Masariku Network, 01 Februari 2006
Bersatulah pengungsi Maluku
Oleh : Jacky Manuputty
"Ya Allah, kalau Engkau jadi pengungsi pasti Engkau ditipu juga", demikian salah
satu ungkapan yang terpampang pada sebuah spanduk, dalam demonstrasi Koalisi
Pengungsi Maluku ke DPRD Provinsi Maluku beberapa hari silam. Tajam, gamblang,
dan sedikit menggelikan, namun miris menyentuh ruang empati ketika saya
membacanya. Entahlah, apakah para pengungsi merasa realitas public dengan
segala elemennya tidak lagi berpihak pada mereka, sehingga Allah-pun harus
dilibatkan. Namun setidaknya demikian, bila kita cermatI apresiasi public saat ini
terhadap fenomena pengungsi di Maluku. Rupanya selama kurun waktu tujuh tahun
disungguhkan tontonan parody pengungsi di Maluku, telah mengkondisikan sikap
imun public kebanyakan, terk! ait dengan tuntutan keberpihakan pada komunitas
pengungsi. Jangankan berpihak, pertemuan-pertemuan konsolidasi untuk
membicarakan advokasi terhadap realitas pengungsi di Maluku belakangan ini lebih
banyak diisi deretan kursi kosong. Selebihnya dihadiri penyelenggara dan delegasi
pengungsi sendiri. Fenomena ini berbeda jauh bila topic yang diusung terkait dengan
persoalan-persoalan Pilkada, yang hampir selalu penuh dijubeli peserta. Pertanyaan
mendasar yang lalu menohok disini, dimanakah peran para kapitan kemanusiaan
yang bercokol di lembaga-lembaga public, lembaga-lembaga agama, OKP-OKP,
LSM-LSM, jurnalis, atau bahkan deretan akademisi di berbagai kampus?. Apakah
mereka semua telah mati suri, atau memang secara nurani telah kelelahan.
Tidak gampang memang mempertahankan konsistensi pembelaan dalam sebuah
proses advokasi public. Apalagi membela mereka yang tak dapat bersuara, ditengah
kecenderungan dominant masyarakat yang serba instant dan mengusung sikap
hedonis sebagai norma. Apa untungnya bagi kita? merupakan pertanyaan diam yang
kerap membelah batasan nurani antara hitam dan putih. Soal mencari untung inilah
yang yang pada gilirannya mereduksi rasa memiliki terhadap Maluku dalam perspektif
yang general. Kebanyakan orang kehilangan sense of belonging terhadap
ke-Maluku-annya. Ironis memang, karena seharusnya keterpurukan akibat konflik
mendorong masyarakat untuk memiliki moralitas bersama/common morality guna
memperbaiki carut-marut wajah negeri ini. Terutama common morality untuk menyoal
nasib mereka yang terpuruk sebagai korban konfli! k di berbagai barak pengungsi.
Kembali kepada pengungsi, mati surinya control public terhadap mekanisme
penanganannya, secara tragis melebarkan ruang bagi berkembangnya jejaring
manipulasi dan korupsi, pada seluruh mata rantai penanganan pengungsi di Maluku.
Memang dibutuhkan ketahanan nalar serta nurani, untuk tidak tertundukan pada
permainan ambivalensi dan inkonsistensi mekanisme, serta jejaring pertemanan atau
pertalian darah, untuk bisa membabat tikus-tikus pengerat tanpa harus ada rasa malu
hati. Kalaupun memang harapan pembelaan public serta seluruh jejaring elemennya
tak lagi mampu bersuara, maka saatnya kita kaum pengungsi harus menyatu angkat
suara "Bersatulah Pengungsi Mal! uku". Berikut ini beberapa alasan yang mendasari
tuntutan penggalangan soliditas gerakan pengungsi di Maluku:
1. Tertundukannya kemanusiaan oleh atribut yang simbolik
Salah satu output dari mekanisme penanganan pengungsi adalah tertundukannya
kesadaran sosial dan relasi kemanusiaan, pada sejumlah atribut yang digunakan
untuk menandai eksistensi pengungsi. Secara terstruktur dan dalam kurun waktu
yang panjang kesadaran batin dan pencerapan kolektif pengungsi tereduksi untuk
mengidentikan dirinya dengan atribut berbagai jenis kartu, ataupun deretan angka
yang berganti-ganti. Tanpa sadar kaum pengungsi teralienasi/terasingkan dari
kesadaran dirinya sebagai makhluk sosial dalam relasi-relasi keluarga dan
masyarakat. Ruang sosial dibalik fenomena pengungsi dipaksa tergantikan oleh
setumpuk atribut simbolik, yang dipaksa masuk ke dimensi bawah sadar para
pengungsi. Atribut-atribut identifikasi pada saat yang sama difungsikan sebagai
atribut-atribut pengendali di tangan para maniak kuasa dan uang, yang memegang
otoritas penuh terhadap penentuan kebijakan. Inilah fenomena buruh pabrik, atau juga
fenomena penjara, atau bahkan fenomena militeristik, yang dengan garang digugat
oleh beberapa pemikir dari aliran dekonstruksi. Karena itu janganlah heran kalau
fenomena penanganan pengungsi di Maluku lebih didominasi oleh diskursus tentang
penanda/atribut ketimbang pengungsi yang ditandai.
Pengungsi dibuat pusing untuk memahami titik api, atau kartu putih, merah, dan
kemudian kuning, sehingga kehabisan energi untuk mewacanakan pemulihan
integritas dirinya sebagai makhluk sosial. Pengungsi dipaksa memahami dan
menerima dirinya sebagai seonggok kartu. Tidaklah mengherankan kalau Kepala
Dinas Sosial Provinsi Maluku ! dengan arogan dan enteng memberikan komentar di
media, bahwa BBR pengungsi telah diserahkan kepada kontraktor dan kami tak perlu
memonitor lagi. Tentu dia benar dan secara moral tak bisa digugat, karena toh
pertanggung jawaban moral tak harus diberikan kepada tumpukan kartu kuning, yang
telah dia pakai untuk menggantikan keutuhan integritas pengungsi sebagai makhluk
moral. Tak dapat pula disalahkan kalau para punggawa rakyat di DPRD Maluku
cenderung berpihak ke ketiak penguasa, karena toh political benefit tak dapat diambil
dari tumpukan kartu merah ataupun kuning.
2. Mekanisme telah menjadi Makan'isme
Substansi mekanisme terkait dengan tata aturan dalam sebuah system. Bagaimana
menentukan interkoneksi antar elemen yang mengatur dinamika sebuah system,
kurang lebih merupakan pemaknaan dari mekanisme. Sementara substansi
makan'isme terkait dengan aktifitas makan sebagai nilai tertinggi yang harus
diperjuangkan. Secara substantive keduanya bisa berbeda, namun secara strategis
keduanya bisa jalin menjalin dalam sinergitas yang taktis dan indah. Tak sulit diduga,
bagaimana mendesign mekanisme untuk memuaskan karakter makan'isme, itu yang
mau kami katakan. Hal ini nampak dalam mekanisme penanganan pengungsi di
Maluku selama sekian tahun belakangan ini. Inkonsistensi dan ambivalensi
penetapan mekanisme penanganan pengungsi, dalam kenyataannya telah
memberikan ruang bagi pemuasan hasrat makan'isme dari tikus-tikus pengerat di
setiap level penanganan. Kembali pada contoh komentar Kepala Dinas Sosial
Pemprov Maluku, terkait dengan monitoring penyaluran BBR oleh para kontraktor.
Komentar enteng dan naïf seperti itu mengimpresikan bagi public lemahnya elemen
control atau monitoring dalam design mekanisme penyaluran BBR di Maluku. Bila by
design elemen ini lemah ataupun sengaja dilemahkan, maka jangankan di
lobang-lobang got yang berbau busuk, di atas meja makan bertabur melati sekalipun
para tikus pengerat bisa dengan leluasa menjalankan aksinya. Hal ini jelas nampak
melalui presentase infocus Koalisi Pengungsi Maluku (KPM), di ruang pleno para
wakil rakyat nan se! juk. Tampilan foto rumah-rumah pengungsi yang telah dibangun
di berbagai lokasi, menunjukan betapa digdayanya para tikus mengerat setiap bagian
rumah. Jelas kalau di salah satu spanduk KPM yang terusung ke DPRD tertulis
"kami perlu rumah dan bukan kandang". Para punggawa rakyat itu bungkam.
Beberapa diantaranya hanya bisa menggelengkan kepala. Entah untuk apa
menggeleng, karena merekapun merupakan salah satu elemen dari mekanisme itu.
Mungkin bukan saja mekanisme, karena orang tahu bahwa banyak punggawa
rakyatpun adalah bagian inheren dari makan'isme. Simak kutipan cerita ini,
"Saya sementara duduk dengan salah satu anggota DPRD Prvonsi Maluku di resto
Hotel Mutiara. Sejenak kemudian seorang staff dari salah satu dinas di lingkungan
Pemprov Maluku menghampiri kami. Tanpa sungkan ia menyodorkan envelope putih
kepada sang anggota dewan teman saya. "ini jatah bapak setelah hearing tadi
dengan pak kepala dinas" ucap si staff datar. Entah karena ada saya disitu, teman
saya agak marah dan menolak pemberian itu. "jangan pak, nanti saya dimarahi.
"Teman-teman bapak di komisi sudah dikasih, dan hanya bapak saja yang belum"
ucap si staff menanggapi. "yah tapi masa dikasih disini" ujar teman saya pelan tapi
tegas.
Entah diberikan dimana kemudian envelope itu, saya merasa tak perlu tahu. Tapi
setidaknya ini satu dari banyak fakta bahwa gedung dewan yang terhormat juga
menjadi ruang bagi praktek-praktek makan'isme. Karenanya di ruang Sang Wakil
Ketua DPRD Provinsi Maluku saya menjadi sangat geli dan kemudian marah, ketika
kehadiran KPM disambutnya dengan menyoal ketentuan mekanisme dewan.
Demikian pula pada suatu kesempatan saya merasa sangat mual ketika seorang
asisten Pemprov Maluku, mengurai kecerdasannya menyusun mekanisme
penanganan pengungsi, dihadapan para pengungsi yang terbengong-bengong
terhadap tekhnologi grafik design, yang ditampilkan lewat disp! lay kotak canggih
LCD. Betapa tidak, saya cukup mengerti bahwa kebanyakan model dan mekanisme
yang muncul pada display screen, tak lebih dari kosmetik di atas meja sang asisten.
Toh output dari sebuah mekanisme harus terukur dari implementasinya di lapangan.
Menyimak presentasi KPM dalam pertemuan di gedung dewan, dengan sangat
graphic dan gamblang kita tahu, bahwa output dari mekanisme penanganan lebih
banyak diwarnai nuansa makan'isme. Terhadapnya tidak ada elemen
punishment/sangsi yang diharapkan bisa memberi efek jera terhadap para tikus
pengerat. Eksekutif hanya bungkam ketika beberapa anggota dewan
mempertanyakan data kontraktor nakal dan tindakan hukum yang diambil terhadap
mereka, terkait pembangunan rumah pengungsi. Mereka memang pantas bungkam,
karena bukan rahasia umum lagi bahwa ada kuaota 10% (atau bahkan lebih) dari
setiap project yang harus diberikan kontraktor kepada pimpro. Menetapkan sangsi
hukum kepada kontraktor, sama dengan membuka borok para eksekutif. Mengh!
apuskan peluang makan'isme dari mekanisme sama dengan menutup lumbung para
maniak kuasa dan uang, yang menafkahi keluarganya dengan sumpah serapah para
pengungsi yang terampas hak-hak mereka.
3. Menjangkitkan ketakutan bagi penguasa lalim
Saat paling menakutkan bagi penguasa lalim dan arogan adalah ketika rakyatnya
bersatu menentangnya. Karena itu dalam system pemerintahan rezim, tekhnologi
penundukan rakyat harus secara terstruktur dikembangkan. Mulai dari manipulasi
mental, pencerapan, politik uang, sampai dengan cara-cara kasar melalui represi.
Satu yang paling pokok, jangan biarkan rakyat atau orang-orang kecil bersatu. Buat
mereka berselisih. Kondisikan dan biarkan mereka berkonflik. Ciptakan system dan
mekanisme yang memecah soliditas mereka. Pada akhirnya mereka tak mampu
menentukan kebijakan bersama bagi diri mereka secara kolektif. Kondisi ini secara
efektif akan melanggengkan ketergantungan dan kepatuhan mutlak terhadap mereka
yang berkuasa. Ini semua cara rezim, sekaligus gaya predator yang siap
menggerogoti tumpukan sum-sum di belikat rakyatnya.
Tentu dalam perspektif di atas saya tak berpretensi untuk mengidentikan
pemerintahan di Maluku sebagai sebuah rezim, yang dipimpin oleh Gubernur Karel
Ralahallu. Namun menyimak karakter para pejabat pemerintahan di daerah ini, jujur
harus dibilang bahwa mentalitas rezim ternyata juga menjangkiti banyak diantara
mereka. Rakyat kecil dan terutama pengungsi betul-betul dibuat tertundukan dan tak
berdaya, ketika berhadapan dengan mereka. Indikatornya tak perlu diulas lebih jauh,
namun ! secara sederhana perhatikan saja gaya bertutur dan bahasa tubuh/body
language mereka ketika berhadapan dengan para pengungsi. Betul-betul terjaga dan
mengambil jarak dengan logika kerakyatan. Performance macam ini secara sadar
kerap dikembangkan untuk mengimpresikan kuasa dan otoritas penundukan, sejak
awal pertemuan dengan komunitas pengungsi. Apalagi bila komunitas pengungsi
yang datang tak seberapa jumlahnya, untuk menentukan posisi tawar mereka.
Nantilah ketika cara ini tak lagi ampuh, maka tahap berikutnya dalam strategi
penundukan dijalani. Panggil koordinator-koordinator aksi pengungsi secara terpisah.
Secara persuasive sogok mereka dengan sejumlah uang. Kalaupun tak mempan
instrument represif mulai dipertimbangkan untuk membungkam mereka. Makanya
jangan heran kalau banyak coordinator atau mereka yang vocal memperjuangkan
hak-hak pengungsi mendadak bungkam. Mereka telah terbeli atau tertundukan secara
represif. D! i tangan rezim masa lalu, senjata adalah instrument pembungkam. Namun
rezim saat ini menggunakan uang dan iming-iming fasilitas sebagai alat penundukan.
Karenanya ketahanan nurani dan mekanisme control internal menjadi mutlak dalam
menggalang solidaritas advokasi bagi pengungsi. Terutama yang saat ini dilakoni oleh
Koalisi Pengungsi Maluku (KPM). Hanya dengan begitu gerakan pengungsi akan
menjangkitkan ketakutan bagi para predator di kelas penguasa. Satu hal harus
diingat, bahwa jumlah pengungsi masih cukup besar untuk digalang sebagai kekuatan
masa yang menakutkan. Mereka yang hak-haknya dikebiri adalah bencana bagi
perkoncoan penguasa, bila mereka bisa digerakan. Hanya ketika kita bergerak
bersama, penguasa lalim tak lagi nyenyak tidurnya. Makananpun menjadi sembilu
tajam yang mengiris hitam belahan lidahnya.
Kembali ke persoalan pokok kita, tuntutan bersatunya pengungsi Maluku adalah
prinsip utama dalam strategi perjuangan kelas. Penguasa dengan sangat sadar telah
mengembangkan mekanisme kelas, yang didalamnya kelas pengungsi dikondisikan
untuk tunduk pada system yang tak manusiawi. Tidak ada pilihan lain kecuali
melawannya, dan untuk melawan kita harus menggalang solidaritas. Jangan lagi
mengurus BBR dalam kelompok kecil-kecil. Jangan lagi memperlihatkan kerelaan
untuk menerima berbagai pemotongan jadup yang tak manusiawi. Jangan lagi
menjadi bungkam untuk menerima rumah jadi yang serupa kandang. Jangan lagi
membiarkan tikus-tikus pengerat mengebiri paket-paket hak pengungsi. Jangan lagi
bersopan-sopanan dengan penguasa lalim bermental rezim. Hanya dua kata yang
harus membingkai solidari! tas kelas pengungsi. BERSATU dan LAWAN!.
Percayalah, ketika pengungsi bersatu, gelombang ketakutan akan menerjang para
penguasa lalim, laksana tsunami menggempur Aceh. Di saat itu Allah-pun tak perlu
menjadi pengungsi.
MASARIKU NETWORK AMBON
|
