KOMPAS, Senin, 20 Desember 2004
Seluruh Daerah di Maluku Tertinggal
Ambon, Kompas - Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku berada dalam
kondisi tertinggal. Kurangnya proyek pembangunan serta akibat banyaknya sarana
dan prasarana publik yang hancur saat konflik berkecamuk membuat pembangunan
di Maluku makin tertinggal dibandingkan dengan daerah lain.
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Sabtu pekan lalu di Ambon, memaparkan,
semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku dewasa ini dalam keadaan
tertinggal. Karena itu, percepatan pembangunan akan dilaksanakan di tujuh
kabupaten dan satu kota yang ada di Maluku.
Daerah yang pembangunannya paling tertinggal berada di kabupaten baru hasil
pemekaran, yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan
Kepulauan Aru. Selain itu, ketertinggalan juga terjadi pada daerah yang terletak di
perbatasan dengan Timor Timur, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
"Ketertinggalan pembangunan di Provinsi Maluku ditandai kurangnya fasilitas publik
yang tersedia, terutama sarana transportasi, seperti jalan, dermaga, terminal, serta
lapangan terbang. Kurangnya sarana transportasi membuat infrastruktur di bidang
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tertinggal
pula," papar Karel Ralahalu.
Data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku menyebutkan, dari 985,46 kilometer
jalan nasional (negara), sebanyak 10,49 persennya masih berupa jalan tanah dan
23,84 persennya dalam kondisi rusak berat. Adapun jalan provinsi yang mencapai
899,77 kilometer, sebanyak 24,30 persen masih berupa jalan tanah dan 13,12
persennya dalam kondisi rusak berat.
Sementara itu, data Dinas Perhubungan Provinsi Maluku menyebutkan bahwa dari 60
pelabuhan singgah yang ada di seluruh Maluku, hanya 30 pelabuhan singgah yang
memiliki dermaga. Masih banyak pulau di Maluku yang belum disinggahi oleh
angkutan laut.
Untuk menghubungkan wilayah Maluku yang 92,4 persennya berupa perairan dan
terdiri atas 632 pulau, hanya dilayani oleh delapan trayek pelayaran perintis.
Sebanyak empat trayek pelayaran perintis memiliki pelabuhan pangkal di Ambon.
Sisanya, dua trayek berpangkal di Tual (Maluku Tenggara) dan dua trayek lagi
berpangkal di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.
Bantuan pusat
Karel Ralahalu menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengharapkan
bantuan dari pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan daerah tertinggal di
Maluku.
Selain untuk pembangunan sarana fisik, pembangunan daerah tertinggal juga akan
diprioritaskan untuk pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 mengenai percepatan pemulihan
pembangunan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pascakonflik.
"Percepatan pembangunan juga dilakukan melalui pembangunan ekonomi dan sosial,
termasuk bidang pertanian dan kelautan," ujar Ralahalu.
Dalam pembangunan bidang ekonomi akan dilakukan melalui pemberian sejumlah
kredit usaha dan bantuan permodalan lainnya untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Padat karya
Pola pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Maluku, kata Ralahalu, berupa
program padat karya sehingga mampu mengurangi pengangguran yang ada di
Maluku.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Antonius Sihaloho mengatakan,
untuk mengatasi terbatasnya dana percepatan pembangunan di Maluku,
pembangunan sarana fisik di setiap kabupaten dan kota akan dilakukan berdasarkan
skala prioritas kebutuhan masing-masing daerah.
Namun, hingga saat ini prioritas tersebut belum ditentukan karena belum jelasnya
besaran anggaran yang diterima masing-masing kabupaten dan kota dari dana
bantuan pemerintah pusat. (mzw)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
