KOMPAS, Kamis, 09 Maret 2006
MRP Usulkan Pembatalan Pilkada di Papua
Jayapura, Kompas - Majelis Rakyat Papua mengusulkan pembatalan pemilihan
kepala daerah di Provinsi Papua pada 10 Maret 2006. Pilkada Provinsi Papua harus
meliputi Irian Jaya Barat. Pemerintah pusat dan Komisi Pemilihan Umum Papua tidak
boleh memberi kesempatan kepada Irjabar melakukan pilkada sendiri karena status
hukum Irjabar belum jelas.
Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Frans Wospakrik di Jayapura, Rabu (8/3),
mengatakan, MRP telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua agar
menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 10 Maret 2006, tetapi
KPU Papua tidak memberi jawaban. Usulan itu terkait dengan hasil konsultasi publik
yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat tanggal 20 Februari lalu.
Dalam salah satu butir kesimpulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat
disebutkan, pilkada Provinsi Papua meliputi seluruh wilayah Papua dari Merauke
sampai Sorong. Itu berarti pusat tidak memberi kesempatan kepada Irjabar (Irian Jaya
Barat) untuk melakukan pilkada sendiri. Sebaiknya Irjabar mengikuti pilkada di
Papua. Karena itu, kami juga mengusulkan kepada KPU Papua agar pilkada Papua
ditunda, kata Wospakrik.
Pilkada yang digelar di Irjabar sangat rawan dan bakal melahirkan konflik horizontal.
Masyarakat bawah akan menjadi korban kepentingan politik kelompok tertentu di
Irjabar.
Ketua KPU Papua Ferry Kareth yang ditemui di kantor KPU daerah membenarkan
telah menerima surat usulan itu. Namun, katanya, KPU tidak mau mengambil
kebijakan secara sepihak.
Penundaan pilkada di Papua akan melahirkan persoalan baru. Ketua Badan Kerja
Sama Gereja-gereja Kristen di Sorong Pendeta Marthen Luther Wanma
menambahkan, sebagian besar masyarakat di Irjabar ingin mengikuti pilkada yang
digelar KPU Papua. Karena itu, mereka siap mengikuti pilkada tersebut, tetapi
aspirasi itu tak dapat diakomodasi pihak yang berwenang.
Berkaitan dengan keinginan itu, masyarakat sempat demo di Sorong dan menyurati
pemerintah pusat beberapa waktu lalu, tetapi semua itu tidak mendapat tanggapan.
Mereka mengancam tak akan mengikuti pilkada yang digelar KPU Irjabar karena hal
itu tidak memiliki dasar hukum.
Kami tokoh agama tidak ingin umat menjadi korban kepentingan elite politik. Pada
akhirnya lembaga keagamaan menjadi tempat masyarakat berlindung. Saat ini
masyarakat Irjabar merasa tidak punya pemerintah yang benar-benar mendengarkan
aspirasi mereka dan cenderung ada pemaksaan kehendak, kata Wanma.
Kemarin di kantor MRP dan DPRP Papua, ratusan orang yang tergabung dalam
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Papua menggelar aksi demo menolak
pelaksanaan pilkada di Irjabar. Massa mendukung kebijakan MRP dan DPRP Papua,
serta menolak pilkada di Irjabar. Pilkada Irjabar digelar 11 Maret 2006.
Koordinator massa, Jul Ediway, mengatakan, Jakarta tidak mampu mengatasi
persoalan di Papua. Otonomi khusus yang disebutkan sebagai solusi akhir
menyelesaikan masalah Papua.
Polri amankan pilkada
Ribuan anggota Polri akan diterjunkan bersama masyarakat untuk mengamankan
pilkada 10 Maret 2006. Karena itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah
terprovokasi isu. Para pedagang dan pengusaha minuman keras dilarang menjual
minuman keras pada tanggal 10-15 Maret 2006.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Kartono Wangsadisastra di
Jayapura, Rabu, mengatakan, sekitar dua pertiga atau ribuan anggota Polri yang
tersebar di polres-polres akan diterjunkan ke setiap tempat pemungutan suara (TPS)
untuk mengawasi pilkada. Tiap anggota Polri mengawasi tiga TPS, dibantu enam
anggota Linmas.(kor)
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
