KOMPAS, Kamis, 26 Desember 2002
KASAD: Darurat Sipil di Maluku Tergantung Gubernur
Ambon, Kompas - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard
Ryacudu menegaskan, pencabutan keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku
bergantung pada Gubernur Maluku, bukan pada TNI. Darurat sipil diberlakukan demi
kepentingan kekuasaan gubernur, bukan untuk kekuasaan tentara, karena posisi
tentara berada di bawah gubernur. Jika rakyat sudah tidak mau berkelahi lagi, darurat
sipil bisa dicabut.
"Pencabutan darurat sipil itu tergantung gubernur. Darurat sipil itu, kan kekuasaan
gubernur, bukan kekuasaan tentara. Pada darurat sipil, kekuasaan gubernur yang
besar, bukan kekuasaan tentara, karena tentara di bawah gubernur," tegas
Ryamizard di sela-sela acara halalbihalal dan perayaan Natal dengan jajaran Kodam
XVI Pattimura, Rabu (25/12) di Ambon, Maluku. Ryamizard antara lain didampingi
Panglima Kodam XVI Pattimura Mayjen Djoko Santoso.
Keadaan darurat sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara diberlakukan Presiden
(ketika itu) Abdurrahman Wahid sejak 27 Juni 2000, melalui Keputusan Presiden
Nomor 88 Tahun 2000. Ketika itu, pemerintah berharap keadaan darurat sipil bisa
dengan cepat dicabut kembali jika keadaan di kedua provinsi itu normal kembali.
Berbagai kalangan berpendapat, sudah saatnya darurat sipil di Maluku dicabut dan
tentara ditarik dari Maluku.
Ditanya, apakah Gubernur Maluku yang dimaksudnya adalah gubernur definitif
ataukah Pejabat Sementara (caretaker) Gubernur Maluku Sinyo Harry Sarundajang,
Ryamizard menuturkan, Pejabat Sementara Gubernur Maluku yang ada sekarang ini
adalah juga gubernur.
Menurut KSAD yang tiba di Ambon Selasa petang dan meninggalkan Ambon Rabu
siang, saat ini kondisi di Ambon dan sekitarnya sudah membaik dan lebih bagus
dibandingkan tahun lalu. "Kondisi di sini sudah bagus, jangan dirusak lagi oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak kerja tetapi ngomong doang
dengan mengatakan tentara berada di balik kerusuhan. Kalau rakyat sudah tidak mau
berkelahi lagi, cabut saja darurat sipil. Ngapain? Memangnya tentara tidak capek?
Tentara di sini capek, bukan enak-enak," katanya.
Sudah normal
Kodam XVI Pattimura terdiri atas sembilan batalyon, dengan masing-masing batalyon
terdiri atas 600 personel. Empat batalyon ditugaskan di Provinsi Maluku Utara, dan
lima batalyon sisanya (sekitar 3.000 personel tentara) berada di Provinsi Maluku.
Kepala Penerangan Kodam XVI Pattimura, Mayor Herry Suhardi menjelaskan, setelah
Presiden Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Provinsi Maluku Utara, kemungkinan
besar darurat sipil di Maluku Utara lebih dulu dicabut karena kondisi di provinsi itu
dianggap sudah normal.
Sementara kepada pers, Panglima Kodam XVI Pattimura Mayjen Djoko Santoso
menuturkan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang definitif pada
hakikatnya merupakan puncak dari proses politik. "Saya harap pemilihan gubernur di
Provinsi Maluku ini selancar pemilihan gubernur di Provinsi Maluku Utara. Kalau
pemilihan gubernur dan wakil gubernur definitif bisa berjalan dengan lancar dan
diterima masyarakat, ini merupakan langkah akhir penyelesaian konflik di Maluku,"
katanya.
Aman
Sementara itu, perayaan Natal di Ambon dan sekitarnya berlangsung aman tanpa
peristiwa yang meresahkan masyarakat. Umat Kristiani mengikuti kebaktian dan
misa malam Natal di gereja-gereja yang dimulai sejak pukul 15.00.
Kebaktian malam Natal terakhir diselenggarakan pukul 21.00 dengan penuh khidmat.
Saat kebaktian dan misa malam Natal berlangsung, aparat Kepolisian Resor (Polres)
Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease berjaga di gereja-gereja.
Tengah malam setelah kebaktian dan misa selesai, masyarakat di komunitas Kristen
melanjutkan perayaan malam Natal dengan membakar petasan. Pada hari Natal,
Rabu (25/12) kemarin, sepanjang hari, suasana jalan-jalan di Ambon terlihat lengang.
Pasar pagi Bakubae di zona netral di Jalan Pantai Mardika, yang biasanya setiap hari
berlangsung hingga tengah hari, kemarin sama sekali tidak ada kegiatan. (fey)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
