Paras Indonesia, January, 26 2006 @ 09:21 am
Xanana Gusmao: Maju Kena, Mundur Kena
By: Tri Agus Siswowiharjo
Susahnya menjadi Presiden Timor Leste, negara kecil dan miskin, bekas jajahan
Indonesia. Betapa tidak, Xanana Gusmao harus pandai-pandai menjaga perasaan
tetangganya, Indonesia, sekaligus tak membuat rakyatnya kecewa karena dia berbaik
hati dengan Jakarta. Penyerahan laporan Komisi Penerimaan Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR) ke PBB di New York menunjukkan Xanana dalam
situsi maju kena mundur kena.
Laporan CAVR sebenarnya tak ada yang baru. Disebutkan sejumlah tindak
kekerasan dilakukan aparat keamanan Indonesia, khususnya dari masa awal
pendudukan 1975 hingga saat Timtim menggelar referendum 1999. Juga disebutkan,
TNI menggunakan bom napalm dan senjata kimia untuk meracuni pasokan makanan
dan minuman awal pendudukan. Kekerasan memuncak pada 1999, saat militer
Indonesia dan milisi pro-integrasi melakukan kekerasan dan menewaskan 1.500
orang serta menghancurkan banyak kota. Masih dari laporan tersebut, Polri dan TNI
harus bertanggung jawab atas 70 persen dari 18.600 korban pembunuhan atau
penghilangan antara tahun 1975 hingga 1999.
Bagi yang orang yang “melek Timor Timur”, tak ada yang aneh dalam laporan
CAVR tersebut. Selain berdasarkan wawancara dengan hampir 8.000 saksi di 13
distrik dan 65 sub-distrik di Timor Leste, dan para pengungsi di Timor Barat, laporan
tersebut juga mengambil sumber dari dokumen-dokumen militer Indonesia dan data
intelijen dari sumber-sumber internasional. Data-data rinci serangkaian kekerasan,
ribuan eksekusi, dan penyiksaan 8.500 warga Timor Leste, di antaranya
pemenggalan, pemotongan alat kelamin, pembakaran korban, penyudutan rokok ke
tubuh korban, dan penunjukan telinga dan kelamin korban yang telah dipotong ke
keluarga yang bersangkutan.
Selain itu, dipaparkan bahwa setelah mempelajari tingkat kematian di Timor Leste
selama masa damai, jumlah warga yang tewas yang terkait dengan kelaparan yang
sengaja dirancang aparat Indonesia dari 1975 hingga 1999 yaitu antara 84.200 hingga
183.000 orang.
Terhadap kerja profesional CAVR, karena didukung penuh oleh PBB baik soal dana
maupun para ahli, termasuk dari Afrika Selatan, harus diacungi jempol. Seharusnya
Indonesia merasa malu karena tak mampu melakukan hal yang sama. Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Indonesia sampai saat ini belum juga terbentuk.
Entah karena kesibukan presiden atau tentangan kuat dari elemen Orde Baru yang
tak rela kejahatannya terungkap. Jangan-jangan laporannya KKR nanti sepuluh kali
lebih dahsyat dari temuan CAVR. Maklum pelakunya sama, Orde Baru dengan aktor
utama TNI, rentang waktu dan luas wilayah jauh lebih besar. Kejahatan Orde Baru
berlangsung sejak 1965 sampai 1998, dari Aceh sampai Papua!
Kembali soal Xanana. Pemimpin yang murah senyum itu, dalam pidatonya di PBB
dengan tegas menolak rekomendasi CAVR yang meminta kelima anggota tetap
Dewan Keamanan, pemerintah Indonesia dan Portugal serta pemerintah-pemerintah
yang menjual senjata ke Indonesia dan mendukung kebijakan Indonesia untuk
membayar ganti rugi kepada korban. Xanana juga menolak rekomendasi yang
meminta pengadilan internasional membentuk panel khusus untuk menyelidiki dan
mengadili kejahatan yang terjadi antara tahun 1975. Sungguh pendapat yang sejuk.
Pantas diamini para pendukung impunity di Indonesia, namun dikecam para korban di
Timor Leste.
Xanana sikapnya tegas, mengedepankan rekonsiliasi dan persahabatan dengan
Indonensia ketimbang tuntutan keadilan atas masalah masa lalu yang belum tentu
menghasilkan situasi kondusif bagi keamanan dan stabilitas politik. Malah mungkin
menimbulkan anarki politik dan kerusuhan sosial. Karena itu mantan penghuni LP
Cipinang itu menyatakan Timor Leste akan mengikuti model keadilan restoratif yang
diterapkan Uskup Agung Desmond Tutu yang memimpin Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Afrika Selatan dan memberikan amnesti bagi kebenaran, dengan tujuan
untuk mengatasi perbedaan pandangan di masyarakat.
Itulah Xanana. Di dalam negeri dia dikecam karena tak mau mengumumkan hasil
CAVR. Oleh tetangganya, terutama yang bermental Orde Baru, dia dituduh mau
mengungkit-ungkit masa lalu Indonesia yang memang kelam di Timor Leste.
Tampaknya kini terpulang pada dua pemimpin nasional Indonesia dan Timor Leste.
Kedua pemimpin itu dikenal sangat moderat, reformis dan berpikir ke depan. Namun
di Indonesia SBY juga menghadapi resistensi dari TNI kolot peninggalan Orba,
sementara Xanana jika tak keras “menuntaskan masa lalu” akan mendapat
perlawanan dari para keluarga korban kejahatan Indonesia, LSM dalam negeri dan
internasional. Sesungguhnya Xanana dan SBY maju kena mundur kena!
Kemana mereka melangkah? Membela yang benar atau yang jahat!
Copyright (c) 2005 - PT Laksamana Global International. All rights reserved
|