, kedua membuat
buku putih segar sejarah tidak dikarang tetapi ditulis dan
terakhir sebagai informasi bagi dunia internasional.
Tolak intervensi
Sebelumnya A Gani Nurdin yang dikenal sebagai dedengkot HAM Aceh
menyatakan, Tim independen menolak dengan tegas intervensi yang
dilakukan pihak TNI. "Kita bekerja tetap berpedoman kepada Kepres
Nomor 88/1999," tegas Gani Nurdin, yang membantah bahwa tim ini
bakal bekerja tindak independen.
Dia juga menyebutkan, Jenderal Wiranto pernah mengusulkan agar Tim
Independen hanya melakukan pngusutan terhadap pelanggaran HAM di
Aceh paska DOM. "Usul boleh saja, tetapi kita tetap menolak adanya
intervensi dan tim sudah sepakat untuk mengusut pelaku pelanggaran
HAM semasa dan paska DOM," katanya.
Bagaimana jika hasil tim independen tidak ditindaklanjuti? "Kita
akan mempersoalkan kasus pelanggaran HAM di Aceh kepada dunia
internasional," demikian A Gani Nurdin.
Dalam rapat intern yang tertutup bagi kalangan wartawan kemarin di
Sultan Hotel, langsung dipimpin oleh Ketua Komisi Independen Amran
Zamzamy dan diikuti 26 anggota dan Rabu (hari ini) telah
diagendakan sidang pleno III. Untuk sidang pleno itu dilakukan
setiap 2 minggu sekali. Sedangkan sisa waktu yang tersedia untuk
mengungkap kasus Aceh tinggal empat bulan lagi. (B06/B08)
_________________________________________________________________
Kedubes AS Kumpul Data
Aceh Dan Penyelesaiannya
BANDA ACEH (Waspada): Kedubes Amerika Serikat mengumpulkan
informasi tentang Aceh, dan penyelesaiannya.
Staf bidang politik Kedubes negara adi daya ini mengutus pakarnya
Ian McCarry datang ke Banda Aceh, Selasa (14/9) sampai Kamis
(16/9).
McCarry, turunan Syria dan muslim, menanyakan keadaan para
pengungsi di daerah ini dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh
Prof. Syamsuddin Mahmud di Meuligou Selasa (14/9).
McCarry pertanyakan pula pada Pak Syam ihwal para pengungsi yang
sudah balik ke desa namun kembali lagi ke lokasi, seperti penduduk
Tangse yang kembali ke Masjid Abu Daud Beureueh di Beureunen,
Pidie.
Demikian pula McCarry minta penjelasan pada Pak Syam tentang
bantuan perkapita yang disumbangkan untuk para pengungsi itu.
Selain itu dalam percakapan berbahasa Inggeris dengan Pak Syam,Ian
bertanya pula tentang tragedi penembakan penduduk yang unjuk rasa
ke Mapolres Aceh Selatan.
Dalam temu silaturrahmi tersebut, Gubernur Syamsuddin Aceh dengan
peristiwa di Timtim.
Menurut Pak Syam penyelesaian masalah Aceh lebih rumit ketimbang
Timtim, karena para pelakunya tidak jelas.
Dalam temu ramah itu Pak Syam didampingi staf, di antaranya Ka.
Humas Setwilda Aceh Drs. T. Pribadi dan Kadis Pariwisata Aceh Drs.
H. Ramli Dahlan.
Staf Bidang Politik Kedubes AS ini Rabu (15/9) berkunjung ke Kab.
Pidie dan menjenguk para pengungsi di Masjid Abu Daud Beureueh
Beureunuen.
Mckerry akan kembali ke Jakarta Kamis (16/9) dan berjanji pada
Gubernur akan melaporkan temuannya pada atasannya di Ibu Kota, dan
acara penyelesaiannya. (b03)
| 