KOMPAS, Selasa, 30 April 2002
Panglima TNI: Darurat Militer Masih Lihat Perkembangan
KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA
Jakarta, Kompas - Panglima TNI Laksamana Widodo AS mengatakan bahwa
peningkatan status wilayah Kota Ambon dari darurat sipil menjadi darurat militer
sangat bergantung pada perkembangan keamanan di wilayah itu. Namun, sebelum
darurat militer itu diberlakukan, TNI membutuhkan payung politik dan hukum sebagai
pegangan dalam mengambil tindakan.
"Kita lihat dulu perkembangannya di lapangan," ujar Laksamana Widodo AS
menjawab wartawan soal kemungkinan pemberlakuan darurat militer di Maluku usai
serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) dari Marsekal Hanafie
Asnan kepada Marsekal Madya Chappy Hakim di Pangkalan Udara Halim
Perdanakusuma, Senin (29/4).
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Endriartono Sutarto menambahkan,
untuk mengatakan sudah saatnya TNI mengambil langkah pengamanan di Maluku,
dibutuhkan kebijakan politik pemerintah dan payung hukum.
Usulan penerapan darurat militer di Ambon tak disetujui Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjogoeritno dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP). Menurut Soetardjo, penyelesaian
masalah meningkatnya suhu konflik di Kota Ambon dewasa ini bukan melalui
peningkatan status darurat sipil menjadi darurat militer, tetapi terletak pada pejabat
yang melaksanakan status darurat tersebut.
Sebab itu, Soetardjo mengusulkan agar Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil
Daerah (PDSD) Provinsi Maluku dan pimpinan aparat keamanan setempat harus
diganti karena dianggap tidak berhasil menindak tegas pihak-pihak yang menyalahi
komitmen Deklarasi Malino II.
Status darurat sipil di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara ini diberlakukan oleh
Presiden Abdurrahman Wahid mulai tanggal 27 Juni 2000 pukul 00.00, melalui
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2000. Dasar yang dipakai untuk
memberlakukan darurat sipil waktu itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu) Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya.
Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan,
hingga saat ini TNI belum memerlukan penambahan kekuatan untuk mengatasi
situasi di Maluku. Kapasitas satuan TNI yang berjumlah 9.405 personel organik dan
non-organik masih cukup untuk mendukung Pemerintahan Darurat Sipil Maluku.
Tidak kondusif
Berbeda dengan Soetardjo, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa
(F-KB) Chatibul Umam Wiranu justru berpendapat mengingat situasi keamanan di
Kota Ambon semakin tidak kondusif, maka khusus di Kota Ambon perlu diberlakukan
status darurat militer. Chatibul menilai meskipun bukan arus utama, ada dua
ekstremitas dalam kelompok Kristen dan Islam yang tidak mengakui Kesepakatan
Malino II. Kedua kelompok ekstrem ini akan terus melakukan upaya-upaya agar Kota
Ambon tidak bisa stabil sebelum keinginan masing-masing kelompok ekstrem ini
terpuaskan.
"Makanya, dalam konteks negara melindungi warga tersebut, saya mengusulkan
darurat militer, khusus di Kota Ambon, tidak di kabupaten lain di Maluku," ujarnya.
Chatibul mengharapkan, walaupun dalam Perpu Nomor 23/Prp/1959 tidak disebutkan
secara khusus bahwa DPR ikut berperan dalam darurat militer ini, progress report dari
pemberlakuan status darurat militer ini dilaporkan ke DPR secara periodik seperti
dilakukan selama ini oleh pemerintah.
Sebaiknya mundur
Soetardjo mengusulkan jalan keluar dari masalah di Ambon ini adalah segera
diadakan pertemuan dan dalam pertemuan itu polisi meminta bantuan TNI untuk
mengatasi masalah keamanan di sana.
Ketika menjawab pertanyaan pers setibanya di DPR, Senin pagi, Soetardjo
mendesak agar gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) diberantas. Ia
menambahkan, apabila PDSD Maluku dan aparat keamanan tidak mampu mengatasi
gerakan RMS, sebaiknya mundur.
DPP Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dalam pernyataan pers yang ditandatangani
Pdt Dr JM Pattiasina (Ketua Umum) dan Bachtiar Sitanggang (Sekretaris) mendukung
pemberlakuan darurat militer di Ambon. Parkindo juga meminta pemerintah
mengambil tindakan tegas terhadap kelompok separatis yang menamakan dirinya
RMS, melucuti kelompok sipil bersenjata, menindak tegas kelompok bersenjata di
luar TNI dan Polri, serta menyatakan Maluku sebagai daerah tertutup.
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dalam pernyataan yang ditandatangani Hussein
Umar (Sekretaris Umum) juga meminta pemerintah untuk menindak tegas kekuatan
separatis di mana pun, termasuk RMS di Maluku.
Kekecewaan terhadap PDSD Maluku juga disampaikan salah seorang Ketua
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sholahuddin Wahid. Menurut Sholahuddin,
penyerangan di Desa Soya adalah karena Pemerintah Darurat Sipil di Maluku kurang
tegas dan lemah terhadap gerakan RMS.
Di Ambon, Panglima Kodam XVI/Trikora Brigjen Moestopo membantah bahwa
penyerangan di Desa Soya dilakukan oknum TNI. Menurut dia, penyerangan itu
dilakukan oleh perusuh. Pihaknya telah melakukan kontrol dengan ketat terhadap
penggunaan amunisi dan senjata. "Senjata itu pelurunya saja saya hitung. Tiap-tiap
anggota ada daftar amunisi di kantungnya. Berapa peluru yang ditambahkan dan
untuk apa harus jelas," ujar Moestopo, yang juga menyesalkan pihak-pihak yang
memprovokasi masyarakat.
Tak ada ledakan
Wartawan Kompas di Ambon melaporkan, kondisi Kota Ambon, Senin, terasa lebih
damai dari tiga hari sebelumnya. Ledakan bom dan tembakan sama sekali tak
terdengar di Kota Ambon sepanjang Senin.
Meskipun demikian, aktivitas di pasar zona baku bae masih lumpuh. Apabila di
masa-masa sebelumnya pasar zona baku bae sejak subuh sudah dipadati penjual
dan pembeli, kini, tampak kosong melompong.
Pasar zona baku bae adalah tempat dua komunitas dapat melakukan transaksi jual
beli. Bila memperhatikan kondisi pasar zona baku bae, keadaan ini terkesan seperti
yang terjadi sebelum perjanjian Maluku di Malino. Apabila pada masa-masa
sebelumnya transaksi jual beli antardua komunitas di pasar zona baku bae memiliki
intensitas tinggi, sejak dua hari lalu menjadi terhenti total.
Evaluasi
Usai sidang kabinet terbatas bidang politik dan keamanan, Wakil Presiden Hamzah
Haz mengharapkan tim Kesepakatan Malino II yang mengupayakan adanya
perdamaian di Maluku segera mengadakan evaluasi kembali hasil kerjanya. Ia tidak
menjelaskan secara rinci evalausi macam apa yang harus dilakukan oleh Tim Malino
II.
Berkaitan dengan kelompok yang menamakan diri RMS, Hamzah mengatakan itu
harus ditindak tegas. Penaikan bendera RMS tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak
tegas karena itu adalah suatu gerakan separatisnya. "Kalau itu dibiarkan, penaikan
bendera RMS itu, maka akan semakin rusuh di Ambon," ujarnya.
Kemarin, Parlemen Eropa juga menyampaikan dukungannya kepada Presiden
Megawati untuk menegakkan kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia. Juru bicara
rombongan Parlemen Uni Eropa, Harmut Nassauer, mengatakan kepada wartawan,
Parlemen Uni Eropa mendukung usaha Pemerintah Indonesia membangun
demokrasi, penegakkan hukum, dan menghadapi gerakan separatisme di wilayah
Indonesia.
Menurut Nasaver, Parlemen Uni Eropa yakin gerakan separatisme di Indonesia
seperti yang dilakukan RMS akan sia-sia dan tidak ada gunanya. "Gerakan
separatisme itu tidak akan berhasil," ujarnya seraya menambahkan dukungannya
terhadap pelaksanaan Kesepakatan Malino II tentang perdamaian Maluku.
(sut/lam/osd/lok/bur)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
