SINAR HARAPAN, Rabu, 25 Januari 2006
Barnabas Suebu: Satu-satunya yang Pasti di Papua Adalah
Ketidakpastian
Jakarta - Masalah di Papua datang silih berganti, mulai dari persoalan kemiskinan,
lingkungan, hak asasi manusia (HAM), sampai dengan persoalan pemerintahan.
Untuk melukiskan kerumitan di Papua, mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu
yang juga kandidat Gubernur Papua 2006-2011 mengungkapkan satu-satunya yang
pasti di Papua hanya ketidakpastian selama tahun 2005. Wartawan SH, Daniel Duka
Tagukawi dan Kristanto Hartadi, melakukan percakapan dengan Bas—sapaan akrab
Barnabas Suebu- di Jakarta, Senin (24/1). Berikut petikannya:
Papua masih dipenuhi persoalan, sesungguhnya apa yang terjadi?
Belum lama ini, saya kunjungi sejumlah daerah di Papua. Saya temukan dua dunia di
sana. Satu dunia birokrasi, elite yang dipenuhi dengan kemewahan dan sibuk dengan
urusannya sendiri. Dunia yang lain adalah dunia rakyat kecil yang miskin dan
menangis di dunianya sendiri. Dua dunia ini hidup terpisah. Satu ada kemewahan,
berlebihan, dan bisa punya mobil lima. Di dunia lain, ada kemiskinan.
Bahkan ada yang kelaparan, seperti di Yahukimo?
Iya, seperti itu yang terjadi. Pada tingkat tertentu, mereka (rakyat) berontak terhadap
keadaannya. Sepertinya tidak ada lagi harapan. Mereka seakan tidak percaya ada
masa depan yang lebih baik.
Bagaimana untuk mengembalikan harapan yang seakan hilang itu?
Memang harus ada pendekatan religi. Jadi, saya selalu jelaskan, sebagai umat Tuhan
harus percaya kalau ada waktunya Tuhan mengubah semua itu. Harus ada
terobosan, ada pertobatan, dan transformasi. Rakyat yang sedikit seharusnya
sejahtera. Itu harus nyata. Negeri ini kaya raya.
Ini pekerjaan untuk gubernur mendatang?
Jadi, siapapun yang terpilih sebagai gubernur nanti dari kami yang lima pasang,
mudah-mudahan bisa menyatukan dua dunia itu. Saya selalu memegang empat
prinsip, pertama berdoa. Saya juga memutuskan untuk maju karena doa. Kedua,
rendah hati, senyum, jangan sombong, dan jangan paksa orang untuk memilih. Tiga,
tidak black campaign untuk calon lain. Dan empat, ikuti aturan pilkada.
Butuh upaya serius untuk menangani dunia birokrasi sebagai pelayan publik?
Memang untuk menangani dunia birokrasi harus bersikap tegas. Karena itu, dunia
yang korup harus ada pertobatan. Walau sistem pemerintahan ditata ulang, tapi
semuanya ditentukan manusia. Karena itu, manusia yang berada dalam sistem harus
memiliki etika dan moral baik.
Seharusnya, Papua menjadi contoh pemerintahan yang punya etika dan moral, hanya
saja sekarang ini terbalik. Lebih buruk lagi. Intinya, harus tegas memberantas
korupsi.
Bagaimana dengan adanya keinginan agar semua jabatan di Papua harus diisi orang
Papua?
Seharusnya orang yang tepat pada tempat yang pas. Jangan, ini sudah Papua, harus
dari gunung lagi. Nanti, sudah Papua harus Sentani. Sudah Sentani harus dari
kampung ini atau kampung itu. Nanti sampai ke fam. Jangan terjebak pada hal yang
seperti itu. Kita harus bangun sistem yang terbuka dan adil bagi semua.
Kemudian bagaimana dengan peran misionaris ke depan, karena pembangunan
Papua tidak lepas dari itu?
Misionaris itu bagian dari sejarah Papua. Tidak akan terpisah dari Papua sampai
kapan pun. Semua bidang pembangunan, bukan pemerintah yang memulai.
Pemerintah tidak pernah merintis, termasuk Belanda sekali pun. Peranan misionaris,
mereka sangat dominan. Tidak ada satu pun kecamatan yang tidak didahului
misionaris.
Mengapa Anda berniat memimpin kembali Papua?
Tentu, banyak yang bertanya seperti itu. Kenapa Kakak Bas pulang kampung? Saya
bilang karena kursi terbalik. Kursi itu lambang kekuasaan. Kursi yang ada
berantakan. Itu yang membuat saya pulang.
Bagaimana dengan Otonomi Khusus (Otsus) Papua?
Otsus itu untuk semua warga yang ada di Papua, termasuk dari daerah lain seperti
Aceh, Jawa dan sebagainya. Semua itu dalam payung Otsus. Kalau Otsus jalan baik,
akan ada perbedaan dengan provinsi lain.
Otsus itu kekuasaan, ruang, dan sumber daya yang harus digunakan untuk membuat
lebih baik. Semua orang yang hidup di Papua akan menikmati itu.
Otsus rumah untuk semua yang di dalamnya, ada perlindungan untuk masyarakat
asli berkaitan dengan hak dasar. Di luar lingkaran itu, Otsus bagi semua WNI yang
hidup di Papua.
Apakah termasuk Irjabar?
Saya jelaskan juga, payung Otsus itu termasuk Irjabar. Kalau gunakan Perpu atau
UU lain, maka hal itu akan menabrak UU Otsus. Itu tabrak otus. Harus diingat, kalau
Otsus merupakan payung untuk daerah yang dulu namanya Irja.
Kalau Irjabar dicomot keluar, itu kesalahan besar dalam sejarah dan itu melanggar UU
Otsus sendiri. Selain itu, Irjabar tidak bisa menikmati berbagai hal khusus dalam
Otsus, karena payung hukum berbeda. Banyak sekali yang diberikan dalam Otsus,
Irjabar tidak dapat kalau mengacu ke UU 32/2004. n
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
