Cendrawasih Post, Jumat, 24 Februari 2006
Ricuh di Freeport, Panik di Jakarta
*10 Mahasiswa Papua di Jakarta Ditahan, Pejabat Negara Rapat Mendadak
JAKARTA-Buntut kericuhan penertiban pendulang emas di kawasan kerja PT Freeport
Indonesia di Ridge Camp Mile-72, Timika, membuat panik pihak-pihak yang ada di
Jakarta. Setidaknya, kabar terbarunya adalah puluhan masyarakat Papua di Jakarta
melakukan perusakan terhadap Kantor Freeport di Gedung Plaza 89, Jakarta.
Sementara para pejabat negara terus mencari jalan penyelesaian. Bahkan para
pejabat negara, seharian kemarin rapat mendadak.
Aksi pengrusakan oleh masyarakat papua yang diduga para mahasiswa itu diikuti
dengan penangkapan beberapa orang pelakunya beberapa saat kemudian. Mereka
kini diamankan di Mapolda Metro Jaya.
"Polri menyesalkan pengrusakan tersebut, ini adalah anarkis dan kriminal tentu akan
kita tindak sesuai dengan prosedur," tegas Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton
Bachrul Alam di Mabes Polri kemarin.
Selain itu, masih kata Anton, aksi tindakan main hakim dengan menekankan
kekuatan otot dan bukannya cara-cara dialog malah bisa membuat situasi semakin
runyam. Citra Indonesia di mata dunia Internasional pun akan semakin terpuruk
karena Freeport adalah perusahaan asing. "Ini membuat persepsi kurang baik tentang
keamanan di Indonesia," ujarnya.
Seperti diberitakan, puluhan pendulang emas terlibat bentrok dengan puluhan petugas
Polsek Tembagapura dan satpam (security) PT FI beberapa waktu lalu saat dilakukan
penertiban. Tercatat beberapa korban jatuh dalam insiden kali ini baik dari sisi aparat
maupun pendulang emas. Polri selaku institusi juga akan melakukan pengusutan
atas peristiwa bentrok tersebut.
Di bagian lain, Antonius Wamang Cs, tersangka penembakan karyawan Freeport
pada tahun 2001 lalu yang kini ditahan di Mabes Polri, hari ini akan kembali diperiksa.
Informasi ini disampaikan pengacara Wamang, Reinhard Parapat. "Saya belum tahu
apa lagi yang dibutuhkan penyidik, yang jelas berkas klien saya itu sudah
dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Jumat pekan lalu," kata Reinhard yang juga Kadiv
Bantuan Hukum dan Advokasi PBHI ini.
Akibat kericuhan kasus Freeport tersebut, sejumlah pejabat tinggi negara
mengadakan pertemuan mendadak di Kantor Departemen Dalam Negeri, kemarin.
Pertemuan tersebut membahas tentang penyelesaian masalah terkait penutupan PT
Freeport oleh warga setempat. Hasilnya, negosiasi dan penyelesaian masalah akan
diserahkan ke pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua.
Sekitar pukul 15.00 beberapa menteri tiba di kantor departemen pimpinan M Ma'ruf
tersebut. Diantaranya, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Kooordinator Bidang
Perekonomian Boediono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan Widodo AS. Selain itu pejabat tinggi yang turut hadir adalah Jaksa Agung
Abdul Rahman Saleh, Kapolri Jenderal Sutanto, dan Panglima TNI Marsekal Djoko
Suyanto.
Pertemuan berakhir sekitar pukul 17.30. Sejumlah menteri dan pejabat yang ditemui
wartawan enggan berkomentar mengenai pertemuan tersebut. Panglima TNI Djoko
Suyanto mengatakan, pertemuan tersebut hanya membahas masalah Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.''Kita tidak bicara tentang freeport tadi. Kita
bicara masalah pilkada Irjabar,'' jelasnya sambil menghindari kejaran wartawan.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Menko Perekonomian Boediono. Dia enggan
menjawab satupun pertanyaan dari wartawan dan bergegas masuk ke dalam mobil
dinasnya.''Enggak, enggak, nanti Mendagri yang akan memberi penjelasan,'' tukasnya
singkat.
Satu-satunya menteri yang memberikan penjelasan adalah Widodo AS. Menurutnya,
pemerintah pusat menyerahkan penanganan masalah Freeport kepada pemerintah
daerah dan aparat keamanan Papua. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah
negosiasi dengan ratusan warga yang melakukan pemblokiran, agar mau membuka
kembali jalan menuju Freeport. ''Saya kira langkah awal yang dilakukan adalah
pengamanan. Karenanya sudah diinstruksikan kepada aparat keamanan (untuk
segera memperketat pengamanan.Red),'' terang Widodo. Menurutnya, saat ini pemda
Papua telah mengupayakan pertemuan antara pihak Freeport dan perwakilan
masyarakat.
Sementara untuk pelaku perusakan kantor pusat Freeport di Palza 89 Kuningan
Jakarta, dini hari kemarin, Widodo menegaskan harus ada tindakan hukum.''Awalnya
sudah ada niat untuk melakukan tindakan anarkis. Jadi diharapkan ada penegakan
hukum untuk itu,'' lanjutnya.
Ditempat yang sama Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan tidak akan ada
penambahan pasukan dari pusat untuk membantu pengamanan di lokasi Freeport.
Dia berharap aparat di daerah bisa segera melakukan negosiasi agar operasional
Freeport kembali normal.''Disana sudah berkumpul manajemen dari Freeport, tokoh
masyarakat, Kapolda, dan Pangdam,'' katanya.
Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, Sutanto menambahkan, penyelesaian
yang terbaik harus dilakukan oleh pemerintahan daerah.''Karena tiap daerah punya
pimpinan masing-masing. Semua harus berfungsi dengan baik,'' imbuhnya. Dia
berharap hasil negosiasi bisa segera didapat dan menyepakati solusi terbaik.
Untuk yang melakukan perusakan di Jakarta, Sutanto menegaskan semuanya akan
dikenai tindakan, karena telah melanggar hukum. ''Yang di Jakarta, tentunya akan
ditangani oleh daerah juga. Yakni Polda Metro Jaya. Sudah ada beberapa pelaku
yang ditahan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,'' pungkas Sutanto.
Sepuluh Ditahan, Sisanya Dikejar
Jajaran Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polda Metro Jaya, akhirnya menjadikan
tersangka ke sepuluh mahasiswa yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif
Mahasiswa) Papua dan langsung dikenakan penahanan dengan dijerat pasal 170
KUHP tentang pengrusakan.
Menurut Kabid Humas PMJ, Kombes Pol Ketut Untung Yoga penahanan ini menyusul
penyerbuan 25 pemuda Papua ke Plaza 89 yang terletak di Jalan Rasuna Said,
Kuningan, Jaksel dimana kantor PT Freeport berlokasi.
Dalam penyerbuan itu, beberapa kaca di lobby gedung pecah berantakan. Dimana
dari 25 pemuda itu, 13 pemuda yang masuk ke lokasi gedung, sedangkan 12 orang
lainnya berada di luar gedung. "Baru 10 yang kami periksa, sisanya masih dalam
pengejaran pihak kami," tegas Yoga.
Kesepuluh pemuda yang tergabung dalam BEM Papua itu, adalah Martin PB,28; Yan
Matua, 28; Ales, 24; N Danny, 24; Itius Koboya, 24; Betenus Magayang, 21; Dedy
Pagaraya, 22; Paul Wollow, 26; Gomes Kobaya, 23; Deflan Kogaya, 20. Kesepuluh
pemuda itu dijemput polisi dari kantor Kontras di Jalan Mendut, 10, Jakpus saat
sedang meminta perlindungan. Polisi juga menyita berbagai barang bukti, seperti
jerigen berisi bensin, beberapa botol kecil minuman yang juga berisi bensin, besi,
kayu dan pecahan kaca dari lokasi Plaza 89.
Menurut Yoga, penyerbuan tersebut terjadi pukul 03.30 WIB. "Yang jelas mereka
bukan hendak berdemo, sebab yang namanya unjuk rasa itu sesuai ketentuannya
berlangsung pukul 07.00 hingga pukul 18.00. Dan mesti ada pemberitahuan kepada
polisi. Tetapi pukul 03.30 serombongan pemuda sambil membawa bensin jelas-jelas
bukan mau berunjuk rasa," papar Yoga.
Yoga menguraikan, kalau dalam pemeriksaan sementara, para penyerbu hendak
merusak kantor PT Freeport yang berada di gedung itu. "Namun mereka salah
sasaran, lokasi kantor Freeport di lantai 5, 7 dan 9. Tetapi mereka malah justru
merusak lobby gedung," imbuhnya.
Ia menambahkan, kalau saat kejadian, gedung itu hanya dijaga 4 satpam dimana 2
Satpam berada di dalam gedung dan 2 lainnya di luar gedung. Sehingga tidak dapat
menahan rangsakan massa pemuda tersebut. Sementara itu, kuasa hukum para
tersangka, Abu Pelu, dari Kepala Divisi Pembelaan Hukum Kontras mengatakan
kalau penyerangan itu merupakan bentuk akumulasi kekesalan mahasiswa terhadap
pemerintah karena kerap terjadi kekerasan di Papua.
"Mereka jengkel karena peristiwa penembakan di Freeport, Tembagapura, Timika,
Papua, beberapa waktu lalu," ujar Pelu sambil menambahkan kalau tim kuaa hukum
para tersangka adalah gabungan dari YLBHI, PBHI dan Kontras .
Menurut Abu, para mahasiswa menyerang gedung tempat PT Freeport berkantor
karena mereka menuduh perusahaan asal Amerika Serikat itu menjadi dalang
kekerasan di Papua diantaranya yang meminta polisi di Papua menembaki warga
Timika dua hari lalu. "Mereka juga menuntut penutupan PT Freeport karena sudah
banyak darah yang tumpah ketika Freeport beroperasi di sana," katanya.
Herman Katong dari Kontras juga menambahkan, kalau penyerbuan pada Kamis dini
hari itu hanyalah pemicu dari kekecewaan berpuluh tahun yang dialami warga Papua.
"Mereka sudah lama ditindas oleh antek kapitalis yang berbentuk perusahaan
Freeport ini. Sudah saatnya pemerintah RI memperhatikan warga Papua," ujarnya
dingin.
Wartawan yang sempat mewawancarai seorang tersangka, Dedy Paragaya,
mengatakan kalau kelompoknya sesunguhnya berniat menyerang kantor Freeport
dengan tujuan menghancurkan seluruh akses informasi Freeport.
"Kami berencana mau hancurkan semua asset di kantor Freeport, termasuk semua
data base mereka," ujar Dedy saat digiring petugas dari Ruang Direktorat Kriminal
Umum ke gedung Reserse Mobil hari ini. Menurut Dedy, pihaknya melakukan
perusakan dipicu rasa tidak terima setelah menyaksikan tayangan televisi tentang
penembakan tiga warga Papua oleh keamanan Freeport dan kepolisian.
"Sebelum aksi penyerangan ini, sorenya kami beramai-ramai menyaksikan siaran
televisi yang menayangkan aksi penembakan itu," ujar Dedy tenang. Ia
menambahkan dimana tayangan di televisi itu terlihat orang-orang tua di Papua
dibantai, dipukul dan dianiaya oleh pasukan Brimob Polri. "Sama sekali kami tidak
terima melihat adegan menyakitkan hati kami ini," pungkasnya. (cak/naz/gup/ind)
|
