SINAR HARAPAN, Senin, 13 Februari 2006
Konflik Hambat Pembangunan Kawasan Timur
Jakarta—Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf menegaskan
masih banyaknya konflik dan bencana yang terjadi di daerah telah menghambat
proses pembangunan Kawasan Indonesia Timur.
Pernyataan itu dikemukakan dalam seminar bertema "Maluku Utara, Kemiskinan,
konflik dan tata Kelola Pemerintahan" di Universitas Nasional Jakarta, Sabtu (11/2).
Hadir Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn, dan pengamat dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Thung Ju Land dan Sri Yanuarti.
Menurut Saifullah Yusuf, masih banyaknya daerah rawan dan juga munculnya konflik
menyebabkan percepatan pembangunan daerah terhambat. Sebab para investor
masih takut dengan adanya konflik tersebut. Karena itu ia berharap para pemimpin
daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota bekerja lebih keras lagi agar proses
pembangunan bisa lebih cepat dilakukan.
"Kemiskinan tetap akan menjadi masalah, ditambah konflik berkepanjangan akan
menambah problem. Jika pemda sendiri kurang berperan dan terjun langsung
menanganinya, maka pembangunan lebih lambat lagi," katanya.
Menurut menteri yang juga mantan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, sejak
merdeka kesenjangan terus terjadi sampai kini, karena tidak adanya kebijakan yang
menyeluruh dan transparan dalam pembangunan. Sehingga memunculkan
konflik-konflik ketika keterbukaan benar-benar tidakbisa dielakkan lagi.
Untuk penyelesaian percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terutama di
wilayah konflik katanya adalah dengan bekerja sama antara pemerintah pusat dan
daerah serta semua elemen masyarakat.
Putra Daerah
Saifullah akan mencoba bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara UKM, dan
Departemen Pertanian. Kementerian PDT juga akan memperat kerja sama dengan
pemda untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan masyarakat setempat.
Gubernur Maluku Utara Gubernur Thaib Armaiyn dalam penjelasannya, mengatakan
masih rawannya konflik di Maluku Utara menyebabkan proses pembangunan
terhambat. Untuk itu upaya perdamaian terus dilakukan berdasarkan kesepakatan
Malino I dan II.
Dengan membaiknya kondisi daerah, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan
menciptakan kondisi aman dan kembali membangun infrastruktur yang rusak. "Kami
akan kembali membangun fasilitas pemerintahan dan publik yang telah rusak."
katanya. (suradi)
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
