KOMPAS, Rabu, 10 November 2004
Wapres Jusuf Kalla: Kasus Donggala akibat Teror Kelompok
Kecil Bersenjata
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, bentrokan
massa yang terjadi di Dusun IV, Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten
Donggala, Sulawesi Tengah, awal November, terjadi akibat teror yang dilakukan oleh
sekelompok kecil orang bersenjata.
Kelompok kecil, yang mampu bergerak dengan sangat lincah dan menebarkan teror
tersebut, kini sudah terdeteksi oleh aparat kepolisian daerah setempat. Oleh sebab
itu, kepolisian diminta segera membentuk tim khusus untuk menangkap kelompok
kecil bersenjata tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Wapres menjawab pers seusai melakukan pembicaraan
dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Selasa (9/11) kemarin di Istana
Wapres, Jakarta.
"Ini teror yang terjadi. Pokoknya, teror dari kelompok orang yang sangat lincah
bergerak dan bersenjata. Mereka meneror orang-orang. Indikasinya, sudah diketahui
kelompok-kelompoknya. Namun, detailnya, polisi yang harus cari tahu itu," ujar Jusuf
Kalla.
Dikatakan, terkait dengan peristiwa di Poso, kasus Donggala bukan lagi sebuah
perkelahian antarkelompok. "Dua tahun terjadi, itu terus-menerus. Itu bukan lagi
perkelahian per kelompok. Ini teror," tandasnya.
Menurut Jusuf Kalla, pihaknya baru saja berbicara dengan Kepala Kepolisian Daerah
Sulteng Brigjen (Pol) Aryanto Sutadi perihal penanganan kasus tersebut. Pihak Polda
Sulteng akan membentuk tim untuk memburu kelompok tersebut.
Perlu evaluasi
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan pasukan keamanan di Poso,
Sulteng.
Menurut KontraS, langkah ini diperlukan mengingat aparat keamanan tidak mampu
menanggulangi berbagai tindak kekerasan, terutama penembakan misterius dan aksi
peledakan bom. Pemerintah perlu meninjau ulang penempatan pasukan termasuk
mengganti pasukan dan kepemimpinan, baik polisi, TNI, maupun Satuan Tugas
Sintuwu Maroso.
Pernyataan itu diungkapkan Koordinator Badan Pekerja KontraS Usman Hamid
kepada pers, Jakarta, Selasa. (har/vin)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
