SUARA PEMBARUAN DAILY, 8/5/2002
Hamzah Kunjungi Ja'far Terkait Pemilu 2004
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Syamsuddin Haris menilai kedatangan Wakil Presiden Hamzah Haz ke Mabes Polri
menjenguk Panglima Laskar Jihad Ja'far Umar Thalib tidak lepas dari kepentingan
politik, yakni Hamzah Haz sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
"Kunjungan itu ada kaitannya dengan Pemilu 2004, yakni untuk mendapat simpati
dari kelompok Islam tertentu," kata Syamsuddin ketika ditanya Pembaruan, Rabu
(8/5) siang.
Menurut Syamsuddin kunjungan Hamzah sebenarnya tidak perlu dilakukan karena
hanya terkesan memberi angin pada kekuatan milisi sipil bersenjata. Selain tidak
menciptakan situasi kondusif bagi proses perdamaian di Ambon, kunjungan itu dinilai
Syamsuddin tidak menguntungkan dalam konteks kewibawaan pemerintah. ''Juga
bagi demokratisasi dan penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia,'' kata dia.
Sementara Ketua PP Muhammadiyah Achmad Syafi'i Ma'arif ketika ditanya soal
kunjungan itu, mengaku segan memberi komentar. ''Tulis saja begitu, dik, malas saya
mengomentari,'' kata Achmad Syafii yang sedang rapat ketika dihubungi. Sikap
senada dikemukakan salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nazri Adlani.
''Terserah pada beliau sajalah, toh nyatanya sudah dilakukan,'' kata Nazri yang juga
Wakil Ketua MPR itu.
Mengenai penahanan Ja'far, Wakil Kepala Badan Humas Polri Brigjen Pol Drs Edward
Aritonang mengatakan sejauh ini belum ada pihak yang secara resmi meminta agar
Ja'far diberi status tahanan luar. Yang bersangkutan masih tetap ditahan dan
diperiksa walaupun ia sudah dikunjungi Wapres Hamzah Haz selama satu setengah
jam, Selasa (7/5).
Kepada Pembaruan Rabu (8/5), Edward bahkan menilai kunjungan Hamzah
mempunyai arti sangat penting bagi jajaran Polri. Kunjungan ini memberi semangat
moril yang sangat besar bagi jajaran Polri untuk melaksanakan tugas sebaik
mungkin. Bahkan membuat jajaran Polri tegar dalam menegakkan aturan yang
berlaku.
Dijelaskan, pemberian status tahanan luar terhadap Ja'far yang ditahan sejak Sabtu
(4/5) lalu, harus memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan
mengenai permintaan anggota Komisi I DPR, Achmad Sumargono yang memberi
menjamin dirinya agar tersangka diberi status tahanan luar, Aritonang menyebutkan
permintaan itu mungkin lisan. Sampai Rabu pagi, permintaan tertulis belum diterima.
Hamzah, seusai kunjungan sekitar satu setengah jam itu menyatakan membantah
anggapan bahwa kedatangannya ke Mabes Polri menemui Ja'far sebagai bentuk
intervensi pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang digencarkan Kepolisian
RI.
''Tidak ada intervensi, saya datang atas nama pribadi,'' tukas Hamzah seusai
menemui Ja'far di Mabes Polri, Selasa (7/5). Walau mengaku bukan dalam kapasitas
sebagai wapres, tak urung kedatangan Hamzah disambut Kepala Kepolisian RI
(Kapolri) Jenderal Da'i Bachtiar, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Aryanto
Sutadi, Direktur Reserse Irjen Pol Engkesman R Hilep.
Hamzah yang juga Ketua Umum PPP didampingi Staf Khusus Wakil Presiden Laode
Kamaluddin dan Staf Dokumentasi dan Media Kantor Wapres Djalil. Ikut pula dalam
pertemuan selama satu setengah jam anggota Dewan Pakar PPP Eggy Sudjana,
yang juga Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).
Meski tidak menggunakan mobil wakil presiden Mercedez B 2 seperti yang biasa
dilakukan, Hamzah yang mengendarai mobil Toyota Landcruiser hijau lumut bernomor
polisi B 8200 BS, tetap dikawal oleh tiga mobil pengawalan pasukan pengamanan
presiden (Paspamres). Menurut seorang anggota Paspamres, ini merupakan
pengawalan incognito. Beberapa jam sebelumnya Ketua Umum PPP Reformasi KH
Zainuddin MZ sudah menjenguk Panglima Laskar Jihad ini.
Hamzah mengatakan, kedatangan itu bukan bentuk intervensi pemerintah, bukan pula
bentuk dukungan moral, tetapi hanya silaturahmi sebagai sesama Muslim. Kunjungan
itu pun, kata Hamzah, bukan untuk meminta pembebasan Ja'far, tetapi
membicarakan bagaimana segera menyelesaikan konflik Ambon.
Ingkar Janji
Forum Komunikasi Koordinasi Korban Kerusuhan Maluku (FK4M) dari komunitas
Islam dan Kristen menilai pemerintah ingkar janji dalam mengimplementasikan
kesepakatan Malino II. Ketua Bidang Sosial Kemasyarakatan FK4M, Janes Ririhena,
di Ambon, Selasa (7/5) mengatakan bahwa sejak delegasi Malino kembali dari
Makassar hingga Minggu (5/5) masih jatuh korban.
FK4M juga menyatakan mengutuk semua aksi yang telah merusak tatanan
kehidupan masyarakat dalam kaitan membangun hasil Malino II. Menurut Ririrhena,
pihaknya tidak mau lagi ada korban yang akhirnya manambah anggota bagi forum ini,
baik itu individu maupun desa-desa yang ada di Maluku.
Ririhena juga menyayangkan bahwa pemerintah tidak segera membentuk tim
investigasi agar bisa membuktikan kelompok separatis yang mana, dan kelompok
bersenjata yang mana yang menimbulkan kerusuhan.
Selain itu, PK4M juga mengharapkan pemerintah konsisten dalam menegakkan
hukum. Penangkapan terhadap Panglima Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib jangan
hanya untuk menyenangkan hati masyarakat, tetapi penegakkan hukum.
Demikian juga halnya terhadap Ketua Forum Kedaulatan Maluku (FKM) Alex
Manuputty dan beberapa pengikutnya. Alex dan peng- ikutinya telah resmi ditahan,
dan hal itu dinilai sebagai salah satu upaya yang baik.
Sedangkan Pembanttu Rektor I Universitas Pattimura, Prof Dr. Ir. JL Luohenapessy,
menjelaskan, instrumen-instrumen Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku
yang tidak dapat melaksanakan perintah secara baik seharusnya dicopot dan diganti
dengan orang lain.
Situasi Ambon sekarang relatif tenang. Aktivitas masyarakat berjalan normal, kendati
sesekali masih terdengar ledakan bom. Pangdam XVI Pattimura Brigjen TNI Mustopo
mengatakan pasukan yang dipimpinnya dalam waktu dekat melakukan penyisiran di
lokasi-lokasi yang masih terjadi penembakan.
Di Semarang puluhan anggota Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jamaah Jateng,
Selasa (7/5) siang mendatangi DPRD Jateng. Mereka memprotes penangkapan Ja'far
Umar Thalib. (Y-3/VL/Y-2/U-2/142/146)
----------------------------------
Last modified: 8/5/2002
|
