Media Indonesia, Jum'at, 3 Mei 2002
Polda Papua Siap Tangkap Panglima Laskar Jihad
JAKARTA (Media): Kapolda Papua Irjen Made Mangku Pastika mengakui pihaknya
telah menerima perintah dari Kapolri agar mengantisipasi masuknya Panglima Laskar
Jihad Ahlussunah Wal Jamaah Ustadz Djafar Umar Thalib di seluruh Tanah Air.
"Jajaran Polda Papua siap menangkap Panglima Laskar Jihad karena kehadirannya
dapat meresahkan masyarakat, terutama mengembangkan isu berkedok agama.
Kalau Umar Thalib masuk, aparat sudah siap menangkap," kata Mangku Pastika usai
meletakkan batu pertama pembangunan RS Polda Papua di Jayapura, kemarin.
Kapolda mengakui sampai saat ini belum ada laporan atau isu Panglima Laskar Jihad
masuk ke wilayah Papua, namun seluruh Kapolres di Papua sudah diperintahkan
untuk mengantisipasi masuknya Djafar Umar Thalib dan pengikutnya.
Di sisi lain, tim pengacara muslim (TPM) menyatakan akan melakukan perlawanan
hukum jika Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku menangkap Djafar Umar
Thalib. "Kita akan kejar jika PDS Saleh Latuconsina menangkap Ustadz Djafar,
sedikitnya praperadilan," kata Koordinator TPM M Mahendradatta kepada pers di
Jakarta, kemarin.
Menurut Mahendradatta, TPM yang merupakan penasihat hukum Djafar memperoleh
informasi bahwa PDS Maluku berencana menangkap kliennya itu karena dianggap
telah melakukan provokasi saat berceramah pada tabliq akbar di Masjid Al Fatah,
Ambon pada 26 April lalu.
Informasi itu juga menyebutkan kasus penyerangan Desa Soya yang menewaskan 12
orang dan pembakaran sebuah gereja terjadi akibat pernyataan 'perang rakyat
terhadap RMS' yang dikeluarkan Djafar.
Jika informasi itu benar dan rencana penangkapan terhadap kliennya dilaksanakan,
hal itu merupakan tindakan mengada-ada, dan hanya merupakan upaya PDS
menutupi kegagalannya menjaga ketertiban di Maluku. "PDS Maluku mau cuci
tangan atas kegagalannya, termasuk gagal menahan pengibaran bendera Republik
Maluku Selatan pada 25 April lalu," ujar Mahendradatta.
Sementara itu, Dubes Kanada untuk Indonesia Ferry de Kerckhove menjelaskan,
masyarakat internasional, khususnya Kanada, menolak permintaan sejumlah
kelompok di Ambon untuk mengintervensi ke kawasan bergolak itu guna
menyelesaikan persoalan. "Soalnya, kami menilai pemerintah Indonesia masih dapat
mengatasi situasi di kawasan tersebut," katanya kepada Media di Jakarta, kemarin.
Menurut Kerckhove, kerusuhan di Ambon merupakan tragedi kemanusiaan yang
menelan banyak korban. Karena itu, sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia
memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari tragedi yang lebih dalam. "Sudah
selayaknya pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk menghentikan
penderitaan tersebut," jelasnya.
Tiga tokoh agama kemarin juga menyatakan optimistis masalah Ambon akan
terselesaikan. Hal itu dinyatakan Ketua PBNU Hasyim Musadi, Ketua Persatuan
Gereja Indonesia Andreas A Yewangoe, dan Ketua Kongres Waligereja Indonesia
Kardinal Darmaatmadja, usai menggelar pertemuan dengan Menko Polkam Susilo
Bambang Yudhoyono, di Jakarta.
Dikatakan Hasyim, dalam pertemuan itu komunitas agama merasa optimistis ketika
mendengar pemaparan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk
memulihkan kondisi di Maluku. (HJ/Mhj/MS/CR-7/GI/Ant//Ant/X-5
Copyright © 1999-2001 Media Indonesia. All rights reserved.
|
