Cendrawasih Pos, 10 Mei 2004
Kerusuhan Ambon Disikapi di Papua
Buka Dompet Peduli, Panitianya Diketuai Kepala BPID
JAYAPURA- Konflik antarmassa yang kembali pecah di Ambon sejak Minggu (25/4)
lalu hingga mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, disikapi masyarakat Maluku
di Papua. Sebagai wujud solidaritas, mereka membentuk panitia yang dinamakan
Panitia Peduli Korban Kerusuhan Ambon.
Panitia ini sepakat membuka Dompet peduli Korban kerusuhan Ambon guna
menjaring sumbangsih dari masyarakat yang peduli untuk selanjutnya hasilnya akan
disalurkan langsung kepada mereka yang membutuhkan.
Dibukanya dompet peduli ini sebagaimana terungkap dalam jumpa pers di Kantor
BPID Provinsi Papua, Kamis (6/5) kemarin. Inisiatif pembentukan panitia ini sendiri
merupakan hasil pertemuan sebelumnya Minggu (2/5) lalu oleh sekitar 45 tokoh
masyarakat Maluku di Papua. Dalam pertemuan itu dibentik {Panitia yang diketuai
oleh Drs. H.M. Alhamid yang adalah Kepala BPID Provinsi Papua, serta sekretaris
Bob Pattipawae, SH.
" Sebagai putra-putri Maluku di perantauan, kita semua punya kewajiban moral untuk
ikut meringankan beban penderitaan mereka melalui pemberian bantuan sebagai
wujud kepedulian social dan klemanusiaan sesuai dengan pesan moral agama yang
bersifat universal,"ungkap Alhamid kepada wartawan.
Untuk dompet peduli korban kerusuhan Ambon itu kata dia, pihaknya telah membuka
rekening khusus di Simpeda Cabang Utama Bank Papua Jayapura dengan nomor
rekening 18.10.007.03.40.7.
" Bagi mereka yang peduli, khususnya masyarakat Maluku di Papua dapat
menyalurkan bantuannya melalui rekening ini, dan selanjutnya oleh panitia akan
disalurkan kepada para korban yang benar-benar membutuhkan. Dan ini adalah
spontanitas kami, terlepas dari penyebab atau latar belakang kerusuhan, namun yang
pasti bahwa kerusuhan itu telah mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat, oleh
karena itu sangat perlu dibantu," jelasnya.
Selain itu pula, ia bersama segenap panitia, juga berencana akan melakukan audensi
dengan Gubernur Papua, selain untuk melaporkan pembentukan panitia tersebut, juga
mengharapkan uluran tangan jajaran Pemprov untuk juga ikut peduli.
" Tentunya dalam struktur organisasi kita tak bisa terpisahkan. Pak Gubernur selaku
pimpinan, kita harus melaporkan hal ini, di samping itu kita harapkan uluran tangan
untuk membantu para korban di sana," ucapnya.
Bantuan itu kata dia, akan disalurkan terutama melalui rumah sakit-rumah sakit yang
ada di sana untuk meringankan biaya pengobatan para korban serta bantuan langsug
berupa bahan makanan kepada para korban. Tentang kerusuhan di Ambon, rupanya
oleh Alhamid selalu mengikuti perkembangannya.
Menurutnya, kondisi disana mulai membaik. Beberapa sekat antar dearah yang
awalnya ditutup sudah mulai dibuka kembali. Dirinya juga menyampaikan harapan
kepada masyarakat di Ambon, bahwa perbedaan baik kebudayaan, adat istiadat dan
agama, bukanlah suatu hal yang menjadi penghalang bagi terwujudnya persatuan.
Secara universal kata dia, pesan moral setiap agama adalah sama, yaitu mencintai
sesama manusia, tak boleh mengambil hak orang lain, rendah diri dan lainnya. " Kita
harapkan mereka kembali menyadari berbagai kekeliruan yang telah terjadi, sifat-sifat
emosiaonal, egois harus ditinggalkan danb kembali pada suasana kekerabatan
seperti adanya adat pelagandong. Jadi kembalilah pada kelurusan ajaran agama
karena konsep dasar setiap agama adalah cinta kasih. Dan harus peka mana yang
benar dan mana yang merupakan provokator kelompok-kelompok tertentu,"
ungkapnya.
Selanjutnya kepada masyarakat Maluku di perantauan khususnya di Papua, agar
suasana kerukunan yang telah terjalin selama ini agar terus dijaga, dengan
kekerabatan dan ikatan kekeluargaan.
" Telah dibuktikan bahwa dalam konflik di Ambon yang lalu kita disini tetap kokoh dan
tidak tercerai berai. dan tidak terpengaruh, ini yang harus kita jaga. Bukan berarti kita
tidak sayang dengan pengorbanan mereka di Ambon, tapi tentunya dalam
batas-batas tertentu, bukan dalam konteks balas dendam," tuturnya panjang lebar.
Untuk itu kata dia masyarakat Maluku yang ada di Papua mempunyai kewajiban
moral untuk menjaga dan mempertahankan komitmen bersama masyarakat dan
pemerintah Provinsi Papua untuk menjadikan Papua sebagai Zona damai. Kepada
pemerintah kata dia, yang penting untuk dihayati bahwa unsur rakyat dalam suatu
pemerintah adalah sangat penting, Karena 4 pilar terbentuknya Negara, diantaranya
kedaulatan, pemerintah, rakyat dan tanah air.
Dan tujuan negara pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, negara termasuk aparat pemerintah wajib
melindungi rakyatnya. Dalam jumpa pers kemarin yang digelar sekitar pukul 12.30
WIT, hadir juga tokoh masyarakat Maluku di Papua diantaranya anggota DPRD
Papua Demas Patty dan salah satu pimpinan Bank Papua, Ronald Engko.(sh)
|
