KOMPAS, Selasa, 02 Desember 2003, 11:15 WIB
Nasional
Polisi Fokuskan Pasukannya di Wilayah Rawan Poso
Palu, Selasa
Mengantisipasi aksi kekerasan bersenjata di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang
kambuh kembali beberapa hari terakhir, pihak kepolisian mulai Senin pekan ini
mengubah strategi pengamanan dengan menerapkan sistem cepat bertindak dan
tepat sasaran.
"Bentuk dan modelnya seperti apa, saya tidak bisa bilang kepada Anda. Yang pasti
arahnya mendorong aparat cepat bertindak dan tepat sasaran," kata Kapolres Poso
AKBP Drs Abdi Dharma ketika dihubungi per telepon dari Palu, Selasa (2/12).
Menurut dia, perubahan strategi pengamanan tersebut merupakan salah satu hasil
keputusan rapat koordinasi pimpinan Polri dan TNI di Poso Ahad malam yang
dipimpin Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs Taufik Ridha. "Semua pihak sepakat
melaksanakan keputusan itu dengan asumsi situasi kamtibmas di seluruh wilayah
Poso cepat kondusif dan roda perekonomian dapat kembali berjalan lancar," tuturnya.
Dharma juga mengatakan, jumlah personil aparat keamanan yang ditempatkan di
wilayah Kabupaten Poso dan kabupaten tetangga yakni Morowali, sudah cukup
memadai dengan kekuatan 3.400 personil kalau dikaitkan dengan eskalasi gangguan
kamtibmas pasca-lebaran.
Dari jumlah tersebut, terdapat 900 pasukan non-organik TNI yang di BKO-kan pada
Komando Operasi Pemulihan Keamanan "Sintuwu Maroso" Poso dan selebihnya dari
berbagai kesatuan Polri. Sebagian besar aparat keamanan itu ditempatkan pada
Poskam (pos keamanan) dan Poskotis (pos komando taktis) yang diadakan di
desa-desa dan ibukota kecamatan.
Mantan Kasat Brimob Polda Sulteng itu mengakui bahwa aparat di bekas daerah
konflik ini tetap menghadapi kesulitan mengantisipasi gerakan penyerang bersenjata
sebab selain sifatnya selalu tertutup, juga wilayah yang diamankan relatif sangat luas.
Dharma mengimbau semua komponen masyarakat di daerahnya membantu aparat
melakukan pengamanan teritorial guna menciptakan kedamaian dan kesejukan
dengan cara antara lain sesegera mungkin melaporkan kepada petugas jika
mengetahui ada orang/kelompok yang ingin membuat keributan. "Masalah keamanan
di Poso bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri dan TNI, tetapi harus melibatkan
peran aktif semua elemen masyarakat," katanya.
Seorang anggota intelijen di Poso mengatakan, masih banyak pelaku tindak
kekerasan di bekas daerah konflik ini yang belum tersentuh proses yustitia karena
aparat penegak hukum (polisi) belum memiliki cukup bukti. "Kendalanya antara lain
ketertutupan masyarakat setempat memberikan akses informasi kepada yang
berwajib," katanya.(Ant/nik)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
