KOMPAS, Senin, 06 Mei 2002, 17:21 WIB
Aparat TNI/Polri di Ambon Mengecewakan
Jakarta, KCM
Masyarakat kota Ambon, Provinsi Maluku, kecewa dengan aparat TNI dan Polri yang
tidak mampu menyelesaikan konflik di daerah tersebut.
Kekecewaan tersebut disampaikan 35 anggota DPRD Kotamadya Ambon dipimpin
Ketua DPRD Lucky Wattimury, Walikota Ambon MJ Papilaya, Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Ambon Ustadz Abubakar Polpoke, Uskup Amboina Mgr PC Mandagi,
Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku Pdt IWJ Hendriks, dan Sekretaris Badan
Imarah Muslim Maluku Nasir Rahawarin kepada Komisi I DPR, Senin (6/5), di Gedung
DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
"Ada kekecewaan terhadap pelaksanaan tugas dari aparat keamanan. Konflik yang
luas hingga Maluku Utara bisa diatasi, tapi mengapa Ambon tidak bisa diselesaikan,"
ujar Wakil Ketua Komisi I Ishak Latuconsina saat membacakan salah satu hasil
kesimpulan pertemuan didampingi Wakil Ketua Komisi Astrid Soesanto, anggota
Komisi I Palulus Widiyanto, dan Arif Mudazir.
Ketua DPRD Ambon Lucky Wattimury menjelaskan, saat ini di Ambon ada sembilan
batalyon TNI dan dua SSK (satuan setingkat kompi) pasukan Polri, namun tidak
mampu menyelesaikan konflik dan mengungkap siapa pihak-pihak yang tidak
menginginkan kedamaian di Maluku.
Walikota MJ Papilaya menambahkan, pola keamanan untuk mengantisipasi dinamika
masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan ada kesan pembiaran terhadap
terjadinya potensi konflik. Dicontohkannya, gerakan Front Kedaulatan Maluku (FKM)
terkesan dibiarkan di saat Laskar Jihad sudah kehilangan legitimasi di masyarakat
Maluku. "Akibat FKM dibiarkan, lalu Laskar Jihad kembali melakukan
ultimatum-ultimatum," ujarnya.
Sementara itu, Ketua MUI Ambon Abubakar Polpoke mengatakan, situasi Ambon
begitu kondusif setelah penandatanganan perjanjian damai Maluku di kota Malino
atau lebih dikenal Malino II, namun tiba-tiba dikacaukan kelompok yang tidak mau
melihat Ambon damai. "Jumlah prajurit yang begitu banyak rupanya belum bisa
mengungkap dalang-dalangnya," ujar Polpoke.
Menurutnya, orang-orang yang tidak ingin melihat Ambon berdamai sebaiknya
dikeluarkan dari wilayah Maluku. "Yang ingin terus berperang di Ambon sebaiknya
dikirim ke Palestina membantu Yasser Arafat atau ke Israel membantu Ariel Sharon,"
ujarnya. Pendapat serupa juga dikemukakan Ketua Sinode GPM IWJ Hendriks dan
Uskup Amboina PC Mandagi.
Wakil Ketua Komisi I DPR Ishak Latuconsina secara pribadi juga kecewa dengan
kinerja aparat TNI/Polri di Ambon. "Saya kira menjadi pertanyaan juga mengapa
belum dapat diselesaikan padahal jumlah aparat sudah begitu banyak," ujar Ishak
yang berasal dari Fraksi TNI/Polri itu.
Untuk melihat langsung keadaan, menurut Ishak, pimpinan DPR dan Komisi I tanggal
10 Mei mendatang akan melakukan kunjungan ke Ambon. (nik)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
