SUARA PEMBARUAN DAILY, Jumat, 12/4/2002
Mega Bersikap Lunak terhadap Kelompok Militan
JAKARTA - Mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid, saat melakukan
kunjungan dua hari di Melborne, Australia, Kamis (11/4), berpendapat Presiden
Megawati Soekarnoputri masih bersikap lunak terhadap kelompok-kelompok militan di
Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap
kelompok-kelompok ekstrem dan mau bekerja sama dengan dunia internasional
dalam menekan kelompok-kelompok militan seperti itu.
Namun, Wahid mengatakan, Amerika Serikat atau negara-negara di Asia Tenggara
lain tidak dapat mendikte Indonesia, terutama dalam hal menangani
kelompok-kelompok militan.
''Indonesia diatur oleh orang-orang yang berpikiran sempit soal nasionalisme. Itu sama
saja dengan 'serangan' terhadap urusan dalam negeri Indonesia,'' katanya.
Oleh karena itu, intelektual Indonesia, terutama dari kalangan Muslim, mempertegas
sikap mereka terhadap Barat. Mereka juga lantas menentang modernisasi pada
beberapa dekade lalu.
Wahid juga mengatakan, meski Megawati menentang kelompok-kelompok ekstrem,
ia tidak melakukan apa pun untuk menghentikan sepak terjang kelompok itu. Untuk
itu, ia meminta Presiden Megawati mengambil sikap tegas dalam menghadapi
kelompok-kelompok garis keras itu. Bila perlu, kelompok-kelompok seperti itu
dibubarkan, terutama kelompok yang terkait berbagai kerusuhan di dae-rah, seperti di
Ambon.
FKM
Mengantisipasi aktivitas Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang berencana menaikkan
bendera Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April mendatang, Kapolda Maluku Brigjen
Polisi Soenarko Danuardianto kepada Pembaruan, di Ambon, Jumat (12/4) siang
mengatakan, pihaknya bersama Panglima Kodam Pattimura tetap menegakkan
supremasi hukum dengan menindak setiap pelaku penaikan bendera tersebut.
Demi pemulihan keamanan di Maluku, pihaknya tidak ragu-ragu mengambil langkah
tegas termasuk pengamanan lokasi pengibaran bendera. Kapolda mengatakan,
Pangdam Pattimura telah mengatur dan menyusun reposisi kekuatan di titik-titik
tertentu seputar lokasi pengibaran bendera.
Sementara itu, Wakil Ketua FKM, Semi Waileru, SH, Kamis sore dilaporkan
ditangkap pihak kepolisian dan diperiksa secara intensif. Menanggapi berita itu,
Gubernur Maluku Saleh Latuconsina kepada Pembaruan menjelaskan bahwa Waileru
hanya diperiksa.
Gubernur menambahkan, pihaknya tetap dalam koridor menegakkan supremasi
hukum, akan mengambil tindakan bagi siapa saja yang melawan pemerintah.
Mengantisipasi peristiwa akhir April itu, Gubernur mengatakan, semua kekuatan akan
dikerahkan agar tidak terjadi insiden.
Berkaitan dengan rencana sekelompok masyarakat yang akan mengibarkan bendera
RMS, dari Jakarta dilaporkan, Kapolri menegaskan aparat keamanan sudah melarang
kegiatan yang berkaitan dengan RMS karena melanggar hukum.
Untuk mengantisipasi rencana pengibaran bendera tersebut, pihak kepolisian akan
memanggil aktivis RMS untuk diajak bicara. Tindakan baru akan diberikan jika
mereka tidak menurut.
Berkaitan dengan RMS itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono
menggarisbawahi, gerakan separatisme di Indonesia harus dihentikan. Pemerintah
sudah sangat tegas dan jelas sikapnya.
Di tempat terspisah, Koordinator Forum Ekseponen (Forek) 98 Feisal Assegaf
mengingatkan pemerintah agar tidak pandang bulu menghadapi semua upaya
mengacaukan situasi di Maluku. Pemuda asal Maluku itu mengingatkan, masyarakat
Maluku sebenarnya sudah jenuh bertikai.
''Tangkap dan adili semua pihak yang menciptakan kerusuhan di tanah kami dan
bukan hanya sibuk menangkapi pelaku langsung kerusuhan di lapangan,'' ujarnya.
Berkaitan dengan memanasnya kembali situasi di Maluku, Kepala Divisi Hak-Hak
Sipil dan Politik, Mulyadi Goce berpendapat, pemerintah terkesan tidak mengetahui
fakta dan akar permasalahan konflik di Maluku. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah
yang hanya sibuk menghujat tanpa mampu mengungkap inti persoalan sebenarnya.
Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, rasa aman sulit
diwujudkan dan konflik sulit dihentikan di wilayah Maluku jika penduduk masih
senang menyimpan senjata api, bom rakitan, dan masih ada provokator yang
dilindungi. (AP/Ant/M-11/O-1/VL/A-18)
Last modified: 12/4/2002
|
