Radio Nederland Wereldomroep, Kamis, 18 November 2004
Janjikan Perubahan: SBY Perpanjang Darurat Sipil di Nanggroe
Aceh Darussalam
Intro: Walau pun selama kampanye dulu menjanjikan perubahan, tetapi ternyata
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya memperpanjang darurat militer di Aceh.
DPR yang berjanji akan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah juga sekarang
hanya menyetujui keputusan itu. Bagaimana dengan kalangan di Aceh sendiri?
Berikut laporan Kantor Berita 68H di Jakarta.
Sungguh jauh jarak Istana Negara Jakarta dengan bumi Aceh. Tapi kemarin, jarak itu
musnah lantaran sebuah keputusan politik. Dalam rapat konsultasi dengan DPR di
istana negara, pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang status darurat sipil di
Aceh, setidaknya untuk enam bulan ke depan.
Menurut Presiden Yudhoyono, keputusan ini didasari beberapa pertimbangan. Di
antaranya untuk memelihara situasi kondusif di Aceh, pasca pelaksanaan darurat
sipil ronde pertama yang berlangsung enam bulan.
Pelaksanaan darurat sipil ronde dua ini akan dievaluasi tiap bulan. Jika
memungkinkan, pemerintah bisa sewaktu-waktu menurunkan status darurat itu
menjadi tertib sipil.
Susilo Bambang Yudhoyono: Dan kesinambungan langkah-langkah yang makin
mencapai sasaran, maka status yang berlaku sekarang ini kita perpanjang
selama-lamanya atau paling lama enam bulan. Tiap bulan kita evaluasi dan setiap
saat dapat kita cabut, kita ubah menjadi keadaan tertib sipil, apabila keadaan
betul-betul makin kondusif.
Selain memperbaiki pelaksanaan otonomi khusus Aceh, pemerintah juga berjanji
akan meneruskan kebijakan lima operasi terpadu. Yakni operasi keamanan, ekonomi,
kemanusiaan, penegakan hukum dan pemantapan pemerintah.
Bagaimana dengan DPR? Ibarat paduan suara, wakil rakyat di parlemen mendukung
penuh darurat sipil untuk Aceh diperpanjang. Kaum parlemen seperti disuarakan oleh
ketuanya, Agung Laksono, hanya memberikan sejumlah syarat sekedar sebagai
formalitas.
Agung Laksono: Dengan mempertahankan momentum yang kondusif terhadap
masalah keamanan yang telah terjadi selama ini, dengan memperpanjang darurat sipil
paling lama enam bulan. Dengan catatan bahwa evaluasi yang mesti dilakukan
terhadap oeprasi terpadu itu dilakukan lebih cepat waktunya yaitu setiap bulan satu
kali.
Meski didukung parlemen, keputusan memperpanjang darurat sipil tetap mengundang
kritik. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Ifdhal
Kasim menilai, darurat sipil tak seharusnya diperpanjang mengingat Aceh sudah
kondusif. Keputusan ini bagi Ifdhal, hanya bukti bahwa pemerintah memang tidak
pernah mampu menyelesaikan konflik di Aceh.
Ifdhal Kasim: Dalam dua operasi sebelumnya itu, yang dilakukan oleh pemerintah
hanya statement evaluasi yang sifatnya umum. Yang mengatakan situasi sudah
kondusif, tetapi tidak ada perubahan kebijakan. Karena itu menurut saya, pemerintah
harus melakukan satu evaluasi yang menyeluruh terhadap apa yang sedang
berkembang di Aceh itu.
Saat ini, kata Ifdhal, rakyat Aceh memerlukan pendekatan lain di luar kekuatan militer
untuk menuntaskan konflik. Yakni dengan memberdayakan kelompok-kelompok
masyarakat.
Lembaga Monitoring Hak Asasi Manusia, Imparsial, mencatat terjadinya lebih dari
300 kasus kekerasan selama darurat sipil pertama. Di antaranya 80 pembunuhan,
190 lebih penyiksaan, 15 Penangkapan, 36 penghilangan. Sementara sumber Pusat
penerangan TNI menyebutkan, warga sipil yang tewas selama darurat sipil pertama
mencapai 662 orang.
Agaknya, Presiden Yudhoyono sudah lupa pada percakapan yang pernah
dilakukannya dengan seorang warga Pidie, cuma sehari sebelum ia dilantik menjadi
RI satu. Namanya Tengku Haji Nurhasbalah Uleglee.
Nurhasballah Uleglee dalam dialog dengan Yudhoyono: Kami atas nama masyakarat
Aceh dengan ini menyampaikan kehadapan bapak beberapa hal. Yang pertama sekali
tentang masalah yang menyangkut dengan konflik Aceh. Pertama sekali konflik Aceh
akan bisa diselesaikan secara damai dan bermartabat. Dengan bisa dijabarkan
secara konkrit dengan menyusun rencana dan tindak yang komprehensif berdasarkan
"political will" pemerintahan baru atas pilihan dan kepercayaan rakyat ...
Jika Yudhoyono ingat pesan Pak Haji warga Pidie itu, bisa jadi keputusannya akan
lain lagi. Kini, bagi yang ingin jalan damai untuk Aceh, keputusan Istana Negara akan
menimbulkan pertanyaan besar. Pertanyaan soal perubahan yang merupakan tema
besar kampanye pemilihan umum SBY. Apanya yang sudah berubah di Aceh di
bawah SBY?
Tim liputan namlapanha Jakarta untuk Radio Nederland Hilversum.
© Hak cipta 2004 Radio Nederland Wereldomroep
|
