KOMPAS, Jumat, 5 April 2002
Masyarakat Ambon Tunjukkan Sikap Mampu Menahan Diri
Ambon, Kompas - Sikap menahan diri, itulah yang tampak pada masyarakat Kota
Ambon usai kasus ledakan dan terbakarnya Kantor Gubernur Maluku, Rabu (3/4) lalu.
Meskipun terlihat ada yang bersiaga, kelompok masyarakat yang sempat bertikai
sejak beberapa tahun lalu tampaknya sadar betul bahwa menahan diri merupakan
pilihan terpuji agar kejadian itu tidak tereskalasi kemudian.
Dibanding hari-hari sebelumnya, aktivitas masyarakat Kota Ambon memang tampak
menurun setelah terjadi peledakan bom dan pembakaran Kantor Gubernur Maluku itu.
Ledakan bom menewaskan empat orang dan lebih dari 50 orang luka-luka. (Kompas,
4/4)
Jumlah pedagang di pasar "kaget" zona transaksi baku bae di depan Hotel Ambon
Manise, Jalan Pantai Mardika, pun tidak sebanyak biasanya.
Kerumunan massa di sejumlah ruas jalan sekitar Kantor Gubernur Maluku dan lokasi
ledakan bom di Jalan Yan Paays masih terlihat. Sejumlah tukang becak yang
sebelumnya secara leluasa mengantar sampai pada batas-batas wilayah dua
komunitas pun terlihat enggan melintasi wilayah tersebut.
Rentetan kasus peledakan bom dan pembakaran Kantor Gubernur Maluku diyakini
tidak akan menyurutkan tekad untuk melanjutkan agenda penghentian konflik dan
rehabilitasi seperti termuat dalam Kesepakatan Malino II. Gubernur M Saleh
Latuconsina selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku menegaskan, aparat
keamanan masih terus mengembangkan penyelidikan kasus tersebut dan siap
mengantisipasi masalah keamanan di Maluku.
Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku, yang didampingi
Panglima Kodam XVI/Pattimura Brigjen Mustopo, Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol)
Soenarko DA, serta Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat Paula B Renyaan
kepada wartawan di Ambon, Kamis siang, menegaskan, Kesepakatan Malino sudah
merupakan komitmen bersama untuk kepentingan rakyat Maluku.
Dengan demikian, kasus memprihatinkan seperti peledakan bom di depan restoran
dan karaoke Nelayan II Jalan Yan Paays disusul pembakaran Kantor Gubernur
Maluku, Rabu siang, tidak akan menyurutkan tekad melanjutkan agenda pemulihan
keamanan, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial-ekonomi seperti yang
diamanatkan dalam Kesepakatan Malino tersebut.
Brigjen (Pol) Soenarko menegaskan, aparat keamanan sejauh ini terus
mengembangkan penyelidikan atas kasus ledakan dan pembakaran kantor gubernur.
Soenarko menolak menjelaskan kronologi peristiwa peledakan tersebut dengan dalih
semuanya masih dalam penyelidikan. Polisi, menurut Soenarko, sejauh ini
memeriksa lima saksi berkaitan dengan peledakan bom di Jalan Yan Paays tersebut.
Dari keterangan lima saksi tersebut, polisi mulai mendapatkan indikasi tentang tiga
orang lainnya. Polisi juga telah menyita barang bukti dari lokasi ledakan.
Barang bukti yang disita polisi berupa mobil Toyota Kijang warna merah bernomor
polisi DE 55 RB yang di dalamnya antara lain terdapat antena sepanjang 1,2 meter,
booster berwarna hitam dilengkapi dua pasang penjepit, sebuah baterai 9 V, serta dua
aki 12 V/100 A. Selain itu, polisi juga menyita sebuah motor Vespa, becak, dan
barang bukti lain yang didapat dari lokasi ledakan. Menurut Soenarko, seluruh barang
bukti tersebut sudah berada di tangan polisi.
Menanggapi pertanyaan apakah kedua kasus tersebut terkait dengan aksi menjelang
perayaan ulang tahun ke-52 Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 25 April
mendatang, Mustopo menegaskan hal tersebut bisa dimungkinkan, bisa pula tidak.
"Semuanya harus ada bukti," kata Mustopo.
Malino jalan terus
Dukungan untuk meneruskan agenda penghentian konflik lewat Kesepakatan Malino
juga disampaikan Ketua DPRD Maluku Z Sahuburua. Saat dihubungi Kompas,
Sahuburua menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus mendukung Kesepakatan
Malino sebagai bentuk kesepakatan maksimal yang dapat dicapai oleh dua
komunitas bersama pemerintah. Dua kasus yang terjadi, kata Sahuburua, tentu saja
memiliki pengaruh terhadap proses penghentian konflik. Namun, diharapkan percikan
seperti ini bisa menjadi bahan koreksi terhadap pemerintah, aparat keamanan, dan
masyarakat Ambon secara keseluruhan.
"Jika ada jaminan keamanan dan penegakan hukum, rekonsiliasi di Maluku akan
berjalan lebih cepat," kata Sahuburua.
Ketika dihubungi Kompas secara terpisah, pemimpin eksekutif Front Kedaulatan
Maluku (FKM) Alex H Manuputty menolak anggapan kelompoknya disebut terlibat
dalam dua kasus tersebut yang dikaitkan dengan persiapan menjelang peringatan hari
ulang tahun RMS 25 April mendatang.
Manuputty sangat menyesalkan jika kelompoknya selalu dikambinghitamkan setiap
terjadi percikan kasus di Ambon dan Maluku. Meski mengakui kelompoknya
bersikeras akan melakukan upacara pengibaran bendera RMS 25 April mendatang,
Manuputty menyebutkan seluruh aksi tersebut akan dilakukan tanpa kekerasan.
Terhenti total
Akibat kebakaran di Kantor Gubernur Maluku Rabu lalu, aktivitas pegawai di
kompleks Kantor Gubernur Maluku terhenti total. Kamis pagi, sebagian pegawai yang
menggunakan seragam Pemda Maluku berwarna coklat muda tampak berkerumun di
sisi-sisi jalan menuju kantor gubernur yang ruas-ruas jalan masuknya, yaitu Jalan
Sultan Hairun, persimpangan Jalan Reawaru, dan ujung Jalan DI Panjaitan, dipasangi
barikade dari kawat dan bambu. Sebagian pegawai tampak memasuki ruangannya
dan membersihkan sisa-sisa barang yang masih bisa digunakan. Praktis, bangunan
berlantai tiga yang diresmikan Menteri Dalam Negeri (waktu itu) Amir Machmud pada
17 Juni 1975, hanya ruangan bagian hubungan masyarakat (humas), Koperasi
Pegawai Negeri Kantor Gubernur Maluku (KPN KGM), dan bagian verifikasi Biro
Keuangan di lantai satu sisi tenggara kompleks yang masih tersisa.
Kesibukan yang sama terjadi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Maluku, Jalan DI
Panjaitan, yang akan digunakan sebagai kantor sementara Gubernur Maluku.
Berhadapan dengan Gereja Bala Keselamatan Kota Ambon yang berjarak sekitar 500
meter sebelah timur laut Kantor Gubernur Maluku, perbaikan masih dilakukan di
kantor berlantai tiga ini. Sejumlah tukang sibuk mengecat dinding dan menata
instalasi listrik di ruangan rapat yang terletak di lantai dua yang direncanakan akan
ditempati Gubernur Saleh Latuconsina.
Seperti dinyatakan oleh Latuconsina, aktivitas gubernur bersama staf inti akan
dipusatkan di kantor ini. Sementara dinas lain yang sebelumnya terkumpul di
kompleks kantor gubernur akan dialihkan pada sejumlah perkantoran lama yang
sebelumnya ditinggalkan akibat kerusuhan. (dik)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
