The Cross

 

Ambon Berdarah On-Line
News & Pictures About Ambon/Maluku Tragedy

 

 


 

 

 

Kita Beri Kesempatan Pemerintah Tangani Ambon


KOMPAS, Senin, 13 Mei 2002, 3:05 WIB

[TAJUK RENCANA] Kita Beri Kesempatan Pemerintah Tangani Ambon

RAPAT Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian Konflik Ambon dan Maluku. Ada lima langkah yang akan diambil.

Pertama adalah penuntasan kasus-kasus yang berkaitan dengan insiden tanggal 3 April dan tanggal 25 April. Kedua adalah pelucutan dan pembersihan senjata api. Ketiga pelarangan dan pembubaran Fron Kedaulatan Maluku (FKM) dan Republik Maluku Selatan (RMS). Keempat, pengeluaran Laskar Jihad dari Maluku, serta kelima, meningkatkan pelaksanaan tugas Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku.

Penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah itu, kita ketahui beragam. Kita sudah menduga akan munculnya kontroversi, khususnya terhadap keputusan mengenai pembubaran FKM/RMS dan pengeluaran Laskar Jihad dari Maluku.

TERHADAP kontroversi yang berkembang itu, kita berpendapat agar semua pihak memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan langkah penyelesaian konflik di Ambon dan Maluku. Kita harus memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menunjukkan kesungguhannya mengakhiri segala penderitaan yang dialami saudara kita di sana.

Selama ini kita mendesak pemerintah untuk mengambil inisiatif, mengambil tindakan guna menghentikan berbagai kekerasan yang terjadi di sana. Kita meminta pemerintah untuk bertindak tegas dan melakukan penegakan hukum yang adil dan tidak pilih kasih.

Setelah berbagai tekanan itu kita sampaikan, pemerintah rupanya menyadari tugasnya. Hasilnya adalah lima langkah penyelesaian yang disampaikan Menko Polkam itu.

ANEH jika di saat pemerintah hendak bertindak tegas dan menegakkan kewibawaannya, justru muncul kontroversi. Padahal, itulah yang selama ini kita mintakan dan menjadi tugas utama pemerintah untuk melindungi serta menciptakan rasa aman bagi rakyatnya.

Kita boleh kecewa kepada pemerintah karena selama ini tidak bisa memberikan ketenteraman dan menciptakan kedamaian kepada rakyatnya. Konflik di Ambon dan Maluku bukan hanya telah menyebabkan ribuan orang mati sia-sia, tetapi sudah terlalu lama berlangsung, sudah lebih tiga tahun.

Namun, tidak ada kata terlambat untuk yang namanya menciptakan keamanan dan kedamaian. Sekarang ini pemerintah terpanggil untuk menciptakan semua itu dan pada tempatnya apabila kita memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuktikan kesungguhannya itu.

SERAYA memberi kesempatan, kita juga ingin mengingatkan, kelima langkah penyelesaian itu hanya bisa terlaksana jika dilaksanakan oleh pemerintah dan perangkat keamanannya.

Ajakan agar pemerintah setempat bersama semua pemimpin organisasi kemasyarakatan serta komunitas setempat bekerja sama, tergantung pada sanggup tidaknya pemerintah menghimpun mereka.

Perintah sweeping dan menindak para pelaku aksi kekerasan, langkah penindakan dan pembubaran Fron Kedaulutan Maluku serta RMS, perintah menarik keluar Laskar Jihad dari Maluku, semua itu yang berhak melaksanakannya adalah Pemerintah Darurat Sipil Daerah dengan dukungan perangkat keamanan.

Semua pihak yang menghendaki pulihnya perdamaian dan persaudaraan di Maluku sehingga semua komunitas kembali hidup bersaudara, saling percaya, membangun nasib bersama, mendukung kebijakan dan keputusan tersebut.

YANG diuji oleh kebijakan dan keputusan itu adalah wibawa dan efektivitas pemerintah di Ambon maupun di Jakarta.

Masyarakat dan kita semua terlibat. Adalah saudara kita sesama warga bangsa, yang setiap kali jatuh sebagai korban, setiap kali kekerasan berkecamuk. Sakit di Maluku, sakit di Aceh, sakit di Papua, sakit di daerah mana pun adalah kesakitan kita bersama di Indonesia.

Dari Kesepakatan Malino II sudah ditunjukkan, sekurang-kurangnya terbesar masyarakat Maluku menghendaki perdamaian. Warga amat menghasratkan kembalinya hidup normal. Tidak ada alasan untuk ragu-ragu, dengan berpegang pada hukum, sikap dan tindakan yang adil, melindungi semua warga tanpa kecuali.

KONFLIK Maluku dan juga Aceh memberi pelajaran berharga kepada pemerintah. Ketika pemerintah tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh untuk segera menyelesaikannya, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan dari masyarakat.

Ketika masyarakat merasa tidak bisa terlindungi, maka mereka akan mencari jalan sendiri-sendiri untuk selamat. Mereka akan sangat bersyukur apabila ada orang ataupun kelompok yang bisa memberi jaminan keselamatan.

Rasa ketidakpercayaan yang berlangsung terus-menerus dan lama akhirnya merongrong kewibawaan pemerintah itu sendiri. Ketika pemerintah hendak menjalankan tugasnya, tidak ada seorang pun yang mempercayai dan meyakini bahwa pemerintah akan bisa melakukan tugasnya itu.

Itulah yang terjadi dengan keputusan pemerintah untuk melaksanakan lima program penyelesaian Maluku.

PELAJARAN lain yang bisa kita petik adalah bahwa tugas pemerintah adalah memerintah. Tugas pemerintah adalah mengambil keputusan.

Kita tahu bahwa pilihan terhadap keputusan itu tidaklah satu, melainkan seringkali begitu banyak. Justru itulah ujian bagi mereka yang ditunjuk untuk memerintah.

APA yang terjadi di Maluku dan juga Aceh menuntut peran pemerintah. Pemerintah harus mengambil inisiatif untuk segera menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut dan membuat kita semua berada dalam keprihatinan dan ketidakpastian.

Kita bersyukur ada tanda-tanda yang positif bagi segera diselesaikan persoalan di kedua daerah itu. Kita semua tentunya harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian yang sungguh-sungguh bukan hanya di Maluku, bukan hanya di Aceh, tetapi di seluruh Tanah Air tercinta ini.

Dengarkanlah Suara Anak-anak dari Forum Anak-anak PBB

SEMUA umat dunia, terutama pemerintah dan orangtua, diingatkan agar melakukan upaya yang lebih konkret untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya kelaparan, kekurangan gizi, kemiskinan, penyakit, perang, dan perlakuan buruk.

Peringatan yang lebih bersifat seruan itu berkumandang dalam Forum Anak-anak PBB pekan lalu di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Forum Anak-anak PBB itu diikuti sekitar 400 anggota delegasi anak-anak dari seluruh dunia.

Anak-anak untuk pertama kalinya sengaja dihadirkan dalam pertemuan PBB. Anak-anak diberi peluang untuk bersuara dan berkeluh kesah secara langsung. Selama ini, pertemuan PBB tentang anak-anak tidak menghadirkan delegasi anak-anak sendiri.

KEHADIRAN delegasi anak-anak dinilai penting untuk menggugah perhatian para pemimpin pemerintahan dunia. Setelah Forum Anak-anak PBB yang berlangsung tiga hari berakhir, diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Anak-anak PBB, yang juga berlangsung tiga hari dan dihadiri delegasi hampir seluruh 189 negara anggota PBB.

Sudah menjadi keyakinan di mana-mana di dunia, anak-anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Tetapi, dalam kenyataannya anak-anak yang tidak berdaya sering dijadikan obyek eksploitasi oleh orang-orang dewasa.

Masih banyak pemerintahan di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak. Padahal, anak-anak dalam ketidakberdayaannya sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orangtua, dan orang dewasa pada umumnya.

Maka tetap banyak saja anak-anak dan kaum perempuan yang rawan terhadap ancaman kelaparan, kemiskinan, penyakit, dan perang. Hak anak-anak dilanggar. Semakin banyak anak yang dijadikan budak, terutama budak seks.

ANGKA-angka hasil penelitian tentang nasib buruk anak-anak tampak sangat mencengangkan. Organisasi urusan anak-anak PBB, Unicef, mengungkapkan betapa industri seks mempekerjakan anak-anak. Setiap tahun, sekitar satu juta anak pria dan putri masuk ke dalam industri seks.

Sekadar contoh, sekitar 20.000-30.000 prostitusi di Sri Lanka adalah anak-anak. Sementara, tidak sedikit anak dijadikan obyek pornografi. Sedikitnya 700.000 anak di bawah usia 18 tahun setiap tahun dijadikan komoditas perdagangan. Para korban dijadikan pekerja dan budak, termasuk budak seks.

Semakin mencengangkan pula data yang memperlihatkan, sekitar 150 juta anak dari lebih dua milyar anak-anak di dunia mengalami kekurangan gizi. Hampir 11 juta anak berusia di bawah lima tahun (balita) meninggal setiap tahun, dan lebih dari 120 juta anak tidak bisa mengikuti sekolah. Sementara sekitar 10 juta anak meninggal setiap tahun akibat penyakit dan 300.000 anak sedang berperang di medan tempur.

MAKA sangatlah mendesak melakukan gerakan bersama untuk membela hak asasi dan kepentingan anak-anak. Dalam dokumen setebal 24 halaman yang dikeluarkan pada akhir KTT hari Jumat pekan lalu, PBB menekankan pentingnya komitmen jelas terhadap kepentingan anak-anak.

Sementara dalam KTT tahun 1990 yang merupakan pertemuan puncak pertama tentang anak-anak, ditetapkan sejumlah program aksi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan di kalangan anak-anak. Komitmen bagi perbaikan nasib anak-anak juga diperlihatkan pada Deklarasi Milenium, yang dikeluarkan dalam pertemuan para pemimpin dunia pada September 2000 di markas PBB, New York.

Deklarasi Milenium antara lain menegaskan, para pemimpin dan masyarakat di seluruh dunia harus berjuang keras untuk mengurangi 50 persen orang-orang yang hidup kurang dari satu dollar AS per hari, mengurangi angka kematian anak-anak balita, dan menjamin pendidikan dasar bagi anak-anak.

GERAKAN membela anak-anak kelihatannya terus meningkat. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyerahkan 95 juta tanda tangan yang mendukung kampanye PBB, "Katakan ya kepada Anak-anak." Sementara Bill Gates dari perusahaan komputer Microsoft menjanjikan dana 70 juta dollar AS untuk perbaikan kesehatan anak-anak di negara miskin selama lima tahun mendatang.

Tidak kalah menarik langkah yang diambil Presiden Peru Alejandro Toledo, yang memotong alokasi dana militer sebesar 20 persen, dan dialihkan untuk perbaikan gizi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hak anak-anak dan orang-orang miskin.

Sudah muncul pula gagasan pembentukan dana abadi untuk perbaikan nasib orang-orang miskin dan anak-anak. Keinginan besar untuk mengubah nasib orang-orang miskin dan anak-anak memang meningkat. Namun, dengarkan suara anak-anak sendiri dalam Forum Anak-anak PBB pekan lalu, "Para pemimpin jangan hanya mengubar janji, tetapi perlu tindakan konkret."

© C o p y r i g h t   1 9 9 8   Harian Kompas
 


Copyright © 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon
HTML page is designed by
Alifuru67 * http://www.oocities.org/kariu67
Send your comments to
alifuru67@yahoogroups.com
This web site is maintained by the Real Ambonese - 1364283024 & 1367286044