Radio Nederland Wereldomroep, Rabu 22 Oktober 2003 07:30 WIB
Konflik Poso Jelas Berkaitan Dengan Kepentingan Nasional
Intro: Pemerintah pusat akan mengirim satuan TNI dan Polri ke Poso, Sulawesi
Tengah. Satuan tempur itu merupakan bagain dari operasi pemulihan keamanan di
kawasan tersebut selama enam bulan. Anehnya kondisi keamanan di kabupaten
yang sempat lama dilanda kerusuhan itu justru semakin kondisif. Lalu kenapa
pemerintah pusat mau menurunkan satuan khusus? Untuk menjawab pertanyaan ini
Radio Nederland menghubungi Franki dari Yayasan Tanah Merdeka di Palu.
Franki: Ini ada kepentingan ekonomi politik yang mungkin akan dicapai dalam masa
datang. Misalnya Poso ini dan kabupaten Morowali umumnya itu merupakan daerah
yang sekarang ini jadi incaran, bisa dikatakan seperti itu, oleh
perusahaan-perusahaan TNC's (perusahaan multi nasional--red) oleh beberapa
agen-agennya. Misalnya beberapa waktu yang lalu yang sedang berkasus dengan
Tempo ini, sedang aktif sekali mengunjungi Poso dan kita tahu apa latar belakang si
Tommy Winata yang sebenarnya punya hubungan erat dengan yayasan-yayasan
dimiliki oleh ABRI, khususnya. Nah bagi kami kepentingan selain untuk
mengamankan Poso, tapi juga mengamankan investasi-investasi internasional TNC
yang masuk ke daerah Poso dan Morowali.
Radio Nederland [RN]: Ya jadi daerah Poso ini potensi ekonominya begitu penting
sehingga menjadi permainan orang-orang di pusat, begitu maksudnya?
Franki: Ya saya kira seperti itu. Karena memang sebelum ada penempatan juga
seperti yang diumumkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono tentang penempatan
batalyon maupun penambahan pemekaran Brimob juga dulu memang pernah
diusulkan untuk memekarkan Kodam ke Sulawesi Tengah Utara. Jadi tidak hanya
Sulawesi Selatan Tengah Utara, Tetapi sekarang malah dimekarkan Sulawesi Tengah
Utara untuk Kodam.
RN: Tetapi ini berarti bertambahlah senjata di sana. Bertambahlah potensi-potensi
konflik di sana?
Franki: Ya, kalau kita lihat dari situasi psikologis di masyarakat. Banyak juga di
masyarakat banyak menimbulkan penafsiran-penafsiran tentang penambahan untuk
batalyon maupun Brimbob. Sebab situasi yang ada sekarang sebenarnya dengan
masyarakat umum sudah mulai ada hubungan yang bisa dikatakan kondusif untuk
masing-masing menjaga keamanan. Tapi memang kasus-kasus terakhir utamanya
tanggal 17 dan 18 itu memang kemudian masyarakat menjadi kebingungan.
Padahal sebenarnya sudah ada situasi yang sudah terbangun cukup kondusif tadi
tapi kemudian muncul kasus. Di antara masyarakat mereka sendiri aman-aman saja
tapi kemudian muncul sesuatu yang dari luar dan ciri-ciri yang mereka dapatkan
adalah ciri-ciri yang punya identitasnya dengan militer.
RN: Jadi masyarakat merasa aneh. Kenapa terjadi lagi kerusuhan seperti itu?dan
kemudian lagi ini ujungnya mengirim pasukan dari Jakarta?
Franki: Kami lihat ini beberapa aksi-aksi untuk penarikan pasukan terus diikuti
dengan aksi-aksi yang mengarah pada membangkitkan kericuhan lagi di daerah
Poso. Ini yang membingungkan masyarakat.
RN: Menurut anda, apa itu artinya?
Franki: Ya artinya masalah di Poso menjadi semacam masalah komoditi politik juga,
bisa dikatakan seperti itu. Anda bisa bayangkan di tempat-tempat lain di
daerah-daerah lain malah cenderung kasus-kasus politik kekisruhan-kekisruhan yang
terjadi di daerah dipelihara untuk kepentingan jabatan, kekuasasan dan seterusnya.
RN: Kepentingannya itu misalnya apa? apakah mungkin TNI Polri ini memerlukan
dana? Karena kalau banyak kegiatan kan dananya banyak masuk begitu?
Franki: Saya katakan itu antara lailn. Karena dengan adanya kasus Poso itu banyak
sekali sekarang bisnis-bisnis misalnya pengadaan minyak tanah itu menjadi bagian
dari urusan koperasi yang dimiliki koperasi-koperasi Angkatan Darat. Kami juga
mendapatkan beberapa informasi dari kawan-kawan di Poso misalnya untuk
kasus-kasus illegal logging itu ternyata banyak juga diperankan oknum-oknum aparat
keamanan yang ada di sana.
Juga kita melakukan perjalanan di waktu tegang saat dulu. Itu polisi dan Brimob
banyak mengambil keuntungan dari situ karena setiap pos-pos rata-rata mereka
memungut biaya meskipun itu bukan secara institusional non insititusional malah
mungkin non legal dari institusi mereka untuk mengambil dana-dana dari supir, dari
orang yang melakukan perjalanan atau memberikan jasa perjalanan ke sana yang
jumlahnya tidak sedikit untuk membayar kepada mereka. Jadi itu mungkin bisnis non
institusional.
Demikian Franki dari Yayasan Tanah Merdeka di Palu.
© Hak cipta 2001 Radio Nederland Wereldomroep
|
