Maluku Media Centre, Kamis, 11/12/2003 22:04:32 WIB
Provinsi Maluku Kehabisan Dana Pengungsi
Sebagian Pengungsi Masohi Belum Terima BBR
Reporter: Ivanno Passal
Ambon, MMC --- Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) pengungsi yang mendiami
Gedung Kursus Latihan Kepegawaian (KLK) di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,
sampai saat ini belum mendapat bantuan bahan bangunan rumah (BBR ) dan uang
untuk upah kerja, seperti dijanjikan dinas kesejahteraan sosial setempat.
Akibat tersendatnya bantuan, para pengungsi masih tetap mendiami gedung KLK.
Mereka belum dapat memastikan kapan meninggalkan gedung yang sudah ditempati
sejak tahun 2000.
Kace Lamahoda ( 53 ), pengungsi dari RT 12 Kelurahan Namaelo dan Ny. Manari (50)
pengungsi dari Bahtera Kota Masohi yang sama-sama menempati Gedung KLK,
menyatakan sangat resah karena mereka terus-menerus dijanjikan bantuan BBR dan
upah kerja dari pemerintah, namun belum juga terealisasi.
Menurut Lamahoda, sebelum ini mereka sudah mendapat uang pemulangan dari
Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tengah. Besarnya Rp 750 ribu per
jiwa. Namun dana itu sudah mereka gunakan untuk persiapan lahan yang akan
dibangun rumah.
"Uang pemulangan sudah dipakai untuk menggusur lokasi rumah. Itupun tidak cukup
sebab biaya penggusuran sangat besar," keluh Lamahoda kepada MMC di Masohi,
Jumat (5/12).
Dia akui, konflik di Maluku sudah berakhir. Namun hal itu tidak berarti
masalah-masalah yang dihadapi korban konflik juga sudah beres. Sebab itu dia
mendesak pemerintah tetap memberi perhatian kepada para pengungsi yang belum
memperoleh hak-haknya.
"Kami tidak butuh hal yang berlebihan dari dinas kesejahteraan sosial selain sedikit
perhatian agar kami dapat hidup seperti semula," cetus pria yang sebelum konflik
bekerja sebagai kontraktor bangunan ini.
Lamahoda mengaku, sebagian pengungsi sudah ingin kembali ke tempat tinggalnya
semula. Namun sebagian lagi sudah tidak ingin kembali, dan ingin menempati lokasi
baru. Sekalipun keinginan pengungsi ini berbeda, namun kedua kelompok
sama-sama menantikan bantuan BBR dan upah kerja karena sama-sama ingin
membangun rumah.
"Saya sendiri tidak ingin kembali ke tempat tinggal semula karena masalah
keamanan," ungkap Lamahoda. Dia pun punya alasan lain yakni sudah membeli
tanah di Kelurahan Namasina. Di atas tanah itu, sudah didirikan rumah berkat
bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Maluku. Bantuan sebesar Rp 5 juta
dalam bentuk BBR tersebut, menurut dia, tidaklah mencukupi untuk merampungkan
rumah tipe 21. Sebab, untuk membangun WC dan kamar mandipun tidak bisa.
Menurut Lamahoda, akibat rumah yang belum rampung dan di lokasi baru tersebut
masih sulit mendapat air bersih, dirinya bersama sejumlah pengungsi belum bisa
meninggalkan lokasi pengungsian. Diungkapkan, nasibnya ini sama dengan yang
dialami pengungsi di Waipow, Waipia dan di Kilo-1 Kota Masohi.
Lamahoda berharap pemerintah bisa memperhatikan juga sarana penampungan air
bersih maupun WC umum di lokasi Kelurahan Namasina Kota Masohi. Sebab, lokasi
tersebut menjadi tempat alternatif bagi banyak pengungsi. Bahkan sebagian sudah
memastikan bakal tetap menetap di lokasi tersebut.
Berbeda dengan Lamahoda, pengungsi lainnya Ny Manari mengaku masih punya
keinginan kuat untuk segera kembali ke tempat tinggalnya semula di Kelurahan
Ampera. Namun karena bantuan belum mengucur, dia belum dapat membangun
kembali rumahnya yang hancur akibat konflik.
Manari mengaku masih bersabar menunggu bantuan dana pemulangan, BBR dan
upah kerja yang belum juga didapat. Dia sendiri sudah meminta informasi dari Rukun
Tetangga (RT) tempat tinggal asalnya, namun aparat RT menjawab masih menunggu
pemberitahuan lanjutan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Maluku Tengah.
"Kita disuruh untuk terus menunggu," ungkap Manari dengan wajah memelas.
Tak ada dana
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Drs A.R. Uluputty mengatakan
kepada MMC di Ambon, Kamis (11/12), pada dasarnya pemerintah sedang
mengusahakan pemulangan seluruh pengungsi di Maluku. Namun proses
pemulangan, kata dia, haruslah melalui mekanisme yang berlaku.
Sedangkan dana BBR dan upah kerja yang belum didapatkan oleh beberapa KK di
Masohi, Uluputty mengungkapkan, secara prinsip semuanya sudah selesai untuk
tahun 2001 dan 2002. "Tidak ada lagi dana yang belum terealisasi," terangnya.
Namun untuk sebagian pengungsi yang belum mendapatkan bantuan BBR dan upah
kerja seperti di Gedung KLK Masohi, Uluputty berjanji akan merealisasikan dana
bantuan tersebut melalui pemerintah kabupaten, apabila sudah ada dana dari
pemerintah pusat.
Saat ini, katanya, Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten/kota di
Maluku tidak mempunyai dana untuk pengungsi. Dana tersebut sudah habis dan
sangat tergantung pada kebijakan pusat.
"Jadi apabila dana dari pusat terealisasi, maka kepada pengungsi yang belum
menerima haknya pun akan direalisasi bantuannya," jelas Uluputty. (MMC).
© 2003 Maluku Media Centre, All Rights Reserved
|
