Hamzah Haz Bisa Jadi Batu Sandungan Perdamaian Maluku
Hilversum, Jumat 17 Mei 2002 13:40 UTC
Pasukan pengawal Wakil Presiden Hamzah Haz siang itu bergegas menuju ke
Markas Besar Kepolisian Indonesia. Mereka bukan mendampingi Hamzah untuk
bertemu para petinggi polisi. Tapi, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu
akan menjenguk tahanan polisi Panglima Laskar Jihad Jaffar Umar Thalib.
Tentu saja kunjungan seorang wakil presiden kepada seorang tahanan memancing
reaksi keras. Tindakan ini dinilai banyak kalangan sebagai sikap melawan kebijakan
Presiden Megawati Soekarnoputri, meski Hamzah Haz menolak tudingan itu.
Hamzah Haz : Saya sebagai seorang muslim yang kebetulan ya sekarang jabatan
ketua umum PPP. Bukana. bukana wakil presiden! saya ketua umum PPP sebagai
muslim. Sebagai muslim saya datang ke sesama muslim yang tertimpa musibah.
Namun kini Hamzah sulit mengelak ia tidak melawan kebijakan pemerintah yang
menganggap Jaffar sebagai salah satu provokator kerusuhan Maluku. Sebab dalam
berbagai kesempatan ia membela Jaffar Umar Thalib. Salah satunya saat bertemu
dengan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indarparawansa. Menurut
Khofifah, Hamzah menyebut Jaffar tidak layak disebut sebagai provokator Maluku
terutama dalam kasus penyerangan ke desa Kristen Soya yang membuat belasan
warga sipil dan anak-anak tewas.
Khofifah Indar Parawangsa : Beliau menyampaikan bahwa untuk ke Soya dibutuhkan
waktu 6 jam dari Ambon dengan topografi tanah yang sulit untuk ditempuh. Karena itu
menjatuhkan vonis yang terlalu cepat itu tidaklah tepat. Karena apa alasannya kalau
harus merusak Soya. Tidak cukup reasonable memberikan tuduhan akibat pidato ini
lalu kemudian terjadi satu penyerangan di Soya. Karena sebetulnya tidak ada korelasi
yang cukup signifikan.
Polisi memang menganggap penyerangan Soya berhubungan dengan ceramah Jaffar
yang menghasut di Ambon sebelum tragedi itu terjadi. Setelah penyerangan Soya
dan penangkapan Jaffar, pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik dan
Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan sikap pemerintah terbaru
dalam menuntaskan konflik Maluku. Di antaranya pemerintah menghendaki
pembubaran Front Kedaulatan Maluku dan gerakan Republik Maluku Selatan serta
penarikan Laskar Jihad.
Susilo Bambang Yudhoyono : Penilaian Penguasa Darurat Sipil dan juga penilaian
pemerintah pusat, maka keberadaan Laskar Jihad di Maluku, kita kaitkan dengan
pasca kesepakatan Malino, dinilai telah menjadi bagian. Telah ikut melibatkan diri
dalam konflik dan kekerasan baru itu. Maka kita berupaya untuk mereka semua
keluar dari propinsi Maluku.
Namun menanggapi pernyataan resmi pemerintah ini, Hamzah Haz menyatakan
Laskar Jihad yang membuka layanan kesehatan dipersilakan untuk tetap tinggal di
Maluku.
Sikap Hamzah Haz yang mengunjungi Jaffar Umar Thalib dan membela Laskar Jihad
mengundang tanya jawab bagi masyarakat. Namun bagi ketua umum Pengurus
Pusat Muhamadiyah Syafii Ma'arif, tindakan Hamzah jelas mengandung maksud
politik. Seperti kunjungan pesaingnya, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan
Reformasi Zainuddin MZ kepada Jaffar, kunjungan Hamzah di mata Syafii juga
bertujuan mencari popularitas.
Syafii Ma'arif : Boleh saja orang berkunjung ya kalau dasarnya kemanusiaan. Tapi
kita juga harus memperlakukan orang lain secara sama gitu. Jangan hanya karena
Jaffar namanya sedang disoroti lalu kita beramai-ramai kesana itu juga akan
menambah bobot kepopuleran kita. Kalau itu tujuannya saya rasa kurang sehat. Nah
ini sudah ancang-ancang untuk 2004. Politisi kita hanya memikirkan Pemilihan
Umum.
Pengamat politik Syamsuddin Haris menilai pembelaan Hamzah Haz kepada Jaffar
Umar Thalib malah merugikannya secara politik. Seharusnya jika ingin meraih
dukungan, Hamzah mendekati kelompok-kelompok Islam nasionalis bukan kelompok
Islam radikal.
Syamsuddin Haris : Kalau dia dalam posisi berpihak sebagaimana yang dilakukanya
dengan mengunjungi Jaffar Umar Thalib di tahanan itu betul-betul tidak
menguntungkan. Dan itu suatu pilihan yang salah. Kenapa? Sebab segmen atau
basis-basis dukungan semacam yang dipimpin Jaffar Umar Thalib itu kecil sekali.
Syamsuddin menampik dugaan bahwa Hamzah membela Jaffar sebagai pertanda
retaknya hubungan antara presiden dan wakil presiden. Menurutnya
ketidakserempakan langkah mereka berdua dalam mengatasi konflik Maluku
merupakan akibat sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak satu
paket di negeri ini.
Segala upaya perdamaian Maluku hanya akan sia-sia jika unsur-unsur dalam
pemerintahan saling berbeda pandangan dalam penyelesaian konflik itu. Sikap
Hamzah Haz sebagai pejabat tinggi negara apalagi sebagai orang nomor dua di
republik ini, seharusnya lebih berhati-hati. Bila tidak, demi ambisi politik, Hamzah
Haz akan menjadi batu sandungan bagi perdamaian warga Maluku yang sudah
bertahun-tahun diobrak-abrik konflik.
Tim Liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum.
© Hak cipta 2001 Radio Nederland Wereldomroep
|
