KOMPAS, Rabu, 1 Mei 2002
Pemerintah Pusat: Pulihkan Keadaan Ambon Secepatnya
Photo: Hentikan Kekerasan - Konflik berkepanjangan yang terjadi di Maluku telah
menyebabkan perempuan dan anak-anak yang tak berdosa mati sia-sia. Karena itu,
Koalisi Perempuan Maluku yang merupakan gabungan perempuan dari dua
komunitas, Selasa (30/4), mendesak penguasa agar segera menghentikan kekerasan
dan pembantaian yang terjadi. KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA
Jakarta, Kompas - Pemerintah belum akan memberlakukan status darurat militer di
Kota Ambon karena saat ini masih ada peluang untuk membuat Penguasa Darurat
Sipil Daerah (PDSD) Maluku menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Di sisi lain,
pemerintah pun mengingatkan bahwa dengan diberlakukannya keadaan darurat
militer, maka kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) akan sangat dibatasi.
Penegasan itu diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko
Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers di Jakarta, Selasa (30/4), usai
pertemuan terbatas antara Presiden Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden
Hamzah Haz, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Kesra Jusuf
Kalla, dan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui pertemuan itu, pemerintah menginstruksikan kepada PDSD dan jajarannya
untuk memulihkan keadaan Ambon secepatnya dan menegakkan hukum secara
tegas tanpa pandang bulu.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Roy BB Janis mengatakan, Presiden
meminta agar orang-orang yang menyulut kembali kerusuhan di Ambon, termasuk
yang membangkitkan gerakan separatisme, agar ditindak tegas lewat jalur hukum.
Usai menghadiri upacara serah terima Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di
Surabaya, Panglima TNI Laksamana Widodo AS mengatakan bahwa pihaknya
mendukung penuh semua tindakan tegas yang dilakukan pemerintah darurat sipil di
Ambon dalam menangani persoalan stabilitas keamanan.
Di Ambon, Koalisi Perempuan Maluku (KPM) menuntut Gubernur selaku Penguasa
Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku M Saleh Latuconsina untuk mengusut tuntas
semua anggota Fron Kedaulatan Maluku-Republik Maluku Selatan (FKM-RMS), Tim
11, dan Laskar Jihad. Kelompok tersebut dianggap jelas-jelas telah menodai
perjuangan masyarakat Maluku yang sedang memperbaiki hidup setelah tiga tahun
terpuruk akibat konflik berkepanjangan.
Minta dukungan
Yudhoyono mengatakan, "Saya berharap, berikanlah dukungan kepada semua pihak
yang ingin menyelesaikan permasalahan di Ambon. Jangan ditambahi dengan isu-isu
lain, seperti agama, politik, dan isu sosial yang sebenarnya makin memperumit
permasalahan yang ada. Jangan dikembangkan sikap saling menyalahkan, tidak
perlu lagi harus dibebani dengan kontroversi darurat militer."
Yudhoyono kembali mengingatkan tentang konsekuensi diberlakukannya darurat
militer. "Hal ini perlu diketahui karena jangan sampai di satu sisi pemerintah didorong
terus untuk menangani kerusuhan Ambon dengan status darurat militer, tetapi publik
dan rakyat Indonesia tidak paham adanya risiko tertentu yang pada akhirnya akan
menyalahkan bahwa TNI/Polri telah melanggar HAM atau mengekang kebebasan."
Dan, untuk menambah kapasitas daerah, pemerintah pusat telah menambah
kekuatan satuan Brigade Mobil (Brimob) dua satuan setingkat kompi (SSK) yang
diterbangkan pada 27 April 2002 dini hari dan 29 April 2002. Selain itu, juga
diberangkatkan tim asistensi PDS Pusat yang terdiri dari pejabat senior dari
Depdagri, Kejaksaan Agung, dan TNI/Polri untuk memberikan asistensi dan bantuan
untuk memulihkan keamanan dan penegakan hukum oleh PDS di daerah supaya
dapat berjalan lebih efektif.
Usut tuntas
KPM juga mendesak kepada PDSD Maluku agar sesegera mungkin mengklarifikasi
rumor yang cenderung telah menjadi stigma, seolah-olah FKM-RMS dan Laskar Jihad
merupakan representasi masyarakat Kristen dan Muslim di Maluku.
Berkaitan dengan penyerangan di Soya, KPM meminta pertanggungjawaban
Panglima Kodam XVI Pattimura Brigjen Moestopo atas terjadinya penyerangan,
pembakaran, dan pembantaian masyarakat Soya yang tidak berdosa.
Demikian pernyataan sikap dari Koalisi Perempuan Maluku yang disampaikan
Koordinator Lapangan KPM Yamike Amahoru kepada PDSD Maluku dalam aksi
damai di rumah kediaman gubernur, Selasa, di Manggadua, Ambon.
Dalam aksi damai itu juga diadakan pembacaan puisi yang pada intinya menggugah
hati para penguasa agar sesegera mungkin menghentikan kekerasan di Ambon.
Pembacaan puisi yang dilakukan dengan penuh penjiwaan itu membuat suasana
menjadi haru.
Pernyataan sikap itu diterima langsung Gubernur Saleh Latuconsina. Dalam salah
satu posternya, Koalisi Perempuan Maluku juga menolak dengan tegas rencana
penerapan darurat militer. "Kami kaum perempuan menolak darurat militer," demikian
tertulis dalam salah satu poster.
Tak perlu ragu
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sutradara Gintings berpendapat
apabila ternyata PDSD Maluku tidak dapat efektif menyelesaikan konflik di Ambon
dan tidak efektif mengimplementasikan Kesepakatan Malino II, demi kepentingan
penyelesaian masalah di Ambon, mestinya pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk
melaksanakan keadaan darurat militer.
"Persoalannya bukan darurat sipil atau darurat militer, tetapi mana yang paling efektif
menyelesaikan masalah di sana," tandas Gintings.
Ketua Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) DPR itu menilai PDSD Maluku
tidak efektif melaksanakan tugas. "Sudah ada Kesepakatan Malino II, terjadi lagi
seperti sekarang ini. Apakah demi kepentingan bangsa, negara, dan keselamatan
masyarakat sipil di sana rakyat yang tidak berdosa, kita ragu-ragu lagi melaksanakan
darurat militer?" tandasnya.
Gintings meminta pemerintah tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
"Pemerintah sekarang jangan or-lah (ragu-ragu). Yes atau no! Kalau terlalu banyak or
dalam menghadapi situasi krisis, krisisnya akan meningkat terus dan tidak akan
pernah bisa selesai. Yang perlu, kepada militer diberikan payung politik dan hukum
sehingga tidak terulang kasus di mana mereka pada suatu waktu dituduh lagi
melanggar hak asasi manusia. Mana yang lebih melanggar HAM, militer dan polisi
yang bertindak tegas atau sipil yang dibunuhi kayak kemarin?" ujarnya.
Namun, berbeda dengan Gintings, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Firman Jaya Daeli meminta semua pihak tidak terjebak pada
skenario bahwa darurat militer harus diberlakukan di Kota Ambon, karena darurat sipil
dianggap tidak efektif. "Yang harus dilakukan sekarang adalah mengkritisi kondisi
darurat sipil itu," ujarnya di DPR.
Alasannya, pertama, tidak ada kondisi obyektif yang valid untuk diberlakukannya
darurat militer. Kedua, tidak ada argumen yang kuat dan mendasar darurat sipil
ditingkatkan menjadi darurat militer. "Yang perlu diefektifkan adalah keadaan darurat
sipil itu sendiri, sebab dengan darurat sipil, maka semua instrumen yang ada dalam
darurat sipil mestinya dan seharusnya patuh dan tunduk kepada PDSD. Saya kira
mekanismenya tidak jalan dan ada unsur ketidakpatuhan dan ketidaktaatan
instrumen darurat sipil, terutama aparat keamanan dan aparat hukumnya," kata
Firman.
Tim Asistensi Pusat
Juru bicara dari Tim Asistensi Gabungan PDSD Maluku dari pusat, Brigjen TNI (Purn)
Syamsiar Wangsamiharja, yang juga merupakan staf ahli Departemen Dalam Negeri
mengatakan pada pers bahwa pihaknya telah merekomendasikan PDSD Maluku agar
tidak ragu-ragu mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Ia juga mengharapkan
kepada segenap jajaran PDSD Maluku untuk memberikan dukungan penuh.
Tim Asistensi Gabungan dari pusat beranggotakan lima orang yaitu Asisten Operasi
KSAD Mayjen TNI Harry Kosasih, Staf Ahli Mabes Polri Brigjen Edi Darnadi, Jaksa
Agung Muda Intelijen Kejagung Basrief Arief. Selaku Ketua Tim adalah Staf Ahli dari
Depdagri Arbin.
Dijelaskan pula bahwa kehadiran Tim Asistensi Gabungan ke Maluku justru untuk
membantu pelaksanaan tugas Gubernur selaku PDSD Maluku agar bisa melakukan
pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan cepat.
Mengenai darurat militer, Syamsiar juga menjelaskan bahwa persoalan itu belum
dibahas. Pihaknya juga telah menerima laporan bahwa penahanan sementara Ketua
Fron Kedaulatan Maluku (FKM) telah dilakukan. Sementara itu mengenai tindakan
hukum terhadap kelompok lainnya masih menunggu waktu yang tepat.
Kondisi Kota Ambon sendiri pada hari Selasa kemarin bisa dikatakan kondusif.
Aktivitas perdagangan maupun sekolah di masing-masing komunitas berjalan normal.
Namun demikian, pasar zona baku bae masih terhenti total.
Insiden kecil juga masih terjadi, yaitu terjadi penembakan pada speeboat tujuan
Galala dan Gedungarang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden itu
namun sempat membuat transportasi laut terhenti. Aksi pelemparan batu juga
menimpa SMP Negeri II. Akibatnya, 10 kaca di lantai II pecah dan aktivitas sekolah
dihentikan. Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon Ajun Komisaris Besar Noviantoro
belum bisa memastikan siapa pelakunya. (osd/bur/gsa/lok/sut)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
