SINAR HARAPAN, Sabtu, 04 Desember 2004
Pemerintah Harus Miliki Kebijakan Tegas atas Papua
Jakarta, Sinar Harapan - Mantan duta besar Indonesia untuk Namibia, Theo Waimuri,
mengatakan pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang jelas dan tegas
tentang masa depan Papua dan membuat evaluai komprehensif setelah masuknya
Papua ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia 42 tahun lalu.
"Kita harus berani menyatakan apakah Papua bagian dari integral RI. Jika ya, harus
ada kebijakan yang berpihak pada kemajuan rakyat Papua yang lama tertinggal. Tapi,
jika tidak, kita harus mempersiapkan suatu kemerdekaan bagi Papua," kata mantan
Dubes RI untuk Namibia dan juga tokoh masyarakat Papua, Theo Waimuri di depan
Komisi I DPR, Jumat (3/12).
Theo Waimuri dan sejumlah tokoh masyarakat serta Organisasi Nonpemerintah
(Ornop) dari Papua kemarin memang sengaja diundang oleh Komisi I DPR untuk
memberikan masukan-masukan tentang persoalan aktual yang kini dihadapi provinsi
Papua, sebab dalam waktu dekat, Komisi I akan melakukan kunjungan kerja ke sana
dan merespon persoalan tersebut. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I Effendy
Choirie.
Dikemukakan, selama ini Pemerintah seakan membiarkan masalah Papua
berkembang sedemikian rupa, padahal dunia internasional juga terus memantau apa
yang terjadi di Papua, terutama kekerasan yang dilakukan aparat militer terhadap
penduduk yang dituduh sebagai anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka).
"Jika tidak ada langkah yang tepat dan tegas dari Pemerintah, bukan tidak mungkin
internasionalisasi masalah Papua akan semakin membesar dan bukan tidak mungkin
keinginan untuk lepas dari RI terus menguat," kata Theo Waimuri.
Sejajar
Sementara tokoh muda Papua yang dikenal sebagai penulis dan juga aktivis Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Decky Natalis mengungkapkan, persoalan utama Papua
saat ini adalah kemerdekaan sosial ekonomi dan kemerdekaan politik. Di bidang
sosial ekonomi semua orang sudah tahu bahwa rakyat di Papua itu masih sangat
tertinggal, terbelakang, terisolasi dan terakhir, masih telanjang. Semua ini harus
diubah agar masyarakat minimal bisa sejajar dengan saudaranya di lain provinsi.
Soal kemerdekaan politik, kata Decky Natalis, saat ini terus diwacanakan dan
sebagian menilainya sudah serius untuk diperjuangkan. Karena dengan kemerdekaan
politik itulah rakyat Papua bisa mengurus dirinya sendiri dan bisa mensejajarkan
dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Namun Decky memberi jalan keluar pada Pemerintah untuk menyikapi persoalan ini
yakni dengan menempatkan kesetaraan politik bagi tokoh Papua. Artinya, tokoh
Papua juga harus diberi tempat dalam konstelasi dan peta politik di Tanah Air dan
bukan sebaliknya diabaikan.
"Secara psikologis, kesetaraan itu memberi kebanggaan bagi masyarakat Papua
danmengurangi tensi keinginan untuk merdeka. Saat ini hanya satu menteri dari
Papua, dua orang Dubes, dan hanya ada dua pejabat eselon 1. Sirkulasi pejabat itu
juga sudah seharusnya mengambil dari masyarakat Papua," katanya.
Sedangkan tokoh lain bernama Roy Simbiak mengusulkan Pemerintah segera
mengambil langkah tegas terhadap pejabat-pejabat daerah di Papua yang melakukan
korupsi, sebab salah satu lambatnya kemajuan di sana karena tindakan korupsi,
termasuk juga yang dilakukan aparat kepolisian, kejaksaan dan sebagainya.
"Penjarakan mereka yang terbukti korupsi dan langkah tegas ini akan menjadi shock
therapy dan pejabat lain akan takut melakukan hal itu," katanya. (sur)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
