KOMPAS, Rabu 24 April 2002
Menjelang Penaikan Bendera RMS Aktivitas di Ambon Berjalan
Normal
Ambon, Kompas - Aktivitas masyarakat di Kota Ambon, dua hari menjelang penaikan
bendera Republik Maluku Selatan (RMS) oleh sekelompok aktivis yang tergabung
dalam Front Kedaulatan Maluku (FKM), berjalan normal. Aktivitas perdagangan,
sekolah, transportasi pun berjalan seperti biasanya kendati Gubernur Maluku
Muhammad Saleh Latuconsina selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD)
Maluku memperketat pemberlakuan jam malam.
Berdasarkan pemantauan Kompas, Selasa (23/4) pagi, Pasar Zoan Bakubae di dekat
Hotel Amans sesak dengan pembeli. Kemacetan arus lalu lintas pun terjadi di sana
akibat lalu lalang pembeli dan sejumlah kendaraan yang lewat. Hal serupa terjadi
pada malam hari di Pasar Malam Batu Meja, Kota Ambon.
"Pasar Malam Batu Meja tetap ramai meski ada isu rencana penaikan bendera
tanggal 25 April 2002. Makanya, beta tetap jualan sayur di sini," ujar Edi, seorang
penjual sayur di pasar itu.
Berbeda dari hari-hari biasanya, suasana malam hari di Kota Ambon malah tampak
terang benderang karena sejumlah penerangan di Kota Ambon yang biasanya padam
mulai kembali menyala. Suasana Kota Ambon pun menjadi lebih hidup.
"Ya, mudah-mudahan saja bendera tidak jadi naik. Biar kita aman," kata seorang ibu
pemilik warung makan saat ditemui Kompas.
Kondisi Ambon yang kondusif juga diakui oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan Letjen Sudy Silalahi dan Wakil Gubernur Maluku Paula B
Renyaan saat berdiskusi dengan jajaran pers di Ambon. Saat berdiskusi, Silalahi dan
Paula juga mengharapkan jajaran pers turut bantu menciptakan kondisi yang kondusif
di Ambon.
Selasa sore kemarin memang sempat terjadi pertikaian di Kecamatan Tohoru, Maluku
Tengah, yang mengakibatkan satu orang tewas dan tiga aparat luka-luka saat melerai
kedua kelompok yang bertikai. Namun, Gubernur Latuconsina kepada pers
mengatakan bahwa latar belakang pertikaian hanyalah masalah individu yang
berkembang menjadi pertikaian kelompok, tetapi masih sesama agama. Situasi
Tohoru kini sudah kembali normal.
Sementara itu, sekitar 70 aktivis yang tergabung dalam FKM seperti biasanya secara
rutin melakukan aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku untuk
memberi dukungan moril kepada Alexander Manuputty yang diperiksa di Markas
Polda Maluku. Dalam aksi damai kali ini, mereka mengajukan sembilan tuntutan.
Pada intinya adalah mendukung proses hukum yang dilakukan terhadap Ketua FKM
Alexander H Manuputty, asalkan dilakukan dengan adil dan jujur.
Koordinator Lapangan Aksi Damai, Matheus Talakua, dalam orasinya juga
menyatakan bahwa Republik Maluku Selatan sebagai negara yang sah secara
hukum. Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu berakhir dengan damai.
Jam malam
Mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban menjelang rencana pengibaran
bendera RMS, Saleh Latuconsina memperketat pemberlakuan jam malam dari yang
semula antara pukul 24.00 hingga pukul 05.00 waktu setempat, diperpanjang menjadi
pukul 22.00 hingga pukul 06.00. Perpanjangan jam malam tersebut diberlakukan
mulai 23 April 2002 hingga 27 April 2002.
Dengan diberlakukannya jam malam, seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi
Maluku, khususnya di Kota Ambon, dilarang berkumpul lebih dari sepuluh orang
dengan tujuan tidak jelas atau dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan
umum.
Untuk mengamankan Kota Ambon dari gerakan separatisme menjelang rencana
pengibaran bendera RMS oleh para pendukung FKM tanggal 25 April 2002, sedikitnya
empat batalyon pasukan TNI telah ditempatkan di Pulau Ambon. Menurut Komandan
Sektor I Pulau Ambon, Kolonel Erwin Hudawi Lubis, sekitar 4.000 tentara telah
disebar di berbagai pos di seluruh penjuru Kota Ambon guna mengantisipasi sedini
mungkin terjadinya pengibaran bendera RMS. Pasukan terdiri dari satuan Armed I
Brawijaya, Armed II Bukit Barisan, Armed XVI Tanjungpura, dan Yonif 143 Sriwijaya
yang dalam waktu dekat akan digantikan Yonif 741 Udayana.
Saat ditemui pers, EH Lubis juga menjamin bahwa TNI tidak akan membabibuta
menangani persoalan yang terjadi. TNI hanya akan menindak tegas pihak-pihak yang
melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, ia berharap masyarakat tidak terlalu
cemas. Saat memberikan pengarahan kepada pasukan dari Yonif 741 Udayana, EH
Lubis juga menegaskan kepada segenap pasukan agar mereka menghargai
masyarakat karena masyarakat Maluku pun menghargai TNI.
Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo
Bambang Yudhoyono mengemukakan, gerakan separatis RMS FKM kalau tidak
ditangani secara tepat atau tidak dihentikan aktivitasnya bisa saja makin membesar
dan makin menimbulkan permasalahan yang sangat mendasar di Maluku. Oleh
karena itu, pemerintah pusat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk menghentikan perayaan Ulang Tahun RMS, 25 April
mendatang.
"Ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita. Tidak berarti sebuah langkah-langkah
dari FKM di Maluku kita biarkan saja karena dianggap tidak sebesar Gerakan Aceh
Merdeka, dan suatu saat kita terlambat menyadari bahwa mereka sudah berkembang
pada skala yang besar," kata Yudhoyono usai Rapat Koordinator Khusus Bidang
Polkam di Jakarta, Selasa (23/4). (sut/lok)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
