detikcom, Kamis, 12/01/2006 07:26 WIB
Pemerintah Jangan Gegabah Terapkan Darurat Sipil di Poso
Nurfajri Budi Nugroho - detikcom
Jakarta - Konflik di Poso, Sulawesi Tengah tidak juga reda. Namun pemerintah
diminta jangan gegabah untuk mudah menerapkan status darurat sipil di Poso.
"Jika ingin menerapkan darurat sipil maka harus dengan pertimbangan yang matang,"
jelas pengamat militer dari CSIS Edy Prasetyono dalam perbincangan dengan
detikcom, Kamis (12/1/2006).
Menurutnya, status darurat selalu diartikan akan ada sesuatu yang dikorbankan.
Karena itu, kebijakan tersebut harus didahului kajian yang dalam. "Jadi bukan
persoalan benar dan salah, tetapi apakah sudah absah secara politik atau belum,"
ujar Edy.
Sebenarnya, berlarutnya konflik di Poso disebabkan lemahnya koordinasi aparat.
Sehingga penyelesaian kasus hanya bersifat kasuistis dan tidak menyeluruh.
"Akhirnya yang ada hanya lah tim-tim adhoc yang bekerja hanya kasus perkasus,"
cetusnya.
Padahal, seharusnya yang dibutuhkan adalah kejelasan aturan main dan
tanggungjawab dalam penyelesaian konflik tersebut. "Meski tidak mudah
menyelesaikan konflik ini, minimal kita bisa mengetahui faktor ap yang menjadi akan
masalah itu terjadi," kata Edy.
Jika tidak segera dibenahi, maka jangan berharap Koopskam bisa ikut mempercepat
konflik Poso berakhir. "Yang penting, koordinasi antar lembaga keamanan bisa
terlembaga sehingga gesekan antar aparat bisa cepat dituntaskan juga," tambah
Edy.(ton)
Baca juga:
Pelaku Peledakan di Poso Inginkan Kekisruhan Baru
Akar Masalah Poso-Palu Tidak Ketemu, Koopskam Tidak Efektif
Koopskam Ompong, Darurat Sipil Diusulkan di Poso
Ledakan Kecil Terjadi di Poso
© 2005 detikcom, All Rights Reserved.
|
