KOMPAS, Selasa, 24 Desember 2002
Masalah Permukiman di Ambon Mengundang Potensi Konflik
Ambon, Kompas - Masalah permukiman kini menjadi potensi konflik baru di Ambon,
pasca-rangkaian kerusuhan yang melanda Maluku sejak 19 Januari 1999. Kerap
terjadi, pengungsi yang hendak kembali ke rumah miliknya mendapati rumah tersebut
sudah ditempati pengungsi lain.
Hal itu dikemukakan Wali Kota Ambon Jopie Papilaja, pekan lalu di Ambon, Maluku.
"Sekarang masalah itu sudah mulai terasa. Dulu rumah itu milik si A. Contohnya
adalah sejumlah rumah di Kompleks Pemkot (Pemerintah Kota) Ambon di kawasan
Lateri," papar Papilaja.
Dalam beberapa kasus lain, karena trauma dan tidak dapat kembali ke rumah
miliknya, pemilik sah menjual rumah itu kepada pihak ketiga. Ketika pihak ketiga
datang, rumah itu sudah dihuni pengungsi dari daerah lain yang baru mau
meninggalkan rumah tersebut jika diberi ganti rugi oleh pihak ketiga. "Alasannya
macam-macam, antara lain kalau tidak mereka huni rumah itu pasti sudah dibakar,"
kata Papilaja.
Kasus permukiman lainnya yang juga banyak terjadi adalah penyerobotan tanpa izin
tanah kosong yang ditinggal mengungsi pemiliknya. Di atas tanah kosong itu, pihak
pendatang membangun rumah tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Contohnya
adalah Markas Brimob Kepolisian Daerah Maluku di kawasan Tantui.
Papilaja menegaskan, salah satu butir Perjanjian Malino menyatakan hak-hak
keperdataan orang tidak bisa hilang karena kerusuhan, konflik, atau karena
mengungsi.
Butuh penyadaran
Secara terpisah sosiolog Universitas Pattimura Tonny Pariela berpendapat, sepanjang
pengamanan dan proses penegakan hukum di bekas wilayah konflik belum berjalan
dengan baik, wajar jika masalah permukiman berpotensi menjadi konflik
pascakerusuhan. Oleh karena itu, lanjutnya, manajemen pemulangan pengungsi
harus ditata dengan baik.
Pariela dan Papilaja yakin, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat
menyangkut masalah permukiman tersebut akan berangsur-angsur membaik seiring
dengan makin kondusifnya kondisi di Ambon. "Memang soal permukiman akan
menjadi salah satu potensi konflik, tetapi saya yakin jika keadaan kian kondusif soal
itu bisa teratasi dan tidak akan benar-benar menjadi konflik, sepanjang tidak ada
pihak lain yang memancing di air keruh," kata Papilaja. (fey)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
