KOMPAS, Kamis, 02 Mei 2002, 20:19 WIB
Para Tokoh Lintas Agama Berikan Rekomendasi Tuntaskan
Konflik Ambon
Laporan : Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM
Tokoh-tokoh lintas agama memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk
tuntaskan konflik Ambon.
Seperti dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH
Hasyim Muzadi kepada wartawan di kantor Menko Polkam, Jakarta, Kamis (2/5),usai
bertemu dengan Menko Polkam untuk memberikan rekomendasi tersebut, pihaknya
mengajukan enam rekomendasi kepada pemerintah.
Di antara enam rekomendasi itu adalah, koordinasi pemerintah daerah perlu
ditingkatkan. Hal ini menuntut tanggung jawab pusat untuk terlibat dalam
menyelesaikan permasalahan di daerah.
Kedua, sumber-sumber malapetakan dari kedua belah pihak baik komunitas Kristen
maupun Islam harus dihentikan. Masyarakat tidak boleh lagi menyamakan Front
Kedaulatan Maluku (FKM) dengan komunitas Kristen Protestan dan Katolik.
"Tuduhan-tuduhan semacam itu mesti dihentikan. Kalau memang sudah jelas
komunitas itu tidak identik dengan gerakan separatis, seharusnya, komunitas Islam
mengerem langkah-langkahnya agar tidak menjadi kekerasan," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, selain Hasyim, hadir pula perwakilan dari Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI) Ismartono SJ, Julius Kardinal Darmaatmadja SJ dan
Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia A Yewangoe.
Soal Laskar Jihad
Lebih lanjut, Hasyim mengatakan, dengan rekomendasi tadi pihaknya meminta
pemerintah melakukan pembinaan secara bertahap terhadap semua kelompok garis
keras dari kedua belah pihak. Artinya, ada pilihan mereka dikembalikan ke
komunitasnya atau mereka harus dipisahkan dari komunitasnya.
Maka, langkah awalnya, lanjut Hasyim, pemerintah harus menawarkan kepada
mereka yang kecil ini untuk ikut terlibat dalam kesepakatan terbesar, maksudnya
Malino II. "Kalau tidak mau ikut kenapa? Apakah dia diam atau melanggar hukum?
Kalau melanggar hukum ya sudah, harus ditindak," tuturnya lagi.
Lalu, tambahnya, Hasyim menegskan, NU siap mengirim ribuan Banser jika diminta
Pemda dan dengan persetujuan dengan pemerintah pusat. "NU pernah
menyampaikan pada waktu kunjungan ke Ambon tidak akan mengirimkan orang ke
sana. Karena, dikhawatirkan akan menambah masalah. Tapi, kalau Pemda minta
dengan rekomendasi dari pusat, berapa ribu pun kita akan kirim," tegasnya. (prim)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
