KOMPAS, Rabu, 25 Desember 2002, 21:46 WIB
Tidak Ada Kesengajaan Mengulur Pemilihan Gubernur dan
Wagub Maluku
Ambon, Rabu - Penjabat Gubernur Maluku, Drs.Sinyo Harry Sarundajang,
menegaskan, tidak ada kesengajaan dari pihaknya mengulur-ngulur waktu untuk
melaksanakan pemilihan gubernur dan Wagub setempat yang definitif.
"Saya pada prinsipnya siap memfasilitasi DPRD Maluku yang sebenarnya memiliki
kewenangan untuk proses tersebut, kendati kapasitas penjabat gubernur ditugasi
khusus melaksanakan pemilihan gubernur dan Wagub defintif," katanya ketika
dikonfirmasi di Ambon, Rabu.
Sarundajang yang dilantik menggantikan Dr.Ir. Saleh Latuconsina di Jakarta, 11
Desember lalu itu, mengaku, tugas khusus mempercepat proses suksesi Maluku
tidak selamanya baik. Pertimbangannya, istilah mempercepat dalam artian tidak ada
kesengajaan untuk mengulur-ngulur waktu.
Ia mengingatkan, berbagai kegiatan yang menyangkut Maluku harus dikaitkan dengan
status daerah ini yakni Darurat Sipil (Darsi).
Oleh karena itu, menurut Sarundajang yang masih memegang jabatan Irjen Depdagri,
proses pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku definitif harus mempertimbangkan
berbagai aspek.
Dicontohkan, pemilihan itu tergantung dari pertangggungjawaban hasil olahan alat-alat
keamanan di sini yang telah menganalisis secara cermat berdasarkan data lapangan
bahwa masih ada sumber-sumber konflik maupun memicu kerusuhan baru.
"Ya tentu, kita tidak secara gegabah membuka atau melaksanakan proses itu -
apalagi proses itu adalah kewenangan DPRD. Saya pada prinsipnya membantu
DPRD menciptakan kondisi lebih kondusif sehingga pelaksanaan suksesi Maluku
berlangsung aman dan tertib karena merupakan salah satu faktor menyelesaikan
konflik," katanya.
Sarundajang yang didampingi Karo Humas Setda Maluku, Drs. Cak Saimima
mengisyaratkan, proses suksesi Maluku haruslah dilaksanakan secara hati-hati
sehingga terpilihnya gubernur dan Wagub definitif bukan malah menurunkan tingkat
keamanan maupun stabilitas daerah.
"Situasi keamanan saat ini yang semakin kondusif harus dipelihara dan bila perlu
ditingkatkan. Hanya saja, idealnya berlangsung secara alamiah sebagaimana aktifitas
masyarakat saat ini," ujarnya.
Penjabat Gubernur Maluku itu juga menghimbau pers agar turut menciptakan
pendapat masyarakat bahwa tidak ada niatnya untuk memperlambat proses suksesi
karena baiknya secara alamiah karena mungkin itu alternatif terbaik.
"Saya pun harus berkoordinasi bersama DPRD karena mempertimbangkan status
Darsi dengan keterlibatan jajaran Pemda - Pangdam XVI/Pattimura selaku
Pangkoopslihkam bersama Kapolda dan personilnya. Hanya saja, perlu diingat kalau
ada titik singgung dari pendapat tiga komponen ini, maka biasanya lahirlah
keputusan," tutur Drs.Sinyo Sarundajang.(Ant/jy)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
