KOMPAS, Selasa, 9 April 2002
Disebar, Identitas Dua Orang yang Diduga Terlibat Peledakan
Bom
Ambon, Kompas - Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Brigjen (Pol) Soenarko
DA di Ambon, Senin (8/4) malam, mengatakan, polisi telah mendapatkan identitas
dua orang yang patut diduga sebagai tersangka dalam kasus peledakan bom di Jalan
Yan Paays, Kota Ambon, 3 April lalu. Keduanya adalah Idi Amin Thabrani Pattimura
(30), alias Ongen Pattimura, dan Syafruddin, alias Zaza. Sketsa wajah Ongen telah
disebarkan oleh Polda Maluku.
Di Jakarta, Presiden Megawati Soekarnoputri sebagaimana dikutip Menko Kesra
Jusuf Kalla meminta pelaku pengeboman dan pembakar-an Kantor Gubernur Maluku
ditindak tegas dan dihukum berat.
Di samping itu, pemerintah pusat segera membangun Kantor Gubernur Maluku
mengingat bangunan itu adalah lambang negara.
Kepada pers, Soenarko menjelaskan, kedua orang yang tidak memiliki pekerjaan
tetap itu merupakan sebagian dari penyewa mobil Toyota Kijang warna merah DE 55
RB yang saat ini telah diamankan di Polres Kota Ambon.
Sketsa wajah Ongen Pattimura yang disebarkan polisi itu dibuat berdasarkan foto
ijazah Ongen yang dikeluarkan sebuah SLTA di Maluku pada tahun 1991. Selain itu,
polisi juga telah mendapatkan dua foto lainnya milik Ongen yang dibuat pada tahun
1998 dan 2000. "Ketiga foto tersebut identik dan keterangan saksi membenarkan
bahwa itu adalah orang yang sama," kata Soenarko.
Menurut Soenarko, perkembangan kasus ini terus dilaporkan kepada Kepala
Kepolisian RI (Polri) Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar. Dan, polisi juga belum mau
berspekulasi mengenai motif peledakan dan juga kemungkinan keterlibatan kelompok
tertentu di belakang kedua orang ini. Bersama dengan Panglima Kodam XVI/
Pattimura Brigjen Mustopo, Soenarko menyebutkan bahwa aparat keamanan terus
memburu keduanya untuk membuka tabir aksi peledakan bom yang sedikitnya telah
menewaskan enam orang dan mencederai 50-an orang itu.
Mengenai kelanjutan kasus pembakaran Kantor Gubernur Maluku, Soenarko
menjelaskan bahwa 13 saksi sudah diperiksa Polda Maluku sampai Senin malam.
Meski demikian, polisi belum menemukan indikasi adanya calon tersangka terkait
kasus tersebut.
Siang hari di Jakarta, Kepala Polri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar mengemukakan bahwa
dua orang yang diduga pelaku peledakan bom di Ambon adalah orang Ambon dan
sekarang masih terus diburu. Diduga keduanya masih berada di wilayah Maluku.
Kepolisian, menurut Da'i, masih belum bisa memastikan apakah kedua orang itu
aktor intelektualnya atau hanya sekadar operator dari peristiwa peledakan tersebut.
Nama kedua orang tersebut, menurut Kepala Polri, muncul dari 13 saksi yang
diperiksa polisi. Kedua orang itu berdasarkan keterangan 13 saksi itu adalah
peminjam mobil kijang serta melarikan diri dan bertemu dengan beberapa orang.
Penandatangan Perjanjian Malino, Tony Pariela kepada Kompas mengemukakan,
penyebutan nama kedua orang yang patut diduga sebagai tersangka adalah bagian
dari penegakan hukum. Dia merasa yakin kepolisian cukup mempunyai bukti
keterlibatan kedua orang itu. Namun, demikian Tony meminta masyarakat tidak
bertindak sendiri-sendiri dan menyerahkan masalah itu kepada aparat.
Tindakan represif
Untuk mengawal proses perdamaian di Ambon, Ketua Delegasi Nasrani Tony Pariela
dan Ketua Delegasi Muslim Tamrin Eli yang menandatangani perjanjian Maluku di
Malino memandang perlu tindakan represif segera dilakukan untuk mengeliminasi
tindakan sekompok kecil masyarakat yang terbukti menciptakan konflik di Ambon.
Namun demikian, mereka mengingatkan aparat agar tindakan represif yang dilakukan
bukan tindakan penuh kekerasan melainkan penegakan hukum yang tegas terutama
pada para provokatornya. Demikian pandangan Tony Pariela dan Tamrin Eli yang
disampaikan dalam wawancara khusus Kompas, TV7, Metro TV, dan Elsinta,
Minggu, di Ambon.
Tony berpendapat bahwa tindakan represif merupakan tindakan tepat karena
cara-cara persuasif yang selama ini dilaksanakan aparat malah dimanfaatkan oleh
pihak tertentu untuk memacetkan proses perdamaian. "Yang paling penting dalam
melaksanakan tindakan represi aparat TNI dan Polri harus mempunyai prosedur tetap
yang terukur," tambahnya.
Penangkapan pun harus didefinisikan dengan jelas, demikian juga dengan tindakan
represif yang akan dilakukan dan ditujukan pada siapa dan dalam rangka apa.
"Kalau misalnya ada yang protes tidak menyetujui Malino tapi tidak memprovokasi,
saya kira wajar-wajar saja. Tapi kalau yang bersangkutan tidak menyetujui kemudian
memprovokasi, mengajak orang lain untuk menolak Malino, perlu ditindak," tegasnya.
Hal senada disampaikan Tamrin Eli. Ia berpendapat bahwa tindakan represif perlu
dilakukan sebagaimana tertera dalam perjanjian Malino. Namun demikian, tindakan
represif bukan berarti harus dilakukan dengan cara-cara kekerasan.
Masyarakat Ambon pun hendaknya tidak lagi melihat penindakan tegas terhadap
pelaku yang bersalah sebagai persoalan kelompok Muslim atau Nasrani, melainkan
dianggap sebagai tanggung jawab orang perorangan bersangkutan.
RMS dan Laskar Jihad
Mengenai persoalan eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) dan Laskar Jihad
sebagai salah satu persoalan yang tertuang dalam butir enam perjanjian Malino, Tony
atau Tamrin berpendapat bahwa aparat keamanan perlu menindak tegas namun juga
tidak dengan cara kekerasan.
Tony berpendapat tindakan tegas sesuai hukum perlu dilakukan pada RMS sebab jika
dibiarkan akan menyuburkan anggapan bahwa Kristen identik dengan RMS. Selain itu
akan membuka peluang konflik antar warga masyarakat atau akan dijadikan
komoditas politik.
Menurut dia, di kalangan Kristen sendiri pandangan yang kontras terhadap RMS
cukup besar. Hanya saja untuk menghindari benturan fisik hal tersebut tidak
direspons secara ekstrem.
Mengenai pengibaran bendera, Tony berpendapat hal itu bukan hal baru di Maluku.
"Prediksi saya kalau dibiarkan tidak apa-apa tapi jangan dibesarkan dan diberi
kesempatan untuk jadi besar itu akan jadi berbahaya," jelasnya.
Sementara menyangkut Laskar Jihad, menurut Tamrin, tindakan tegas pun perlu
dilakukan bila kelompok tersebut tidak mendukung pelaksanaan Malino. "Sepanjang
mereka datang di sini membantu masyarakat, silakan. Tapi kalau ditemukan
pelanggaran yang mereka lakukan maka perlu ditindak tegas sesuai hukum yang
berlaku," jelasnya
Dalam pertemuan antara dua komunitas di Ambon dengan rombongan Menko Polkam
Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu malam, terungkap harapan agar pemerintah
diminta terus mencermati ancaman keamanan menjelang rencana pengibaran
bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 25 April mendatang. Jika tidak
dilakukan tindakan hukum secara tegas, berbarengan dengan peristiwa tersebut,
dikhawatirkan akan muncul korban dari kalangan masyarakat biasa yang sebenarnya
tidak diharapkan dalam proses rekonsiliasi di Maluku.
Pemerintah Siap
Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku M Saleh Latuconsina kepada
Kompas, Senin siang, kembali menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menindak
tegas setiap aksi yang terkait dengan perayaan ulang tahun RMS pada 25 April
mendatang. Sesuai dengan Surat Keputusan PDSD Maluku Nomor
Kep-16/PDSDM/IV/2002 tertanggal 1 April 2002, PDSD Maluku melarang aktivitas
Front Kedaulatan Maluku (FKM) beserta organisasi terkait lainnya yang dinilai
bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Selain itu, PDSD juga melarang pengibaran
bendera yang corak dan warnanya serupa dengan bendera FKM atau RMS serta
segala penerbitan yang berkait dengan organisasi tersebut.
Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Soenarko DA yang ditemui secara terpisah juga
menyebutkan kesiapan mereka untuk mengantisipasi ekskalasi ancaman tersebut.
Sesuai keputusan PDSD Maluku, Panglima Kodam XVI/Pattimura bertanggung jawab
dalam kegiatan deteksi, preventif, dan represif pada tingkat awal dalam menegakkan
keamanan. Sementara, Kepala Polda diserahi tanggung jawab dalam proses
penegakan supremasi hukum, termasuk kemungkinan perlunya tindakan
represif-yuridis.(dik/sut/mba)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
