ANTARA, Jan 12 2006 15:54
Poso Center Minta Pasukan Non-Organik Ditarik
Palu (ANTARA News) - Koalisi masyarakat sipil pro perdamaian dan demokrasi di
Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tergabung dalam "Poso Center", mendesak
pemerintah untuk menarik semua pasukan non-organik dari wilayah Poso.
"Kami minta pasukan TNI yang di BKO (bawah kendali operasi)-kan di wilayah Poso
untuk segera ditarik," kata Koordinator Poso Center Yusuf Lakaseng kepada pers di
Palu, Kamis.
Menurutnya, keberadaan aparat keamanan non-organik dalam jumlah begitu banyak
(lebih 3.000 orang) bukanlah sebuah solusi untuk menciptakan rasa aman dan
mencegah terjadinya tindak kekerasan, tapi sebaliknya aparat justru telah menjadi
bagian dari konflik itu sendiri.
Ia mencontohkan, peristiwa beruntun pada Senin dan Selasa pekan ini di Poso,
seperti saling lepas tembakan antara kelompok oknum TNI dan Polri, peledakan bom
di depan Gereja Sion disusul terjadinya kebakaran di lima kantor pemerintah daerah,
justru telah mendestabilitasi situasi dan menimbulkan keresahan masyarakat.
"Ini berdampak buruk bagi masyarakat, terlebih bagi aparat yang bertugas untuk
menjaga dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat luas," tuturnya.
Lakaseng menjelaskan, ketegangan antar-anggota aparat keamanan yang berbeda
kesatuan di Poso tidak bisa dilihat sebagai sekedar kesalahpahaman, tapi dalam
perspektif lebih bahwa rivalitas kedua institusi pengamanan (TNI dan Polri) telah
menjadi rumor di masyarakat Poso sendiri.
"Rivalitas ini justru berdampak pada lemahnya komando dan koordinasi operasi oleh
badan-badan operasi pengamanan yang sekarang dibawah kendali Satgas Poso,"
tuturnya, dan menambahkan bisa jadi perseteruan itu terkait soal perebutan otoritas
penanganan proyek pengamanan di sana.
Ia menilai keberadaan pasukan TNI nonorganik di Poso sangat tidak tepat sebagai
pasukan yang diperbantukan karena Poso tidak dalam situasi ancaman kerusuhan,
apalagi terjadinya perang.
Atas dasar itu, katanya, pasukan TNI nonorganik di wilayah Poso segera ditarik dan
penanganan masalah keamanan di daerah itu sepenuhnya diserahkan kepada polisi.
Poso Center juga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera
membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen sebagai institusi yang
bertugas mengungkap fakta objektif atas berbagai aksi kekerasan dan kejahatan
kemanusiaan lain di wilayah Poso kurun tujuh tahun terakhir.
"Pembentukan TGPF itu sangat penting agar masalah-masalah yang terjadi di sana
selama ini dapat dituntaskan secara obyektif dan berkeadilan," katanya.
Ia mengimbau masyarakat Poso tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya
sistematis yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggungjawab melalui berbagai
bentuk kejahatan kemanusiaan.
Pada suatu kesempatan di Palu, Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan
(Koopskam) Sulteng, Irjen Pol Paulus Purwoko, mengimbau semua pihak untuk tidak
terpengaruh dengan berbagai isu yang berusaha memecah belah masyakarat,
masyarakat dengan aparat keamanan, serta aparat keamanan dengan aparat
keamanan di Poso.
"Ini sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa," tutur Purwoko, seraya
menjelaskan bahwa insiden ketegangan antara beberapa oknum anggota TNI dan
Polri di Poso pada Senin malam (9/1) murni karena kesalahpahaman belaka dan
masalahnya pun sudah diselesaikan oleh masing-masing pimpinan kesatuannya.(*)
LKBN ANTARA Copyright © 2005
|
