KOMPAS, Minggu, 23 April 2006, 12:50 WIB
Sinode GKST Tidak Terlibat Kerusuhan Poso
Palu, Minggu
Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (Sulteng), Pdt Rinaldy Damanik
MSi, menyatakan bahwa institusi yang dipimpinnya sama sekali tidak terlibat dalam
kerusuhan Poso yang mencapai puncaknya pertengahan tahun 2000.
"Perlu saya tegaskan lagi bahwa tudingan yang dialamatkan ke Sinode GKST oleh
Tibo dkk seperti merencanakan dan membiayai kerusuhan Poso, sama sekali tidak
benar. Kalau pun ada, bukan lembaganya tapi oknum-oknum tertentu," katanya di
Palu, Minggu (23/4).
Damanik menjelaskan bahwa keberadaan Sinode GKST yang mengkoordinir ratusan
Gereja di Provinsi Sulteng semata-mata mengembangkan misi keagamaan dan
sosial, seperti mengajarkan Umat Kristiani untuk taat beribadah, saling membantu
mengatasi kesulitan hidup, mengasihi, dan mencintai sesama manusia.
Karena itu, menurut Damanik yang baru sekitar dua tahun dipercayakan memimpin
Sinode GKST yang berpusat di Tentena (kota kecil di tepian Danau Poso dan berjarak
sekitar 54km selatan kota Poso), pihaknya perlu meluruskan pernyataan tiga
terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan
Marinus Riwu.
Pdt Damanik juga menyatakan penyesalannya atas proses hukum terhadap aksi-aksi
kekerasan di Poso beberapa waktu lalu. "Saya sama sekali tidak setuju jika Tibo dkk
yang harus bertanggungjawab semua akibatnya dan seolah-olah mereka lah dalang
kerusuhan. Ini sangat tidak adil, sebab kerusuhan di Poso yang berlangsung
beberapa kali itu banyak sekali yang terlibat," tuturnya.
Ia juga menyatakan pejabat pemerintah yang berkuasa di Poso ketika itu harus
dimintai pertanggungjawaban, seperti mantan Bupati Arief Patanga SH yang sejak
pecah kerusuhan besar di Poso pertengahan tahun 2000 menetap di Yokyakarta.
"Perlu anda ketahui bahwa pecahnya kerusuhan di Poso pada tahun 1998 hingga
berlanjut April 2000 dan muncul kembali Mei-Juni 2000, itu dikarenakan antara lain
lemahnya penegakkan hukum terhadap para pelaku kerusuhan sebelumnya, selain
terjadinya ketidakadilan politik dan ekonomi," ujarnya.
"Negara harus bertanggungjawab. Mereka yang berkuasa ketika itu juga harus
menjalani pemeriksaan pihak berwajib, karena akibat dari ketidakberesan
menjalankan tugas negara sehingga menimbulkan perpecahan di tengah
masyarakat," tuturnya menambahkan.
Damanik yang baru tiba dari Tentena merencanakan segera menjenguk Tibo dkk di
LP Petobo Palu--tempat mereka menjalani penahanan-- untuk melakukan misi
kemanusiaan, selain mengklarifikasi pernyataan mereka yang sudah dimuat oleh
banyak media massa kurun lima hari terakhir.
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
|
