KOMPAS, Rabu, 03 Desember 2003
Ada Pengacau Pihak Ketiga di Poso
Jakarta, Kompas - Dari temuan intelijen, diduga ada kepentingan pihak ketiga untuk
mendisorganisasi proses perdamaian yang sedang berlangsung di Poso. Motivasi
pihak ketiga itu sedang didalami dan diteliti secara intensif, apakah hanya untuk
mengacaukan keadaan atau ada motivasi yang lain.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono
mengatakan hal itu seusai rakor polkam di Jakarta, Selasa (2/12).
Saat ini ada dugaan, pihak luar terlibat dalam aktivitas kekerasan di Poso. "Apa
tujuannya untuk memprovokasi atau tujuan lain, masih didalami oleh karena ada
indikasi intelijen seperti itu dan masih harus dimatangkan," kata Yudhoyono.
Mengingat masih rawan dan memanasnya situasi di Poso, maka di samping satuan
keamanan kepolisian maupun TNI yang diperkuat, dalam rakor polkam diputuskan
bahwa metode operasi perlu dikembangkan. Selain satuan pengamanan statis atau
patroli lokal, juga harus segera dilakukan aksi-aksi pengejaran atau aksi-aksi yang
lebih ofensif untuk memastikan agar pihak ketiga itu tidak bisa lagi
merencanakan/mengorganisasi kekerasan.
Masyarakat di Poso tetap rentan dan rawan terhadap berbagai pemicu maupun
provokasi dan agitasi. "Masyarakat di Poso belum cukup kooperatif ketika
satuan-satuan investigasi datang. Barangkali ada ketakutan, mungkin juga tidak ingin
dilibatkan dalam konflik baru karena mereka sudah lelah. Sikap seperti ini tentu
kurang mendukung langkah-langkah untuk menemukan pelaku kekerasan baru ini,"
lanjutnya.
Dalam rakor polkam kemarin, Mendagri Hari Sabarno memastikan akan ada tim yang
diperbantukan dari pusat ke Poso. "Ada kinerja dari pimpinan daerah yang kita
anggap kurang profesional dalam menangani konflik ini. Kalau semuanya dikontrol
oleh pusat, itu tidak mungkin. Karena yang tahu situasi adalah mereka yang ada di
Poso," tutur Yudhoyono.
Makar ditindak
Terhadap upaya perayaan pada 1 Desember di Papua, yang diklaim sebagai
peringatan Papua Merdeka, menurut Yudhoyono, kebijakan pemerintah tetap tegas.
Semua aktivitas makar, apakah rapat-rapat menuju ke Papua Merdeka, pengibaran
bendera Bintang Kejora, dan lain-lain-disimpulkan pemerintah, itu bukan sekadar
masalah kultural, tetapi benih-benih ke arah separatisme atau pemisahan diri-akan
ditindak.
Karena itu, pemerintah tetap tidak mengizinkan aktivitas itu dilakukan. Sama dengan
di Aceh, kata Yudhoyono, kepolisian didukung TNI akan menindak, namun jangan
melebihi batas kepatutan. (INU/LOK)
Copyright © 2002 PT. Kompas Cyber Media
|
