SIKAP PARTAI
KEADILAN
TERHADAP TEMUAN FAKTA SEPUTAR KASUS PEMBANTAIAN DI JAWA
TIMUR
(http://www.keadilan.or.id/Seruan/Banyuwangi/DPP-BWI/dpp-bwi.html)
Bahwa kasus pembantaian ini merebak justru ketika bangsa kita sedang
dililit oleh berbagai krisis dan sedang memasuki suatu proses
demokratisasi kehidupan sosial politik serta di tengah berbagai upaya
mewujudkan masyarakat madani yang santun. Karena itu Partai Keadilan
mengutuk berbagai upaya "pelestarian budaya kekerasan", baik sebagai
upaya penyelesaian konflik apalagi jika sekedar meraih target politik
tertentu.
Lambatnya penanganan kasus pembanatian ini menunjukkan bahwa aparat
keamanan memang tidak serius dan sungguh hati menangani
pelanggaran HAM. Kita tentu prihatin bahwa ketika fungsi sosial politik
ABRI begitu dominan, justru "fungsi hankam ABRI malah tidak berjalan".
Sehingga ABRI seperti tidak dapat mengayomi dan memberi rasa aman kepada
masyarakat. Ini semakin menguatkan gagasan perlunya ABRI berorientasi ke
profesionalisme dan meninggalkan fungsi sospolnya.
Kita juga melihat bahwa fungsi siskamling masyarakat tidak kuat
menghadapi jaringan teror dan pembantaian ini yang terorganisir ini. Ini
menunjukkan betapa tidak berdayanya masyarakat sipil dalam membela
dirinya sendiri. Untuk itu Partai Keadilan mengusulkan kepada pemerintah
agar segera memberlakukan "Wajib Militer" dalam skala yang luas kepada
masyarakat sipil.
Partai Keadilan juga mengingatkan kepada umat Islam agar mewaspadai
berbagai upaya "adu domba" yang dapat menciptakan disintegrasi
bangsa.
Mengingatkan para pelaku dan "mastermind" kasus ini bahwa jika
"hukum dunia" tidak dapat menjerat mereka, maka masih ada "pengadilan
akhirat" yang pasti adil dan tidak dapat dihindari oleh para pelaku
kejahatan. Karena itu hendaklah mereka segera bertaubat dan takut kepada
Allah swt.
 |
 |
|
Silakan kontak kami, Webmaster jika ada pertanyaan
atau komentar. © Copyright 1998 by Simpadi Team. |
|