KOMPAS, Jumat, 12 November 2004
Maluku Kekurangan Puskesmas dan Tenaga Kesehatan
Ambon, Kompas - Hingga saat ini Provinsi Maluku masih mengalami kekurangan
sarana kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat maupun tenaga kesehatan.
Apalagi mengingat keadaan geografi wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau itu
sangat menyulitkan penanganan medis dibandingkan dengan daerah lain yang
wilayahnya hanya berupa daratan. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh
kurangnya jumlah dokter akibat rendahnya minat tenaga kesehatan tersebut untuk
bertugas di kabupaten-kabupaten di Maluku.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Rukiah Marasabessy di kantor Gubernur
Maluku, Kamis (11/11) mengatakan bahwa di seluruh Maluku dibutuhkan paling tidak
delapan ru- mah sakit untuk setiap kabupaten, 21 pusat kesehatan masyarakat
(puskesmas) gugus pulau, serta 155 puskesmas. Dari jumlah berbagai sarana
kesehatan itu baru terpenuhi sebanyak 40 persen.
Selain keterbatasan sarana, Maluku juga mengalami kekurangan tenaga medis.
Seharusnya di setiap puskesmas terdapat satu orang dokter, sedangkan untuk rumah
sakit di tingkat kabupaten harus memiliki tujuh dokter spesialis yang terdiri atas
dokter spesialis anak, bedah, kebidanan, penyakit dalam, radiologi, patologi, dan
anastesi.
"Namun sampai sekarang, semua rumah sakit di Maluku belum ada yang memenuhi
aturan tersebut di atas," kata Marasabessy. Kebutuhan tenaga medis di atas hanya
terpenuhi di Kota Ambon saja.
Akibat sulitnya memenuhi persyaratan satu orang dokter di setiap puskesmas, kata
Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Fenno Tahalele, pihaknya
mengembangkan sistem dua dokter untuk setiap puskesmas gugus pulau.
Sedangkan untuk puskesmas cukup ditangani oleh perawat senior. "Kalau harus satu
puskesmas satu dokter, akan sulit dipenuhi," kata Tahalele.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Tahalele, sebenarnya telah membuka lebar-lebar
lowongan bagi dokter. Tetapi, jumlah peminatnya sangat sedikit. Meskipun telah
dipromosikan bahwa kondisi keamanan Maluku sudah kondusif, hanya sedikit dokter
yang mau melamar untuk mengabdikan ilmu mereka di Maluku.
Dengan diterapkannya sistem puskesmas gugus pulau tersebut maka kebutuhan
dokter di seluruh Maluku dapat terpenuhi. Di seluruh Maluku terdapat 18 puskesmas
gugus pulau sehingga hanya dibutuhkan 36 dokter. Dokter yang bertugas di
puskesmas gugus pulau itu diharapkan telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil,
bukan dokter pegawai tidak tetap (PTT), sehingga keberlangsungan layanan
kesehatan dapat dilakukan.
Marasabessy menambahkan bahwa untuk menarik dokter umum maupun dokter
spesialis agar mau bertugas di daerah, setiap kabupaten harus aktif memberikan
motivasi dan insentif khusus. Baik itu bagi dokter umum PTT maupun dokter spesialis
PTT yang bersedia mengabdi di daerah.
Insentif yang diberikan dapat berupa kendaraan, rumah dinas, maupun dana
pengganti karena mereka tidak dapat membuka praktik sore akibat rendahnya
kemampuan masyarakat membayar. "Ada kabupaten yang memberikan insentif
hingga Rp 7 juta per bulan untuk satu dokter spesialis," kata Marasabessy.
Puskesmas gugus pulau
Kondisi geografis Maluku yang berupa kepulauan dan dikelilingi lautan membuat
dinas kesehatan harus melakukan terobosan khusus agar kesehatan masyarakat
yang berada di pulau terpencil dapat terlayani. Sarana transportasi yang terbatas
akan menjadi kendala yang menyulitkan layanan kesehatan antarpulau, apalagi kalau
mengingat kondisi laut tidak selalu bersahabat.
Salah satunya dengan membangun puskesmas gugus pulau. Puskesmas itu mampu
memberikan semua layanan kesehatan terutama untuk keadaan darurat. Puskesmas
gugus pulau membawahi beberapa puskesmas dan merujuk kepada rumah sakit
terdekat.
Menurut Tahalele, karena kualifikasinya berbeda dengan puskesmas biasa tetapi
tidak sama dengan rumah sakit, maka puskesmas gugus pulau membutuhkan tenaga
kesehatan, peralatan medik, gedung yang kualitas dan kualifikasinya berbeda.
Salah satunya berupa peralatan radiomedik yang dapat digunakan oleh dokter untuk
berkonsultasi dengan rumah sakit rujukan tentang penanganan pasien dalam keadaan
darurat. Perangkat seperti ini akan sangat berguna untuk mengatasi kendala
transportasi.
Namun puskesmas gugus pulau ini sulit dikembangkan untuk menjadi rumah sakit
akibat terbatasnya jumlah dokter, serta dianggap terlalu mahal karena banyak
persyaratan yang harus dipenuhi sebagai sebuah rumah sakit. (MZW)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
