KOMPAS, Senin, 06 Desember 2004
Otsus Tidak Dilaksanakan, Papua Akan Pisahkan Diri
Jakarta, Kompas - Sejumlah tokoh masyarakat dan agama Provinsi Papua mendesak
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat agar terus mendorong pemerintah pusat
melaksanakan secara komprehensif otonomi khusus Papua serta meninggalkan
cara-cara militer dalam menyelesaikan masalah Papua. Para tokoh Papua itu juga
mengkhawatirkan apabila otonomi khusus tidak segera dilaksanakan, Papua
benar-benar akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi I DPR dan
tokoh masyarakat dan agama Papua di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (3/12).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Rapat digelar untuk mencari masukan dalam rangka kunjungan kerja Komisi I ke
Papua, 21-24 Desember 2004. Tokoh Papua yang hadir antara lain Barnabas Suebu
(Duta Besar RI untuk Meksiko), Theo Waimuri (mantan Dubes RI untuk Namibia),
Pendeta Herman Awom (Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia Papua). Hadir
juga dosen, mahasiswa, tokoh perempuan, dan perwakilan swasta. "Sejak
Undang-Undang Otonomi Khusus disahkan November 2001, tidak ada satu ayat, satu
pasal pun, yang dilaksanakan. Kecuali dana otonomi khusus yang turun yang
menimbulkan gejala korupsi meluas di Papua," ucap Barnabas.
Menurut dia, otonomi khusus (otsus) tidak dilaksanakan karena ada kekhawatiran
dari beberapa orang Jakarta jika otsus dilaksanakan membuat Papua menjadi
merdeka. Padahal, katanya, anggapan itu sangat keliru. Menurut Herman Awom,
aparat pemerintahlah yang justru sering memaksa warga Papua untuk memisahkan
diri dari NKRI. Misalnya, katanya, dengan pemekaran wilayah, masyarakat Papua kini
dipecah menjadi masyarakat Papua dan masyarakat Irian Jaya.
Menanggapi itu, Effendy menegaskan Komisi I akan mendukung penuh pelaksanaan
otonomi khusus dan akan minta pemerintah meninggalkan cara-cara militer dalam
menangani Papua. (sut)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
