KOMPAS, Kamis, 06 April 2006
Anggota DPR Duga Australia Dukung Gerakan Separatisme
Jakarta, Kompas - Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat menduga kuat
pemerintahan dan masyarakat Australia mendukung gerakan separatisme di Papua.
Mereka bahkan sudah mendapatkan daftar nama-nama senator, anggota parlemen,
tokoh partai, peneliti, maupun aktivis di Australia yang terlibat.
"Data ini A1. Kami peroleh dari sumber yang dapat dipercaya," ucap anggota DPR
dari Fraksi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen dalam konferensi pers di Gedung
DPR, Rabu (5/4), sambil menunjukkan sebuah skema jaringan dukungan Separatis
Papua di Australia.
Ada 16 nama yang tertulis dalam skema. Mereka antara lain Greg Sword (anggota
Parlemen Tingkat Negara Bagian Melbourne), Senator Bob Brown (Ketua Partai
Green Australia), Senator Kerry Nettle (Partai Buruh), serta Senator Andrew Barlet
dan Natasha Despoja (Partai Demokrat).
Turut dalam konferensi pers, Yuddy Chrisnandi (F-PG), Effendi MS Simbolon
(F-PDIP), Dedy Djamaluddin Malik (F-PAN), Jeffrey Johannes Massie (F-Partai Damai
Sejahtera), dan Ali Mochtar Ngabalin (F-Bintang Pelopor Demokrasi).
Yuddy juga menegaskan, mereka berenam akan tetap berangkat ke Australia.
Tujuannya bukan untuk mengemis, tetapi justru menyuarakan suara rakyat yang
sangat keras karena selama ini sikap pemerintah sendiri terlalu lembek.
"Kami sudah pada kesimpulan, Pemerintah Australia mendukung gerakan Papua
merdeka," ujarnya.
Dua hari lalu keenam anggota DPR ini menemui Panglima TNI Marsekal Djoko
Suyanto untuk mendapatkan sejumlah informasi. Kemarin mereka pun menemui
Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto untuk tujuan sama.
Ingatkan pemerintah
Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno yang ditemui pers di tempat terpisah
mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap adanya strategi jangka panjang
dari pihak asing. "Tidak mungkin cari suaka kalau tidak dipengaruhi orang lain,"
katanya.
Meski demikian, dalam menyikapi persoalan ini, Soetardjo menganjurkan tidak harus
dengan emosi, tetapi justru dengan memperkuat kondisi dalam negeri.
Dia mengusulkan kepada pemerintah untuk segera melantik pasangan Gubernur
Papua Barnabas Suebu dan Alex Hesegem serta pasangan Gubernur Irian Jaya Barat
Abraham Octavianus Atururi dan Rahimin Katjong yang telah terpilih secara
demokratis dalam pemilihan kepala daerah bulan Maret lalu. Hal ini akan
memperpendek rentang kendali pemerintah pusat. Uang otonomi khusus pun bisa
cepat sampai ke rakyat yang pada masa lalu banyak diselewengkan.
"Yang lari ke Australia dibiarkan saja. Kalau dibiarkan, Australia juga jeleh (lelah)
sendiri. Kalau perlu, kirim juga orang Jawa ke sana semua," canda Soetardjo. (sut)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
