SUARA PEMBARUAN DAILY, 16/5/2002
Aparat Bentrok, Warga Ambon Makin Takut
AMBON - Warga Ambon makin ketakutan setelah terjadi bentrokan antara pasukan
Brimob dan pasukan Kopassus beberapa hari lalu di daerah Kudamati, Ambon.
Masyarakat kecewa karena sudah terhimpit konflik berkepanjangan, sekarang justru
aparat berbuat tindakan yang menambah ketakutan warga.
"Bagaimana kita tidak takut. Setiap hari ada pasukan berpatroli setelah insiden itu.
Penderitaan apa lagi yang akan dibuat aparat negara terhadap kita masyarakat kecil
di Ambon ini,'' kata Carolina Wattimena, seorang ibu rumah tangga kepada
Pembaruan, Kamis (16/5) pagi. "Rasanya kok belum cukup juga Ambon ini jadi
imbas permainan elite politik dan elite TNI/Polri,'' tambahnya.
Menanggapi insiden di Ambon itu, pimpinan Polri belum berpikir mengganti Kapolda
Maluku Brigjen Pol Drs Sunarko karena dinilai gagal melaksanakan tugas di daerah
itu. Kapolri, kata Wakil Kepala Badan Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Edward
Aritonang kepada Pembaruan Kamis (16/5) siang, baru memprioritaskan pada
penanganan kasus tersebut agar cepat terselesaikan. Diharapkan, kasus serupa
tidak terulang lagi.
Koordinasi
Edward Aritonang mengatakan, Kapolri memerintahkan Wakapolda Maluku Komisaris
Besar Polisi, Drs Bambang untuk segera mengadakan koordinasi dengan Pangdam
Maluku karena Drs Sunarko sedang mengikuti rapat pimpinan Polri di Jakarta.
Koordinasi tersebut sedang berlangsung sehingga hasilnya belum bisa dijelaskan
secara rinci."Kami sedang menunggu laporan dari hasil koordinasi tersebut,'' tuturnya.
Dikatakan, dalam Rapim Polri yang akan berakhir Kamis sore, belum ada tanda-tanda
bahwa jabatan Kapolda Maluku akan diserahterimakan. Brigjen Pol Drs Sunarko
masih tetap dipercaya untuk memimpin Polri di daerah ini.
Tentang adanya keinginan dari pihak Kopassus menuntut Polda Maluku akibat
anggota mereka kena tindakan tidak terpuji dari petugas Polri, Edward Aritonang
mengatakan, sebagai juru bicara Kapolri ia belum bisa berkomentar.
Sebab masalah bentrokan tersebut dalam pembicaraan antara Wakapolda Maluku
dengan Pangdam Maluku.
Sementara itu, Komandan Kopassus Mayor Inf Imam Santoso Rahmadani kepada
wartawan, Rabu (15/5) sore mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan insiden
yang menimpa anggotanya. Untuk itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum
terhadap kasus penganiayaan dua anggotanya yang dilakukan Provost Polda Maluku.
"Salah satu anggota pasukan saya, Praka I Made sudah dievakuasi ke Jakarta
karena kondisinya kritis,'' katanya.
Menyinggung kedekatan anggota Kopassus dengan pimpinan preman, Berti Loupatty
yang menyebabkan terjadi bentrok antara Brimob dengan anggotanya, Santoso
mengatakan, bentrokan itu bukan masalah institusi tetapi person. "Saya tidak punya
pos di Kudamati, tetapi daerah Kudamati merupakan salah satu tanggung jawab
saya,'' tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Maluku Drs Max Maswekan menuturkan, kelihatannya
provokator yang melakukan aktivitasnya di Maluku sudah mulai kehilangan akal
sehingga mereka mulai berupaya untuk melakukan pembusukan-pembusukan
internal.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Maluku, Drs Bitto Temar menandaskan, sweeping yang
dilakukan aparat dapat memberikan proses pemulihan di Maluku. Namun diingatkan
aparat TNI yang melakukan sweeping terkadang menggunakan cara-cara kekerasan.
Untuk itu dia berharap sweeping yang sementara dilakukan jangan sampai
menimbulkan masalah baru.
Pengamat tentang Maluku dari Unit Studi Konflik UGM Drs Lambang Triyono MA
menilai, terjadinya bentrokan antara oknum Kopassus dan Brimob di Ambon
baru-baru ini sedikit banyak menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan
Ambon yang aman dan damai.
"Bentrokan itu dapat menimbulkan kekhawatiran kedua belah pihak bahwa
pemerintah belum mampu memberikan jaminan keamanan secara baik. Kepercayaan
terhadap kemampuan pemerintah kembali menurun karena peristiwa tersebut,''
katanya kepada Pembaruan di Yogyakarta, Rabu.
Keluar dari Ambon
Salah seorang warga Muslim, Ahmad kepada Pembaruan mengatakan, dirinya setuju
bila Laskar Jihad dikeluarkan dari Ambon. Dia menjelaskan, seluruh warga Muslim
sangat menginginkan perdamaian tapi masih ada penghasut yang terus melakukan
provokasi kepada warga sehingga konflik terus berkepanjangan.
Dikatakan, untuk desa-desa Muslim masyarakatnya sangat menerima Malino II, tapi
bagi daerah yang banyak pendatangnya sangat sulit menerima Malino II, karena di
antara mereka ada yang menolak.
Ditanya tentang basis Laskar Jihad, dia mengaku masih banyak terdapat di kawasan
Galunggung, Kebon Cengkeh dan Air Kuning Kota Ambon.
Sementara itu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan aksi baku
tembak antara aparat keamanan di Ambon suatu insiden yang memalukan, sehingga
akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh anggota keamanan di Maluku, termasuk
pimpinan TNI dan Polri yang ada di sana.
"Jika memang upaya-upaya pengendalian yang dilakukan aparat tidak efektif, mereka
tidak kompak satu dengan yang lain dan berkoordinasi saja susah, kenapa harus
dipertahankan terus. Sudah saatnya menurut saya hal-hal begini diperbaiki secara
seksama,'' kata Menkopolkam kepada wartawan di kantornya, Rabu (15/5).
Menurut Menko Polkam, telah dikeluarkan instruksi tertulis terhadap seluruh jajaran
aparat keamanan di Maluku agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran aparat
keamanan di Maluku. Evaluasi itu bukan hanya di tingkat prajurit dan satuan mereka,
tapi juga pada tingkat pemimpin keamanan di Maluku, khususnya Kota Ambon.
Ketua MPR Amien Rais mengatakan, jika orang luar sudah dipulangkan dari Ambon
tetapi daerah itu masih juga rusuh, kemungkinan provokatornya berada di Jakarta.
Jika korban tetap saja jatuh, pada hal orang luar sudah dipulangkan, jangan-jangan
provokatornya orang luar Ambon.
Pernyataan itu dilontarkan Amien Rais menjawab wartawan di gedung MPR/DPR
Senayan Jakarta Rabu (15/5) siang. Amien juga menyesalkan peristiwa bentrokan
antaraparat di daerah itu, yakni Kopassus dengan Brimob di daerah itu.
(M-15/VL/037/O-1/U-2)
----------
Last modified: 16/5/2002
|
