detikcom, Sabtu, 04/09/2004 11:22 WIB
Maluku No 1 Pengangguran di KTI
Reporter: M Hanafi Holle
detikcom - Ambon, Kendati Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku
sudah mulai mengalami penurunan, namun angkanya masih relatif tinggi bila
dibanding dengan daerah lain di Kawasan Indonesia Timur (KTI).
Maluku masih berada pada peringat satu dengan tingkat pengangguran mencapai
15,43 % dari jumlah usia kerja di daerah ini pada akhir tahun 2003.
Dari hasil data yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dalam Rapat
Konsultasi Regional (Konreg) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) se
Sulawesi, Maluku dan Papua yang dipusatkan di Hotel Amboina, Kota Ambon, pekan
lalu, tercatat angka TPT Maluku masih relatif tinggi.
Menurut Kepala BPS Maluku Ely Seimahuira, kepada detikcom, Sabtu (4/9/2004) di
kantor BPS Karang Panjang, Jl Ina Tuni, Ambon, angka TPT tersebut sedikit menurun
bila dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2001 lalu yang mencapai 17,40%.
Indikator tersebut, menurut Seimahuira, bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota,
Ambon merupakan daerah yang TPT-nya tertinggi yaitu mencapai 31,72 persen.
Kemudian disusul Maluku Tengah (Malteng) 12,51 persen, Maluku Tenggara (Malra)
12,51 persen, Buru 12,13 persen, Maluku Tenggara Barat (MTB) 7,08 persen.
Untuk TPT Kota Ambon pada tahun 2003, lanjutnya, sedikit menurun bila dibanding
tahun 2001 lalu yang hanya mencapai 7,74 persen dan hanya berada di urutan kedua
setelah Malteng yang hanya mencapai 11,78 persen.
Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Maluku, kata dia, diakibatkan karena
beberapa faktor seperti, terbatasnya penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi
dengan volume pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan semakin
kondusifnya daerah ini.
Untuk tingkat penyerapan tenaga kerja berdasarkan bidang kerja yang banyak
menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian yaitu 66,01 persen. Angka ini
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang hanya mencapai
58,86 persen.
Sementara disektor jasa yang di dalamnya PNS, TNI, Polri hanya mampu menyerap
12,44 persen tenaga kerja pada tahun 2003. Angka itupun, menurut dia, mengalami
penurunan bila dibanding pada tahun 2001 yang mencapai 20,32 persen. Sektor
perdagangan tingkat penyerapan tenaga kerja untuk tahun 2003 lalu hanya mencapai
9,35 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2001 yang mencapai 11,78 persen.
Sementara sektor lainnya, untuk tahun 2003 hanya 8,5 persen atau meningkat dari
tahun 2001 hanya 6,55 persen. Sedangkan sektor industri belum terlalu banyak
menyerap tenaga kerja walaupun sedikit meningkat di tahun 2003 sebesar 3,67
persen bila dibanding tahun 2001 hanya 2,49 persen.
Sedangkan untuk statu pekerjaan dari total kerja di Maluku tahun 2003, lanjutnya,
yang berusaha sendiri ada sebanyak 30,56 persen, pekerja keluarga 24,87 persen,
berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga 20,91 persen, buruh/karyawan
19,11 persen, berusaha dibantu buruh tetap 2,58 persen dan pekerja bebas 1,96
persen.
Kendalikan Pengangguran
Terkait hal ini, pengamat ekonomi Maluku, Ahmad Tuhelelu kepada detikcom, Sabtu
(4/9/2004) menyatakan, pembenahan yang mestinya dilakukan pemerintah daerah
Maluku untuk mengurangi tingkat pengangguran yakni, mengendalikan tingkat
pengangguran terbuka dibawah 10 persen rata-rata tiap tahun, sementara laju
pertumbuhan ekonomi diupayakan rata-rata sebesar 6 persen tiap tahun.
Untuk mencapai angka di atas, Tuhelelu berpendapat, penjagaan stabilitas politik dan
keamanan menjadi prioritas utama. "Saya yakin jika ini dapat dilakukan, maka
investasi di Maluku diperkirakan akan mengalami peningkatan. Perekonomian daerah
berangsur-angsur pulih," tandasnya.
Staf pengajar Universitas Darussalam Ambon ini juga menegaskan, jika keberhasilan
ekonomi dengan jalan yang ditawarkannya dapat dijalankan, tak dipungkiri akan
menghasilkan fundamental ekonomi yang semakin kokoh dalam menghadapi gejolak
eksternal.
Begitupun tingkat inflasi mesti ditekan hingga mencapai 8 persen hingga tahun 2005
dari 8,75 persen pada tahun 2001. Jika itu dilakukan, maka laju pertumbuhan
ekonomi berdasarkan harga konstan meningkat dari 0,58 persen tahun 2001 menjadi
4,90 persen tahun 2005 mendatang. Begitupun peningkatan investasi, konsumsi
pemerintah harus diupayakan naik dari tahun sebelumnya.
Di lain sisi lanjutnya, penanganan pengangguran juga dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah dengan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
yang meliputi, peningkatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi
tepat guna, prioritas pemberdayaan tenaga kerja lokal yang lebih dititikberatkan pada
tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat resesi
ekonomi dan konflik Maluku sebagai upaya mengurangi kesenjangan dalam berbagai
aspek kehidupan.
Alternatif berikutnya, adalah memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja
yang dilakukan dengan cara permukiman transmigrasi dan restlement, namun lebih
diarahkan bagi pengungsi korban kerusuhan dengan mekanisme pembinaan yang
terpadu melalui pendekatan pola usaha yang sesuai dengan potensi sumberdaya
setempat, serta menyebarluaskan informasi pasar kerja melalui inventarisasi dan
pengkajian potensi kesempatan kerja serta karakteristik pencari kerja.
Ini langkah-langkah yang mesti dilakukan Pemda Maluku, jika tidak, masalah
pengangguran tidak akan teratasi dengan baik, bahkan mungkin akan menjadi bom
waktu atau penyakit sosial yang sulit disembuhkan, tukas alumni ekonomi UMI
Makassar ini. (nrl)
© 2004 detikcom, All Rights Reserved.
|
