KOMPAS, Senin, 06 Mei 2002, 17:36 WIB
Ketua MUI Ambon: Jafar Menentang Malino II
Jakarta, KCM
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kotamadya Ambon Ustadz Abubakar Polpoke
mengatakan, Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Thalib menentang kesepakatan
damai Maluku yang ditandatangani di Malino atau lebih dikenal Malino II.
Ia mengemukakan hal itu kepada wartawan usai menemui Komisi I DPR RI, Senin
(6/5), di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, bersama rombongan DPRD
Kotamadya Ambon, Walikota Ambon, Uskup Amboina, dan Sinode Gereja Protestan
Maluku, menanggapi penangkapan Jafar Umar Thalib dan sekarang sekarang ditahan
Mabes Polri.
"Bukan masalah setuju dan tidaknya, bukan masalah untuk itu. Masalahnya siapa
saja yang dianggap berbuat, bertindak, berbicara mengundang bencana
berkepanjangan di Maluku, siapa saja, harus diselesaikan," ujarnya
Ketika ditanya apakah Jafar termasuk pihak yang menentang kesepakatan Malino II,
Polpoke membenarkannya. "Oh jelas menentang," ucapnya.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPR yang juga salah seorang Ketua DPP Partai
Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa menilai, ada ketidakadilan dalam penangkapan
Panglima Laskar Jihad tersebut. "Kalau saya melihat perlu satu persamaan yang adil
karena misalnya Ketua FKM (Front Kedaulatan Maluku-Red) Alex Manuputty cuma
ditahan di Ambon sana," ungkap Fatwa.
Padahal, lanjutnya, pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang
dilakukan FKM adalah tindakan separatis jauh lebih berat dari menghina presiden dan
menghasut yang dituduhkan kepada Jafar.
"Saya cuma melihat kurang seimbang antara Manuputty yang mengibarkan bendera
separatis dan jelas-jelas itu sikap memberontak kepada republik, sementara Jafar
Umar Thalib cuma tuduhan menghina presiden, itu relatif sekali. Orang dalam
suasana berpidato bisa saja terlontar kalimat-kalimat yang bisa dinilai atau dianggap
menghina presiden," tandas Fatwa. (nik)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
