Radio Nederland Wereldomroep, 27 Agustus 2004
Otonomi dan Pemekaran Daerah: Untuk Masyarakat atau
Negara?
Laporan Joss Wibisono dari Amsterdam, 27 Agustus 2004
Kalau sekarang pusat harus membagi kekuasaan kepada daerah, bagaimana pula
dengan masalah keamanan, siapa yang bertanggung jawab, apakah daerah atau
tetap pusat? Selain itu siapa yang sebenarnya memetik keuntungan dari pemekaran
daerah, masyarakat atau terus negara saja?
Seminar di Amsterdam
Desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah Indonesia, pokoknya yang bukan
pusat di Jakarta, hari-hari ini merupakan pembahasan dalam seminar mengenai
Transisi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan
Belanda KNAW di Amsterdam. Pelbagai ilmuwan bukan saja dari Belanda dan
Indonesia, tetapi juga dari Australia, Amerika Serikat, Norwegia, Jerman dan
negara-negara lain, menekuni seluk beluk pemekaran dan otonomi daerah di
Indonesia.
Pangling
Betapa tidak? Sewaktu Soeharto berkuasa, Indonesia mengenal 27 provinsi dengan
360 kabupaten, daerah tingkat dua. Sekarang, sesudah Timur Timur cabut, terdapat
32 provinsi dan hampir 450 kabupaten. Itu masih belum selesai, karena Flores ingin
menjadi provinsi sendiri, demikian pula Sumba, dan selain Sulawesi Barat, mungkin
akan segera muncul provinsi Sulawesi Timur. Belum lagi kalau kita menekuni
kabupaten-kabupaten baru yang jelas akan muncul begitu muncul provinsi-provinsi
baru. Maka dari itu, orang sekarang dipaksa mengikuti perkembangan ini dengan
seksama, kalau tidak mereka pasti akan pangling alias tidak mengenali lagi raut
muka Indonesia. Bagaimana wajah Indonesia dalam lima tahun mendatang ketika
pemekaran sudah berlangsung begitu mendalam?
Indonesia Tidak Pecah
Yang jelas pemekaran tidak akan menyebabkan Indonesia pecah seperti
negara-negara Balkan, demikian Sidney Jones, direktur Proyek Asia Tenggara pada
International Crisis Group, salah satu pembicara utama dalam seminar KNAW.
Masalahnya adalah bahwa lembaga-lembaga politik yang sekarang ada tidak akan
cocok dengan hasil pemekaran itu. Dan masalahnya juga, kata Sidney Jones lebih
lanjut, tidak ada seorangpun yang berpikir mendalam untuk menyesuaikan corak
politik yang sekarang ada dengan hasil pemekaran itu.
TNI Gembira
Belum lagi kalau seseorang memikirkan masalah keamanannya. Kencenderungannya
adalah, bupati-bupati baru di daerah-daerah hasil pemekaran cenderung untuk juga
membuka Kodim baru di daerahnya. Artinya para bupati itu kebanyakan tidak
mendukung reformasi TNI yang justru mengurangi peran militer dengan tidak
meneruskan struktur teritorialnya. Menurut Sidney Jones, TNI sendiri menyambut
gembira permintaan para bupati baru untuk membuka Kodim di wilayahnya.
Wawancara dengan Sidney Jones
Sidney Jones [SJ]: "Saya kira pada umumnya setuju sekali karena itu berarti bahwa
bisa memperluas struktur teritorial Kodim, Koramil dan lain sebagainya. Setiap kali
ada kabupaten baru yang diciptakan melalui proses pemekaran itu berarti ada
kemungkinan Kodim baru bisa juga diciptakan di sana."
Struktur Teritorial Dipertahankan
Radio Nederland [RN]: "Jadi struktur teritorial akan dipertahankan?"
SJ: "Pasti akan tetap dipertahankan dan menurut saya itu satu alasan kenapa
reformasi militer mungkin tidak akan berkembang karena kalau betul-betul mau
reformasi tentara harus mulai dengan face-out atau menghilangkan sistem teritorial
itu."
RN: "Tidak perduli siapa calon presidennya. Baik Megawati maupun SBY sama
saja?"
SJ: "Kalau dengan soal itu saya kira sama saja. Karena akan ada keberatan yang
besar sekali dari pihak TNI, kalau ada tahap-tahap untuk menghilangkan struktur
komando teritorial."
RN: "Tapi anda mengatakan yang harus diperhatikan dalam pembagian tugas antara
tentara dengan polisi gitu. Maksudnya bagaimana?"
Daerah-Daerah Abu
SJ: "Jadi sampai sekarang ini walaupun polisi secara hukum punya wewenang dan
tanggungjawaban terhadap internal security atau keamanan dalam negeri.
Sebenarnya masih ada banyak namanya grey area atau daerah abu-abu, di mana
sama sekali enggak jelas. Misalnya saja counter terror atau counter insurgency atau
narkotika atau iya banyak sebetulnya. Dan kalau masih belum jelas bagaimana
bedanya atau fungsinya antara polisi dan tentara di bidang itu. Itu berarti terus
menerus akan ada persaingan."
RN: "Dan itu juga akan terjadi di wilayah-wilayah baru hasil pemekaran?"
Keamanan Tetap di Tangan TNI
SJ: "Iya jadi menurut saya dan mungkin saya salah. Itu hanya satu pendapat saja
tapi kalau tetap ada kabupaten dan kecamatan baru melalui proses pemekaran dan
setiap kali ada keinginan untuk mendirikan semacam Kodim atau Koramil itu berarti
bahwa sistim keamanan juga masih tetap di pihak TNI. Walaupun secara resmi polisi
yang bertanggungjawab atas law and order."
Demikian Sidney Jones kepada Radio Nederland.
Perbedaan Kedua Capres soal Desentralisasi
Pada musim pemilu ini, pantas saja kalau seseorang bertanya apa perbedaan kedua
capres dalam soal desentralisasi ini. Daniel Sparringa, pakar dari Universitas
Airlangga Surabaya, pembicara utama yang lain, melihat bahwa bagi Megawati
pemerintah daerah di kotamadya dan kabupaten sekarang sudah mendapat
kekuasaan terlalu banyak, mengurangi kekuasaan pusat dan provinsi. Sedangkan
bagi SBY, demikian Daniel Sparringa, masalah utama dalam otonomi daerah ini
adalah pelaksanaan dan pengawasannya.
Bukan Masyarakat yang Bertambah Kuat
Saudara, semangat yang berkembang setelah orde barunya Harto tersingkir dari
pentas politik Indonesia adalah mengurangi kekuasaan negara dan memperbesar
kekuasaan masyarakat. Para pakar Indonesia yang pekan ini berkumpul di
Amsterdam ternyata mendapati bahwa di daerah-daerah hasil desentralisasi, otonomi
daerah dan pemekaran itu, bukanlah masyarakat yang bertambah kuat. Di daerah
masyarakat dan terutama tokohnya justru berebut untuk menjadi anggota negara.
Otonomi daerah dengan kata lain masih belum menghasilkan masyarakat yang
mandiri dari negara.
© Hak cipta 2004 Radio Nederland Wereldomroep
|
