Media Indonesia, Selasa, 14 Mei 2002
Aparat 'Sweeping' KTP, Situasi Ambon Tegang
Wapres Yakin Maluku Tenang jika FKM/RMS Diberantas
JAKARTA (Media): Kota Ambon kemarin tegang. Kantor-kantor pemerintah dan
swasta tutup, aktivitas belajar-mengajar dan pasar tidak berjalan. Begitu pula
angkutan umum dan mobil pribadi. Aktivitas warga lumpuh, dan Ambon seperti kota
mati.
Ketegangan itu terjadi akibat sweeping (penyisiran) kartu tanda penduduk (KTP) oleh
aparat Kopassus dan Kostrad Yonif 503 Brawijaya di sepanjang Jl Pantai Mardika,
Ambon.
Semula, sweeping yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIT itu berjalan aman.
Warga yang memiliki KTP diperbolehkan melewati ruas jalan tersebut, sedangkan
mereka yang tak punya KTP tidak bisa melewati jalan menuju pusat Kota Ambon.
Namun, sekitar 30 menit kemudian, aparat menutup seluruh ruas jalan tersebut.
Mereka membuat barikade berlapis-lapis sepanjang 500 meter, sehingga jalan yang
menghubungkan Batumerah-Pusat Kota Ambon, tertutup. Warga yang memiliki KTP
Ambon pun dilarang melewati jalan itu. Bahkan, aparat TNI/Polri organik juga
diperiksa KTP-nya. Mereka tidak diizinkan lewat. Aparat juga menutup akses jalan ke
pusat kota.
Akibatnya, warga Ambon marah, utamanya para sopir angkot jurusan
Batumerah-Talake. Mereka mengamuk dan membuat barikade di ujung Jl Pantai
Mardika dan Pasar Transaksi Kawasan Pantai Mardika, di depan Hotel Amboina.
Warga Ambon yang hendak ke kantor tak bisa lewat.
Buntutnya, ribuan warga yang hendak bekerja di pusat kota berjubel di sepanjang Jl
Pantai Mardika. Mereka melakukan aksi protes dengan membakar ban-ban bekas.
Mereka kecewa dengan sikap aparat. "Sweeping KTP boleh saja, asalkan aparat
keamaman tidak menutup ruas jalan bagi warga sehingga warga bisa bekerja," kata
Ade Nurleteh, tokoh masyarakat Desa Batumerah.
Warga Ambon terpaksa melewati jalur laut dengan menumpang speed boat dari
pangkalan Batu Merah menuju Dermaga Belakang Kota Ambon. Hingga tadi malam
aparat masih membarikade jalan.
Informasi yang diperoleh Media menyebutkan, sasaran sweeping KTP itu ditujukan
bagi anggota Laskar Jihad di Maluku. Menurut Kapten Djoko Widodo, Danki
Kopassus, sweeping dilakukan atas perintah Komandan Sektor I Ambon Kolonel
Kopassus Edwin Hudawi Lubis. "Maaf, kami hanya menjalankan perintah," ungkap
Kapten Djoko.
Kapendam XVI/Pattimura Mayor CAJ Herry Suhardi menegaskan mulai kemarin
Pangdam XVI/Pattimura Brigjen Mustopo memerintahkan aparat melakukan sweeping
KTP. "Memang, sudah ada perintah dari Pangdam untuk sweeping KTP," kata Herry
kepada pers di Ambon, kemarin.
Sebelumnya, kemarin sekitar pukul 01.00 WIT, sebuah ledakan bom yang cukup
dahsyat telah menghancurkan speed boat milik Pemda Maluku yang sedang berlabuh
di Pelabuhan Navigasi Ambon.
Jangan anarkistis
Sementara itu, Wakil Presiden Hamzah Haz ketika membuka Mukernas Forum
Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKASWJ), di Asrama Haji Pondok Gede,
Jakarta, kemarin, meminta agar anggota FKASWJ tidak bersikap anarkistis saat
menjalankan misinya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran
(amar makruf nahi mungkar).
Wapres mengingatkan, penegakan amar makruf nahi mungkar dengan aksi
kekerasan yang anarkistis justru akan mencoreng citra Islam sebagai agama yang
membawa rahmat bagi alam sekitarnya.
Berkaitan dengan konflik Ambon, Wapres menyatakan keyakinannya Ambon akan
kembali tenang jika Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan (FKM/RMS)
diberantas habis. Wapres juga yakin, anggota Laskar Jihad akan keluar dari Ambon
jika daerah itu tidak lagi bergolak. "Saya yakin Ambon akan tenang kalau FKM/RMS
habis di sana," ujarnya.
Diharapkan Laskar Jihad dapat kembali ke pondok-pondok pesantren untuk
memberikan peningkatan pendidikan sehingga melahirkan dai-dai berkualitas.
Hal senada dikemukakan Ketua FKASWJ Ayip Saifudin. Menurutnya, Laskar Jihad
akan keluar dari Ambon dengan sendirinya jika ada jaminan keamanan bagi umat
muslim di sana, dan FKM/RMS diberantas habis.
Kemarin, saat menerima para tokoh lintas agama di Istana Merdeka Selatan, Wapres
menyatakan pihaknya berencana mengunjungi Ambon guna membantu
menyelesaikan konflik di daerah itu.
Para tokoh agama yang menghadap Wapres adalah Ketua Umum PBNU Hasyim
Muzadi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta AA Yewangoe,
dan Pastor Ismartono SJ dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) yang mewakili
Kardinal Yulius Darmaatmadja. Kepada Wapres, para tokoh lintas agama yang
mengatasnamakan Gerakan Moral Nasional itu melaporkan hasil pemantauan mereka
atas konflik di Ambon.
Sedangkan Panglima Laskar Jihad Ja'far Umar Thalib melalui Tim Pembela Muslim,
kemarin, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kapolri Cq Kepala Korps
Reserse Polri atas penangkapan dan penahanan dirinya oleh pihak kepolisian.
Gugatan disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
(HJ/Awi/Tia/Nic/MS/Sht/X-5)
Copyright © 1999-2001 Media Indonesia. All rights reserved.
|
