1.Komentar

2.Jardiknas, Teknisi Jardiknas, NPSN, NISN, & NIGN/NUPTK

3.Ribuan guru bantu belum terima gaji

4.Laporan dari kabupaten Purwakarta

NPSN Perlu Dilengkapi dengan Pemetaan Sekolah

Program Jardiknas Pemko
PEKANBARU - Program Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) di Pemerintah Kota (Pemko) pada bidang Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sudah berjalan 100 persen. Tapi khusus pada NPSN menurut sektretaris komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Dina Razak perlu lengkap dengan pemetaan sekolah.
Kasubdis Program Pendidikan dan Pengajaran Disdikpora Pekanbaru Drs H Saadunir, Kamis, (17/1) mengatakan, siswa-siswi SD, SMP dan SMA sederajat di Pekanbaru sudah bisa update data secara nasional. "Sejak 2007 kita sudah jalankan program Jardiknas, dan sekarang telah terdata secara nasional dan bisa diakses di inernet," ujar Saadunir.

Dengan demikian sudah sangat memudahkan dibidang administrasi seperti penomoran ujian, prosedur kepindahan dan dimanapun siswa berada bisa diakses. Namun, khusus untuk NUPTK, yang belum masuk data mereka yang dimutasi awal Januari lalu. Dikatakan, program Jardiknas ini program yang memanfaatkan jaringan teknologi informasi untuk memudahkan akses antara Pemda, sekolah dengan Depdiknas. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini proses PBM akan lebih mudah.

Sesuai program pusat itu tambahnya lagi, merupakan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), meliputi NISN, NUPTK dan NPSN. NPSN itu adalah kode pengenal sekolah membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Walaupun pihak Diskdikpora mengklaim Jardiknas sudah berjalan 100 persen, namun Sekretaris Komisi III Diana Ariani Razak mengaskan, NPSN itu perlu dilengkapi dengan peta sekolah, untuk memudahkan melancarkan program perbaikan sarana dan prasrana sekolah, yang harus diperbaiki.

Peta (pemetaan) sekolah itu sangat erat kaitannya dengan penerapan kode pengenal sekolah yang terkait dengan NPSN dari program Jardiknas dalam rangka membuat standar yang baku. Karena melalui NPSN itu, penyusunan kode pengenal sekolah antar satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Dengan demikian, kalau ini tidak lengkap, maka rentan terjadinya data sekolah ganda. Sehingga muncul kesulitan dalam proses manajemen pengeolaan data sekolah skala nasional, dan ini juga untuk kepentingan daerah.

Sebab, seperti baru lalu, pihak Disdikpora sendiri tidak mengetahui persis alamat sekolah yang akan dikinjungi. "Jika ada peta atau pemetaan yang lengkap tentu dengan mudah mencapai titik mana sekolah yang akan dituju," ujar Diana. Untuk melihat lebih dekat bagaimana realisasi program jardiknas ini, menurut Diana akan diupayakan dibahas di komisi untuk kunjungan lapanga kepusat data Jardiknas di Disdikpora Pekanbaru.( lah)

 

 

.::Webmaster::.

www.oocities.org/khairaelfi