KOMPAS, Selasa, 14 Januari 2003, 16:45 WIB
Panglima TNI Harus Jelaskan Terbuka Keterlibatan Aparat
Keamanan dalam Konflik Ambon
Laporan : Heru Margianto
[Photo: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto KCM/Ahmad Zamroni]
Jakarta, KCM - Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto diminta untuk memberikan
penjelasan terbuka dan melakukan proses hukum terhadap aparat keamanan yang
terlibat konflik di Ambon.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman di Jakarta,
Selasa (14/1), berdasarkan keterangan sejumlah orang yang diperiksa polisi, tindakan
kekerasan berupa penyerbuan, penembakan dan peledakan maupun pembakaran
yang terjadi di sejumlah tempat seperti Desa Soya, Lapangan Merdeka maupun Jalan
Yaan Pais yang dilakukan kelompok kekerasan "Coker" dilakukan dalam kerja sama
dengan aparat keamanan Kopassus.
Munarman mengatakan, persekutuan kekerasan yang menimbulkan rangkaian
peristiwa tersebut tidak semata bersifat insidental. Melainkan, hal itu telah terancang
dan terencana. Menurut Munarman, hal ini makin menegaskan bahwa konflik Ambon
yang memakan korban ribuan jiwa harus dilihat sebagai bagian politik keamanan yang
dilakukan aparat keamanan Indonesia.
"Keterlibatan anggota-anggota aparat keamanan dalam inisiatif penyerangan tersebut
membuktikan bahwa aparat militer terlibat cukup dalam di berbagai rangkaian
peristiwa kekerasan di Ambon. Dengan demikian, kesimpulan bahwa konflik Ambon
adalah konflik berbasis agama dengan ini harus dilihat ulang," kata Munarman.
Selanjutnya, YLBHI meminta kepada DPR dan Komnas HAM untuk berinisiatif
meneliti secara mendalam asal-usul konflik Ambon dan keterlibatan aparat keamanan
di dalamnya. Hal ini penting menurut dia untuk memberikan dasar baru bagi proses
perdamaian di Ambon. Upaya ini pun menegaskan kepada pihak-pihak yang pernah
bertikai bahwa mereka baik secara langsung maupun tidak langsung telah
dikorbankan oleh suatu politik keamanan dan adu domba. (prim)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
