Modus, Jumat, 10/2/06 09:00 WIB
KMMAK Tuntut Penuntasan Korupi Maluku
Ambon (Modus.or.id). Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi
Mahasiswa Maluku Anti Korupsi (KMMAK) yang menggelar aksi demo di depan
kantor Gubernur Maluku (8/2) terpaksa harus kecewa karena keinginan mereka
bertatap muka dengan Gubernur Karel Albert Ralahalu gagal dilaksanakan. Hal ini
terjadi karena kebetulan dalam waktu yang bersamaan orang nomor satu di
Pemerintah Provinsi Maluku ini tengah mengadakan pertemuan dengan tamu dari
Jepang.
Aksi unjuk rasa ini telah dimulai sejak pukul 11.00 WIT, dimana tiga Organisasi
Kepemudaan yang bernaung dalam bendera KMMAK masing-masing Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan
Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) mendatangi kantor
Gubernur Maluku sambil meneriakkan yel-yel anti korupsi, dan nyanyian tuntutan
reformasi sampai mati. Kemudian, tepat di depan pintu utama lobi kantor Gubernur
Maluku, para pendemo langsung melakukan orasi-orasi yang intinya menuntut
keseriusan Gubernur Maluku selaku penanggung jawab pemerintahan di daerah untuk
menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Maluku yang terindikasi
dari temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, mereka juga
mendesak Ralahalu membubarkan Forum Masyarakat Anti Korupsi-Formasi yang
dinilai mandul dalam menjalankan fungsinya menyelidiki kasus korupsi di Maluku.
Formasi juga dinilai sebagai bagian dari kamuflase pemerintah dalam memberantas
korupsi.
Sejumlah pamflet yang intinya bernada kecaman, dan keinginan untuk mendatangkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Maluku untuk mengusut pemberantasan
korupsi sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sengaja digelar tepat
dihadapan belasan petugas kepolisian yang membuat pagar betis mencegah para
pendemo masuk ke dalam gedung.
Setelah menunggu sekitar 30 menit, sambil tetap berorasi, akhirnya mahasiswa
"gerah" dan berusaha memaksa masuk ke ruang utama kantor gubernur. Belasan
aparat kepolisian yang telah bersiaga dengan pentungan karet, segera menghadang
jalan masuk sehingga terjadi aksi dorong-mendorong antar mahasiswa dan polisi.
Upaya ini gagal, karena polisi tetap tidak membiarkan mahasiswa untuk masuk.
Kemudian pendemo kembali ke tempat awal dan terus melakukan orasi. Kembali
dalam orasinya, mahasiswa mengaku telah memiliki data sejumlah penyimpangan
yang terjadi di pemerintah Maluku. Menurut mereka, data ini hanya akan diberikan
kepada Gubernur Maluku.
Namun, setelah satu jam berorasi, Ralahalu tak kunjung menemui Mahasiswa.
Mereka hanya ditemui oleh Asisten III Setda Provinsi Maluku, dr Ristianto Sugiyono.
Sialnya, bagi Ristianto kehadirannya tidak dikhendaki oleh mahasiswa. "Kami hanya
inginkan Gubernur. Kami hormati Asisten III, tapi yang bertanggungjawab dalam
pemberantasan korupsi di Maluku adalah gubernur," tegas salah seorang mahasiswa
yang memegang megaphone. Ristianto akhirnya mengalah, dan masuk kembali ke
ruangan gubernur. Kehadiran Ristianto sendiri, sebenarnya bukan untuk mewakili
gubernur. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa Ralahalu tengah menerima tamu dari
Jepang. Untuk itu mahasiswa diminta bersabar menunggu pertemuan usai, agar bisa
berdialog dengan Ralahalu.
Setelah satu jam tidak digubris oleh Pemerintah Provinsi Maluku, mahasiswa
akhirnya mengalah. Mereka keluar dari pelataran kantor gubernur. Namun, mereka
berjanji untuk kembali dengan membawa massa yang lebih banyak lagi.
Cegat Rombongan DPD RI
Setelah tidak diterima oleh Gubernur, KMMAK mendatangi kantor DPRD Maluku di
Karang Panjang. Mereka tiba sekitar pukul 13.30 WIT. Lantas mahasiswa merangsek
masuk ke lobi gedung wakil rakyat itu. Tak lama polisi datang dan berupaya
menghadang mahasiswa.
Orasi kembali digelar, mahasiswa membeberkan data korupsi di Maluku yang
menurut mereka sebagai hasil temuan BPK. Temuan ini, kata mereka harus menjadi
perhatian DPRD Maluku dan pemerintah. Temuan itu diantaranya, penerimaan
retribusi rawat inap RSUD Haulussy, dana pengungsi, uang representasi dan uang
paket sidang DPRD Maluku sampai dengan September 2004 lalu, dan pengadaan
kendaraan besar.
Suasana tenang berubah menjadi amarah mahasiswa. Mereka menyesal adanya
informasi yang menyebutkan bahwa DPRD Maluku tak akan menemui mahasiswa,
karena mahasiswa dinilai tidak sopan. "Teman-teman ada informasi, kita tidak akan
diterima. Alasannya, karena kita dinilai tidak sopan. Ayo, kita pulang saja," teriak
salah satu mahasiswa dari megaphone.
Mereka beranjak keluar dari lobi gedung wakil rakyat. Namun, mereka memilih tetap
berada di halaman parkir mobil pimpinan dewan. Tak jauh dari tempat berdirinya
mahasiswa, muncul ketua DPRD Maluku Richard Louhenapessy. Mahasiswa pun
bereaksi ketika melihatnya. Kendati demikian, mereka enggan masuk menemui
Louhenapessy. "Biar saja dia yang datang kesini," seloroh mahasiswa.
Lalu Louhenapessy bergegas menghampiri. Mahasiswa pun mengungkapkan adanya
informasi bahwa DPRD menolak menerima mereka. "Siapa yang bilang. Anda tadi
bilang bahwa, kalian ingin bertemu rombongan DPD RI. Nah, saya sudah menelepon
mereka untuk datang. Sekarang mereka segera tiba," elak Louhenapessy.
Ternyata janji Louhenapessy benar. Tak lama dari pembicaraan dengan
Louhenapessy, datang rombongan anggota DPD RI. Mahasiswa pun sempat
menghadang mereka. Di dampingi pimpinan dewan, rombongan DPD RI yang
tergabung dalam tim Ad Hoc menemui mahasiswa.
Mahasiswa dipersilahkan menyampaikan aspirasinya. Aspirasi itu disebut mahasiswa
dengan Tritura. Isinya, pertama mendesak gubernur, DPRD Maluku, kejaksaan, dan
kepolisian untuk menindak lanjuti temuan indikasi korupsi di pemerintah provinsi
Maluku. Kedua, mahasiswa mendesak untuk dibubarkan Formasi. Karena lembaga
itu dinilai tidak memiliki kemampuan untuk memberantas korupsi di daerah ini.
Ketiga, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir di Maluku.
Menanggapi tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam KMMAK itu, PRA Arief
Notodiningrat yang mewakili rombongan mengaku akan menindaklanjuti tuntutan dan
laporan indikasi dugaan korupsi dalam rapat-rapat DPD RI. Setelah mendapatkan
respon dari DPD RI dan DPRD Maluku, mahasiswapun puas, dan meninggalkan
gedung wakil rakyat itu. (Andoek)
|
