Masariku Update, 10 Mei 2002
Perjalanan DPRD Kota Ambon dan para tokoh Agama
Dear All,
Dua hari yg lalu kami turut mendampingi rombongan DPRD Kota Ambon bersama
para tokoh agama Maluku dalam serangkaian kunjungan di Jakarta. Berikut kami
gambarkan suasana dan contain dari beberapa pertemuan yg terjadi pada hari itu.
Pertemuan dengan Menko-Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini
berlangsung di kantor Menko-Polsoskam pada jam 09.00 WIB. Mengawali pertemuan
SBY menjelaskan keprihatinannya terhadap situasi yg berkembang di Ambon
akhir-akhir ini. Menurutnya ia terus memantau perkembangan situasi Ambon, dan
melakukan serangkaian koordinasi untuk penanganan lebih lanjut. Sekalipun
demikian ia menyatakan merasa terganggu dengan rencana gugatan class action yg
dipublikasi luas di berbagai media. Ia menyarankan sebaiknya jalan dialog terus
ditempuh, mengingat apa yg terjadi lebih merupakan masalah kemanusiaan
ketimbang politik.
Pembicaraan kemudian dilanjutkan oleh ketua DPRD Kota Ambon, Drs.Luky
Wattimury. Mengawali pembicaraannya Luky menegaskan bahwa langkah-langkah yg
diambil SBY jels, namun cenderung tak jalan di lapangan. Implementasi Malino
sendiri menurut Luky belum terjadi sebagaimana mestinya. Menyangkut gugatan
class action, menurut Luky "kami hanya membawa amnat rakyat". Selain itu Luky
menjelaskan bahwa evaluasi terhadap darurat sipil dan penanganan pasca Malino
harus dilakukan secara terpada, termasuk dengan melibatkan DPR. Mendengar hal
itu SBY segera menanyakan, "apakah selama ini evaluasinya belum berjalan?".
Mendengar pertanyaan itu secara serentak anggota dewan menjawab 'belum'.
Setelah Luky giliran Walikota Ambon menyampaikan pandangannya. Secara
langsung walikota menjelaskan dua hal yg dilihatnya sebagai kendala dalam upaya
penanganan pasca Malino. Pertama ia menyoroti management pengamanan yg
dilakukan. Manegement pengamanan yg dilaksanakan terlihat sangat lemah, karena
itu ada kelompok-kelompok yg tetap berusaha membenturkan masyarakat. Ia
mencontohkan bahwa sebelum tanggal 25 April yg lalu berulangkali terlihat helikopter
yg terbang memantau kemungkinan pengibaran bendera RMS. Namun pada tanggal
25 April saat bendera dinaikan, tak terlihat sebuah helikopterpun yg memantau. Ada
kesan pembiaran yg sama terjadi dengan kejadian penaikan bendera tahun lalu,
tegasnya. Berbagai laporan sudah diberikan sebelumnya, namun tak terlihat adanya
tindakan yg signifikan di lapangan. Memotong penjelasan walikota, SBY menanyakan
"tolong dikemukakan dengan jujur, apakah terlihat kekompakan atau tidak di dalam
tubuh PDSDM?". Serentak peratanyaan ini dijawab 'tidak' oleh seluruh anggota DPRD
Kota Ambon yg hadir. Melanjutkan penjelasannya walikota memberikan gambaran
tentang situasi koordinasi yg terjadi di dalam tubuh PDSDM. Misalnya pertentangan
antara ketua tim penyidik gabungan dari Polda Maluku yg tak pernah akur dan sejalan
dengan Pangdam Pattimura. Hal mana bahkan terlihat dalam setiap rapat koordinasi,
dimana Pangdam tak mengahadirinya dengan alasan jelas bahwa ia tak ingin bertemu
dengan ketua tim penyidik gabungan Polda Maluku. Menurut walikota
komando-komando di lapangan tak efektif akibat adanya persaingan di dalam tubuh
PDSDM. Hal kedua yg dilihat walikota adalah tingginya ego sektoral dalam
menangani masalah-masalah sosial dan rekonstruksi. Aliran dana dari pemerintah
pusat dilakukan melalui pendekatan sektoral dan departemental. Pendekatan ini
sangat menjebak orang untuk melihat penanganan dampak konflik dengan orientasi
proyek semata. Menurut walikota perlu dibentuk tim terpadu lebih dahulu untuk
membicarakan semua aspek penanganan sebelum dana diturunkan. Dengan
demikian dapat dicapai suatu pendekatan terpadu yg efektif dan tepat sasaran.
Melanjutkan percakapan walikota, Sekjen BIMM Nasir Rahawarin kemudian
menyampaikan pengamatannya. Nasir antara lain menekankan pentingnya
penelurusuran terhadap akar konflik Maluku. Selain itu ia mengkritik kontrol
keamanan yg dilakukan aparat cenderung amburadul. Baginya perlu dilakukan
observasi cermat tentang perilaku-perilaku di lapangan. Menyangkut rehabilitasi dan
rekonstruksi Nasir sepenuhnya mendukung pendapat walikota, bahwa pola
perencanaan perlu dirubah pendekatannya.
Giliran Ketua Sinode GPM memperoleh kesempatan setelah Nasir. Dalam
penjelasannya Hendriks menekankan bahwa implementasi Malino belum berjalan
sebagaimana mestinya. Misalnya pokja-pokja (kelompok kerja) keamanan, hukum,
HAM, dan Sosial Ekonomi belum berjalan sampai saat ini. Selain itu ia mengkritik
tajam penanganan kasus Soya, dimana aparat yg diharapkan tiba di lokasi kejadian
baru berada disana 4 jam setelah pecahnya tragedi itu. Untuk itu dengan tegas ia
mengkritik inkonsistensi penanganan pengamanan. Dalam kesempatan tersebut
Hendriks juga mempertanyakan apakah penangkapan terhadap beberapa tokoh
militan dari kedua kelompok hanyalah upaya untuk memuaskan pihak-pihak tertentu,
atau memang dilakukan berdasarkan kepastian hukum yg sungguh. Selain itu
Hendriks juga mengkritik cara aparat melakukan generalisasi di lapangan terhadap
kelompok-kelompok tertentu. Misalnya dalam peristiwa pembakaran kantor gubernur,
aparat mengejar para pemuda Kristen dan meneriakinya 'RMS'. Sementara menurut
Hendriks masyarakat muslim Maluku sendiri sudah tidak lagi menggeneralisir seluruh
umat Kristen Maluku sebagai 'RMS'. Demikian halnya umat Kristen tidak lagi
menggeneralisir masyarakat Muslim Maluku sebagai 'LJ'.
Setelah Ketua Sinode GPM, kesempatan diberikan kepada ketua MUI Maluku, ustad
Polpoke. Mengawali percakapannya Polpoke menegaskan bahwa menyelesaikan
masalah Maluku adalah suatu kewajiban yg juga berarti ibadah. Karena itu Malino II
adalah ibadah yg harus jalan terus, sekalipun ada cobaan. Malino II adalah
kebenaran, dan karenanya harus ada tindakan tegas bagi yg menolaknya. Jafar Umar
Thalib telah menolak Malino dan sebaliknya perintahkan perang, karenanya perlu ada
ketegasan tindakan terhadapnya. Menurut Polpoke ia selalu menerima fitnahan,
bahkan saat ini ia difitnah menerima bayaran dari 'Kristen RMS untuk datang bersama
rombongan ke Jakarta. Menurut Polpoke LJ selalu menampilkan Islam dengan wajah
perang. HAl ini tak pernah dibenarkan menurut Quran. Warisan kekerasan Kain dan
Habil harus ditinggalkan menurutnya. Nabi Muhamad sendiri bahkan memilih pintu
damai dan kebaikan. Malino II tegasnya adalah 'pintu damai'. Selanjutnya menurut
Polpoke Islam yg ditampilkan dengan wajah perang oleh LJ, hanyalah supaya mereka
menerima dana dari Timur Tengah yang menurutnya sudah mencapai paling sedikit
10 milyar rupiah. Polpoke menegaskan bahwa hal ini merusak wajah Islam. Bagi
Polpoke sebelum Malino kita memang berperang. Namun pasca Malino kita sudah
harus selesaikan peperangan dan berusaha membangun perdamaian. Siapa yg terus
berteriak perang supaya aliran dana bisa terus mengalir dari luar negeri. Dalam kaitan
dengan LJ, Polpoke juga menekankan bahwa LJ berupaya memaksa umat Islam
Maluku yg menganut mazhab Syafi'i untuk beralih ke mazhab Wahabi. 'Mereka
menuduh kami Bida'h' tegas Polpoke. 'Kami Islam Maluku bersatu dengan adat
karena kami dari golongan Syafi'i, dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. 'Jafar
harus ditangkap dan jangan dilepskan', pinta Polpoke. 'Dia itu bukan Ustad, dan saya
berani bertaruh kadar keislaman saya dengan dia' tantang Polpoke. Saya ini belajar
12 tahun di Ponorogo tandasnya. 'Dulu memang dia mengajak saya bergabung, dan
saya dikenal sebagai tokoh yg sangat militan, namun belakangan saya sadar bahwa
saya ditipu'. Jadi saya minta tindakan tegas untuk mengeluarkan LJ dari Maluku.
Sebelum Malino memang kami kami menerima mereka, namun setelah Malino tidak
ada lagi perang'. Sementara dia terus mengajak perang dan menyerukan 'kita bertemu
di medan perang'.'Jelas keinginan perang sangat berhubungan dengan bantuan yang
diterima dari Timur Tengah'. 'Kalau saya punya pistol, maka saya akan menembak
mati mereka yg mengingkari Malino II'. 'saya harus katakan bahwa sekiranya
pemerintah tegas menindak Jafar dan LJ-nya, maka selesailah konflik Ambon dan
Maluku'. 'Saya siap menjadi saksi sampai di akhirat' tegas Polpoke sebelum menutup
pembicaraannya.
Setelah Polpoke giliran Uskup Mandagi menyampaikan sikapnya. Menurut Mandagi
langkah-langkah yg sudah diambil bisa sangat bagus, namun kepemimpinan harus
dievaluasi. Kesatuan, loyalitas, ketaatan, dan profesionalitas diantara PDSDM harus
dievaluasi. Misalnya dalam penanganan kasus Soya terlihat lemahnya
profesionalisme penanganan pengamanan. Selain itu mandagi juga menyoroti
konsistensi penegakan hukum di lapangan. Menurutnya ia takut bilamana akibat
tekanan masa maka Jafar Umar Thalib akan dibebaskan. Demikian pula dengan
dokter Alex. Untuk itu perlu ada kepastian hukum, dan kepastian serta ketegasan
penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut.
Menyikapi beberapa pembicaraan di atas SBY menekankan bahwa paling tidak telah
disiapkan 5 agenda penanganan yg akan dilakukan segera, antara lain:
1. Penuntasan kasus-kasus pasca Malino II
2. Razia senjata secara serentak
3. Langkah hukum ke arah pembubaran FKM dan pengeluaran Laskar Jihad dari
Maluku
4. evaluasi kekompakan PDSDM
5. Seruan pada publik untuk hentikan kekerasan baru dan menunjang kerja PDSDM
Setelah percakapan tertutup (bagi wartawan) ini barulah diadakan jumpa pers dengan
berbagai media yg sudah menunggu di luar sejak awal.
MASARIKU NETWORK AMBON |
