KOMPAS, Selasa, 07 Mei 2002, 17:36 WIB
Soal Pemeriksaan Jafar Umar, Hamzah Haz Bantah Intervensi
Jakarta, KCM
Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz membantah
anggapan bahwa dirinya datang ke Mabes Polri Selasa (7/5) siang ini menjenguk
Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Thalib sebagai bentuk intervensi pemerintah
terhadap penyidikan polisi..
Usai bertemu Jafar Umar Thalib selama 1,5 jam, Hamzah Haz menyatakan bahwa
kedatangannya adalah murni sebagai muslim dan juga dalam kapasitas sebagai
Ketua Umum PPP. "Sebagai muslim kan wajar saya datang saat ada musibah. jadi
tidak benar hal ini merupakan bagian intervensi terhadap pemeriksaan polisi," kata
Hamzah.
Hamzah Haz juga membantah bahwa dalam pertemuannya dengan Jafar Umar, ada
beberapa deal politik yang disepakati keduabelah pihak.
Menurut Hamzah Haz, pihaknya hanya menginginkan situasi di Ambon segera pulih.
"Samasekali tidak ada deal. Ini benar-benar hanya kunjungan saya sebagai sesama
muslim" kata Hamzah.
Kapolri Jenderal Pol Dai Bachtiar sendiri saat ditanya usai mengantar Hamzah Haz
enggan berkomentar terhadap kunjungan tersebut. Ia menolak berkomentar apakah
kunjungan tersebut akan berpengaruh terhadap pemeriksaan polisi. "Anda kan sudah
dengar penjelasannya. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskannya," kata Dai.
Tidak seperti biasa kali ini Kapolri dikawal dengan amat ketat dan tdiak memberi
kesempatan wartawan untuk mewawancarainya.
Sementara itu, secara terpisah, Eggi Sudjana yang ikut mendampingi Hamzah Haz
dalam pertemuan dengan Jafar Umar Thalib mengatakan bahwa dalam pertemuan
Hamzah Jafar Umar ada kesepakatan untuk menaati hukum. Ada pun bentuknya,
dilihat dari kesediaan Jafar Umar Thalib yang berniat mengimbau laskarnya untuk
meletakkan senjata. "Kalau hal itu sudah dilakukan maka nanti kalau ada masalah
lagi, akan ketahuan siapa yang menjadi pemicunya."
Menurut Eggi Sudjana, Jafar Umar Thalib berjanji mengimbau laskarnya meletakkan
senjata namun dengan jaminan bahwa pihak TNI dan Polri akan bersedia memberi
pengamanan maksimal kepada umat muslim di Ambon.
"Ustadz Jafar juga meminta agar pemerintah segara melarang FKM (Fron Kedaulatan
Maluku). Namun Hamzah Haz memberi alasan bahwa pelarangan tersebut
memerlukan aturan-aturan seperti di antaranya TAP MPR," kata Eggi. Tetapi menurut
Eggi Sudjana, dalam pertemuan tadi disebutkan, pemerintah akan segera mengambil
tindakan ke arah sana. (AP/Cay)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
