SINAR HARAPAN, Kamis, 26 Januari 2006
Gus Dur Minta Presiden Yudhoyono Hapuskan SBKRI
Oleh Rikando Somba
Jakarta - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta warga keturunan
Tionghoa di Indonesia bersabar menghadapi pungutan liar, terutama dalam mengurus
Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Ia pun menyindir pungli adalah hal
yang wajar karena mental birokrasi Indonesia sudah demikian akrab dengan korupsi.
Namun, ia berjanji akan menyurati Presiden Yudhoyono untuk memperjuangkan
pemutihan SBKRI bagi kalangan Tionghoa.
"Nanti saya kirimkan ke Presiden disertai surat saya. Kalau dia (Presiden
Yudhoyono) mau baca, ya, dia bagus," kata Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini di depan pengurus Lembaga Anti-Diskriminasi Indonesia (LADI)
yang menemuinya di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Rabu
(25/1).
Gus Dur mengakui SBKRI itu merupakan kebijakan yang diskriminatif dan bernuansa
rasis. Ia pun mengusulkan pemerintah untuk melaksanakan pemutihan bagi warga
Tionghoa yang belum mendapat SBKRI dan membentuk tim khusus meneliti pungli
dan penyimpangan dalam kepengurusan SBKRI. Pemerintah harus bertanggung
jawab atas masih adanya kebijakan yang diskriminatif dan tak sesuai dengan
konstitusi.
Persoalan diskriminasi itu dikeluhkan oleh Pengurus Harian LADI, Rebeka Harsono.
Ia menyebutkan kini masih terdapat 300.000 warga keturunan Tionghoa yang belum
memiliki SBKRI. "SBKRI itu rasis dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945" keluhnya.
Menjawab ini, Gus Dur dengan nada menyindir birokrasi, meminta kembali agar warga
keturunan ini tetap sabar. n
Copyright © Sinar Harapan 2003
|
